Pemerintah Israel dilaporkan masih menahan diri untuk memasuki tahap kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza, meskipun berada di bawah tekanan Amerika Serikat (AS).
Di sisi lain, Hamas menegaskan komitmennya terhadap kesepakatan tersebut dan mendesak agar tahap berikutnya segera dimulai.
Sejumlah sumber di media Israel mengungkapkan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terus menunjukkan resistensi terhadap transisi ke tahap kedua perjanjian.
Seorang sumber keamanan Israel mengatakan kepada lembaga penyiaran resmi bahwa pelaksanaan tahap kedua “masih jauh dari jangkauan”.
Menurut sumber tersebut, hingga kini belum ada satu pun negara yang menyatakan kesediaannya bergabung dalam pasukan stabilisasi internasional yang direncanakan akan dikerahkan di Gaza sesuai dengan kesepakatan.
Ia juga menambahkan bahwa Israel masih memusatkan perhatian pada upaya pencarian jenazah sandera Ran Goyli.
Ran disebut sebagai jenazah terakhir yang diminta Israel untuk dipulangkan dari Gaza.
Situs berita Israel Walla melaporkan bahwa Tel Aviv terus menolak tekanan AS untuk segera melangkah ke tahap kedua gencatan senjata sebelum jenazah Goyli berhasil ditemukan.
Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dalam pernyataannya pada Ahad, mengatakan bahwa tahap pertama perjanjian hampir berakhir.
Namun, ia menegaskan bahwa Israel tetap memegang kendali penuh atas langkah-langkah selanjutnya.
“Kami yang menentukan tindakan, dan kami yang menentukan respons,” ujar Netanyahu.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintahnya sedang mengerahkan upaya besar untuk memulangkan jenazah Ran Goyli.
Pelanggaran terus terjadi
Di tengah kebuntuan politik tersebut, pelanggaran terhadap gencatan senjata terus berlangsung.
Pada Ahad, koresponden Al Jazeera melaporkan bahwa serangan udara Israel menargetkan sebuah bangunan permukiman di pusat Khan Younis, Gaza selatan.
Militer Israel mengklaim telah menewaskan seorang warga Palestina yang melintasi garis kuning di bagian utara Gaza dan disebut “menimbulkan ancaman langsung” bagi pasukannya.
Hamas mengecam keras pelanggaran-pelanggaran tersebut dan menuntut para mediator serta negara-negara penjamin kesepakatan untuk turun tangan.
Tujuannya untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai upaya Israel merusak dan menggagalkan perjanjian gencatan senjata.
Dalam pidato video memperingati 38 tahun berdirinya Hamas, Kepala Hamas di Gaza, Khalil Al-Hayya, menegaskan komitmen penuh gerakannya terhadap perjanjian penghentian perang.
Ia menyatakan bahwa dimulainya tahap kedua kesepakatan merupakan prioritas utama Hamas, terutama untuk memastikan penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Jalur Gaza.
Al-Hayya menambahkan bahwa peran pasukan internasional—jika dikerahkan—harus dibatasi pada pengawasan gencatan senjata dan pemisahan kedua pihak di perbatasan Gaza.
Al-Hayya juga menegaskan bahwa perlawanan dan kepemilikan senjata merupakan hak yang sah menurut hukum internasional dan berkaitan langsung dengan perjuangan mendirikan negara Palestina.
Pembunuhan Raaed Saad
Di sisi lain, Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan gugurnya Raaed Saad, Kepala Divisi Produksi Militer, akibat operasi pembunuhan yang dilakukan Israel di Gaza pada Sabtu.
Al-Qassam juga mengumumkan penunjukan komandan baru untuk menggantikan posisi Saad.
Dalam pernyataannya, Al-Qassam menyebut pembunuhan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata.
Israel dinilai telah melampaui semua garis merah dengan menargetkan para pemimpin Al-Qassam, warga sipil, serta terus melancarkan agresi.
Al-Qassam menilai Israel telah mengabaikan sepenuhnya rencana Presiden AS Donald Trump.
Al-Qassam juga menegaskan bahwa Trump serta para mediator harus memikul tanggung jawab atas situasi yang terjadi.
Brigade Al-Qassam menegaskan haknya untuk merespons agresi Israel dan mempertahankan diri dengan segala cara yang dianggap perlu.
Mereka juga memastikan bahwa tugas-tugas yang sebelumnya dijalankan Raaed Saad akan tetap dilanjutkan oleh komandan yang baru ditunjuk.
Tahap pertama gencatan senjata di Gaza mulai diberlakukan pada 10 Oktober lalu, setelah lebih dari 2 tahun perang Israel di wilayah tersebut yang menewaskan lebih dari 70.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur sipil Gaza.
Namun demikian, Israel terus dituding melanggar kesepakatan melalui serangan udara berulang.
Dan juga perubahan sepihak atas titik-titik penarikan pasukan yang disepakati—dikenal sebagai garis kuning—serta pembatasan ketat terhadap masuknya bantuan kemanusiaan vital bagi warga Gaza.
