Keputusan Israel untuk mengizinkan pembukaan terbatas Gerbang Perbatasan Rafah pada hari Minggu (1/2/2026) membuka celah harapan bagi warga Palestina. Setelah hampir satu setengah tahun ditutup total, pembukaan ini memberi ruang napas bagi penduduk di wilayah yang hancur tersebut, meski blokade panjang telah terlanjur memicu bencana kemanusiaan yang mematikan.
Selama masa pengepungan, ketiadaan pasokan medis esensial berujung fatal. Data mengejutkan dari otoritas kesehatan setempat menyebutkan, 50 persen pasien gagal ginjal di Jalur Gaza meninggal dunia akibat terhentinya akses pengobatan dasar.
Di sebuah sudut Kompleks Medis Al-Shifa, Rawaa Al-Daama (15), duduk lunglai menjalani sesi cuci darah yang telah menjadi rutinitas melelahkan. Putrinya telah menderita penyakit ginjal kronis sejak lahir, namun kondisinya memburuk drastis sejak pecahnya perang.
“Kami menghabiskan hidup kami bolak-balik antara rumah dan rumah sakit. Dia sekarat perlahan, dan kami ikut mati bersamanya,” tutur Sabrin, ibu Rawaa, kepada Qatar News Agency (QNA). Sabrin menyatakan kesiapannya mendonorkan ginjal untuk sang putri, namun penutupan perbatasan selama ini memupus harapan untuk operasi transplantasi.
Dampak Mematikan
Kepala Departemen Nefrologi Al-Shifa, Dr. Ghazi Al-Yazji, menegaskan bahwa penutupan perbatasan berdampak “mematikan”. Saat ini, Al-Shifa hanya memiliki 34 mesin cuci darah untuk melayani 750 pasien—beban yang mustahil dipikul setelah Israel menghancurkan rumah sakit besar lainnya, termasuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara.
Krisis ini diperparah dengan tidak tersedianya 70 persen kebutuhan farmasi dan peralatan medis. “Departemen kami terpaksa melakukan transfusi darah sebagai pengganti obat-obatan yang hilang, sebuah prosedur berisiko tinggi bagi pasien yang menunggu transplantasi,” jelas Al-Yazji.
Hingga kini, sekitar 20.000 pasien dan korban luka masih menunggu antrean evakuasi medis demi mendapatkan perawatan penyelamatan nyawa di luar negeri.
Antara Harapan dan Distorsi
Meski pembukaan kembali Rafah membawa harapan, para analis melihat langkah ini sebagai kebijakan yang “cacat”. Analis politik, Ahmed Al-Tanani, menilai pembukaan ini sebagai langkah parsial yang telah terdistorsi oleh manuver Israel.
Simbolisme Rafah sebagai gerbang menuju kedaulatan—akses pendidikan, kesehatan, dan mobilitas—tetap berada di bawah kontrol keamanan absolut Israel. Tanani memperingatkan adanya ancaman pemerasan keamanan atau penangkapan paksa bagi warga yang melintas.
Pakar urusan Israel, Muhannad Mustafa, menyebut Israel tengah mencoba mereplikasi “Model Tepi Barat” di Gaza. “Israel mempertahankan kendali keamanan meski tanpa kehadiran militer permanen. Hal ini membuat gerbang perbatasan lebih menyerupai pos pemeriksaan militer (checkpoint),” ungkapnya.
Tiga Problematika Utama
Ibrahim Fraihat, Guru Besar Studi Konflik Internasional dari Doha Institute, menggarisbawahi tiga masalah utama dalam mekanisme pembukaan saat ini:
Pelenyapan Kedaulatan: Perbatasan direduksi menjadi sekadar jalur prosedur kemanusiaan yang tunduk pada pengawasan Israel.
Hukuman Kolektif: Tetap adanya pembatasan jumlah orang dan material medis yang masuk.
Ketidakpastian Permanen: Tidak adanya cakrawala politik yang jelas mendorong terjadinya pengusiran halus (soft displacement) bagi warga.
Di sisi lain, James Robbins dari American Foreign Policy Council melihat langkah ini sebagai kemajuan positif dalam konteks implementasi tahap kedua kesepakatan Gaza sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Dari perspektif Washington, pembukaan ini adalah landasan untuk normalisasi arus barang dan orang di masa depan.
Namun bagi warga Gaza seperti Sabrin dan Rawaa, diplomasi global adalah perlombaan dengan waktu. Setiap hari penundaan berarti satu langkah lebih dekat menuju ajal bagi mereka yang terbaring di ranjang-ranjang rumah sakit yang kini kian sunyi
