Militer Israel Defense Forces (IDF) dilaporkan menekan tentara cadangan yang mengalami gangguan psikologis serius, termasuk PTSD, untuk tetap kembali bertugas di tengah perang dengan Iran, bahkan dengan ancaman penangkapan jika menolak.
Laporan investigasi Haaretz mengungkap, sejumlah tentara yang tengah menjalani rehabilitasi kesehatan mental justru dipaksa kembali ke medan tugas karena belum memiliki penetapan disabilitas resmi—sebuah proses birokratis yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Para tentara mengaku telah menjelaskan kondisi mereka kepada komandan, namun tetap dianggap mangkir jika tidak hadir.
“Saya kirim dokumen dari psikiater yang menyatakan saya berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain, tapi tetap diminta datang,” ujar seorang tentara cadangan. “Saya memohon sambil menangis, tapi dia bilang siapa pun yang tidak datang akan dianggap AWOL, dengan semua konsekuensinya.”
Tekanan serupa terjadi di berbagai brigade cadangan, termasuk terhadap tentara dengan kondisi berat—bahkan yang baru keluar dari perawatan psikiatri. Sejak pecahnya perang Iran, Haaretz mencatat lebih dari 20 laporan kasus serupa.
Dalam beberapa kasus, perintah dinas baru dibatalkan setelah media turun tangan.
Seorang prajurit infanteri cadangan yang mengalami trauma akibat serangan drone pada 2024 menggambarkan tekanan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan.
“Saya tidak bisa tidur, saya terus marah, saya gemetar saat dengar sirene,” ujarnya. “Tapi komandan bilang ini perang paling penting dalam sejarah Israel—kami butuh semua orang.”
Meski telah menjelaskan bahwa ia sedang menjalani perawatan, ia tetap diancam akan dijemput polisi militer jika tidak melapor.
“Serius mau kasih saya senapan? Kalian gila?” katanya.
Kasus lain menunjukkan pola serupa. Seorang tentara dari Brigade ke-300 tetap diminta bertugas meski sedang menjalani terapi harian. “Rasanya seperti bicara dengan tembok,” ujarnya. Militer baru membatalkan perintahnya setelah 48 jam.
Namun tidak semua mampu menolak tekanan. Seorang tentara sistem pertahanan udara mengaku tetap datang bertugas meski ingin fokus pada pemulihan.
“Saya bukan tipe yang bikin masalah, jadi saya datang,” katanya.
Trauma Berulang di Medan Tempur
Keputusan untuk tetap bertugas membawa risiko serius. Seorang tentara brigade lapis baja cadangan mengaku mengalami kecemasan ekstrem setiap kali alarm berbunyi, setelah menyaksikan ledakan bom rakitan di Gaza pada 2024.
“Saya lihat orang-orang hancur berkeping-keping,” katanya. “Sekarang setiap suara kecil membuat saya terlonjak. Saya bahkan tidak ingat bagaimana rasanya tidur normal.”
Meski telah masuk program rehabilitasi, ia tetap diminta kembali bertugas. “Semua orang juga punya masalah. Kita kekurangan personel,” kata komandannya.
Ia akhirnya datang karena merasa tidak enak meninggalkan rekan-rekannya. “Saya cuma berharap tidak membeku saat terjadi kontak. Itu ketakutan terbesar saya.”
Puluhan Ribu Kasus, Ribuan Belum Diakui
Fenomena ini mencerminkan persoalan sistemik di tubuh militer Israel. Data menunjukkan sekitar 37.500 orang saat ini menjalani perawatan akibat gangguan psikologis terkait perang.
Dari jumlah tersebut, sekitar 15.000 belum menjalani penilaian komite medis, dan hampir 7.300 telah mendapat diagnosis awal PTSD atau gangguan mental lainnya.
Namun, tanpa penetapan resmi, mereka tetap dianggap layak bertugas.
Militer sendiri mengakui adanya celah koordinasi antara sistem medis dan administrasi. Akibatnya, banyak tentara dengan gangguan mental tetap ditempatkan di unit tempur tanpa pemantauan.
Kebijakan Baru, Tapi Terbatas
Pada Juli 2025, IDF mengumumkan akan meninjau status tentara dengan disabilitas psikiatri. Namun implementasi kebijakan ini baru dipercepat setelah perang Iran pecah.
Dalam aturan terbaru:
- Disabilitas psikiatri ≥50% → dibebaskan dari dinas cadangan
- Disabilitas 30–50% → dinas ditangguhkan sementara
Namun kebijakan ini tidak mencakup ribuan tentara yang belum melalui komite medis, yang justru menjadi kelompok paling rentan.
“Pada akhirnya, proses ini mengabaikan banyak cedera baru seolah-olah tidak ada,” ujar seorang perwira Direktorat Personel.
Risiko Bunuh Diri dan Kritik Ahli
Para ahli kesehatan mental memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi fatal.
Eyal Fruchter, Ketua Dewan Nasional PTSD Israel, menegaskan:
“Mengirim orang berisiko tinggi kembali ke zona tempur adalah ide yang sangat buruk—dampaknya bisa sangat serius.”
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Laporan sebelumnya mencatat kasus tentara PTSD yang bunuh diri setelah dipanggil kembali bertugas.
Di sisi lain, hingga 80 persen tentara yang diperiksa dalam kebijakan baru justru dinyatakan layak bertugas—sebagian karena kebutuhan personel.
Nadav Virsh, ketua forum veteran “Combat Diamonds”, menyebut situasi ini sebagai kegagalan serius.
“Tidak bisa diterima tentara menelepon saya sambil menangis karena dipaksa bertugas, atau dipulangkan tanpa penjelasan setelah bertahun-tahun mengabdi,” ujarnya. “Ini aib.”
Respons Militer
Pihak IDF membantah bahwa praktik tersebut mencerminkan perilaku institusi secara keseluruhan.
Menurut militer, telah dilakukan proses evaluasi “individual, seimbang, dan profesional” dengan melibatkan komandan dan tenaga kesehatan mental.
IDF juga menegaskan bahwa setiap tentara dapat mengajukan banding dengan dukungan dokumen medis, dan menyatakan akan terus bertindak demi kepentingan prajurit sambil menjaga kesehatan mereka.
Namun demikian, militer tidak menanggapi kritik bahwa kebijakan baru tidak mencakup tentara yang belum menjalani penilaian medis resmi.
