Ketegangan antara Washington dan Teheran kini berada di titik krusial, dengan jalur politik dan militer yang saling bersinggungan. Sebuah usulan gencatan senjata sementara selama 45 hari muncul sebagai peluang sempit untuk mencegah eskalasi yang lebih besar.
Namun, rumitnya isu yang dibahas serta perbedaan kepentingan antar pihak membuat inisiatif ini menghadapi ujian yang sangat berat.
Menurut laporan situs “Axios”, usulan tersebut tengah dibahas melalui perantara regional. Tujuannya adalah menghentikan pertempuran untuk sementara waktu, sambil membuka ruang bagi negosiasi yang lebih mendalam guna mengakhiri konflik. Meski begitu, ada peringatan bahwa kegagalan upaya ini bisa memicu serangan besar terhadap infrastruktur vital.
Dari sisi militer, situasi terlihat semakin genting. Terdapat indikasi kesiapan serangan udara yang menargetkan fasilitas energi Iran, sementara Iran diperkirakan akan membalas dengan menyerang instalasi penting di kawasan Teluk. Dalam konteks ini, gencatan senjata tampak lebih sebagai upaya meredam konflik yang nyaris meledak.
Krisis kepercayaan
Pengamat urusan regional, Hussein Royouran, menilai bahwa sikap Iran bukan semata menolak de-eskalasi, melainkan didasari oleh krisis kepercayaan. Teheran, menurutnya, memandang setiap proposal tanpa jaminan sebagai pengulangan pengalaman lama, di mana Amerika pernah menarik diri secara sepihak dari kesepakatan.
Ia menegaskan, keterlibatan Iran sangat bergantung pada pengakuan jelas atas hak nuklirnya sesuai hukum internasional. Jika syarat yang diajukan melampaui itu—seperti penghentian pengayaan uranium—maka negosiasi berisiko langsung buntu sejak awal.
Upaya mediator untuk memberikan jaminan agar tidak terjadi pelanggaran selama masa gencatan senjata memang bisa membuka peluang kemajuan. Namun, hal itu belum cukup untuk sepenuhnya menghapus ketidakpercayaan yang sudah lama terbentuk.
Efektivitas yang dipertanyakan
Di sisi lain, profesor politik Muqtedar Khan meragukan efektivitas usulan ini. Ia menilai Selat Hormuz sebagai faktor kunci, karena sulit membayangkan Iran rela melepaskan kartu tawar sebesar itu hanya demi gencatan sementara yang belum tentu menghasilkan apa-apa.
Menurutnya, jika Iran diminta membuka selat tersebut selama gencatan, maka posisi tawarnya justru akan melemah. Tanpa jaminan keuntungan strategis jangka panjang, kecil kemungkinan Teheran akan menyetujui kesepakatan seperti itu.
Khan juga mempertanyakan komitmen Amerika dan Israel terhadap kesepakatan sementara, mengingat banyak contoh sebelumnya yang gagal bertahan. Hal ini semakin memperkuat keraguan Iran untuk menerima proposal yang sifatnya hanya sementara.
Siapa yang paling dirugikan?
Dari perspektif Israel, analis Muhammad Halseh melihat situasi secara berbeda. Ia menilai bahwa Tel Aviv belum memiliki kepentingan mendesak untuk menghentikan perang saat ini. Bahkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disebut berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan jika gencatan senjata terjadi terlalu cepat.
Menurut Halseh, keputusan untuk mengakhiri konflik kini tidak sepenuhnya berada di tangan Israel, melainkan sangat bergantung pada sikap Amerika. Meski demikian, Netanyahu tetap berupaya mendorong eskalasi demi meraih keuntungan politik dan militer.
Lebih jauh, Israel tampaknya berharap perbedaan sikap antara Amerika dan Iran semakin melebar, sehingga berujung pada gagalnya usulan gencatan senjata.
Di tengah tekanan serangan rudal Iran yang terus berlanjut, kepemimpinan Israel dinilai masih cenderung melanjutkan perang, karena khawatir penghentian tanpa hasil nyata justru akan memperparah krisis internal dan menurunkan kepercayaan publik.
