Presiden Amerika Serikat Donald Trump setuju menangguhkan rencana pemboman terhadap Iran selama dua minggu, setelah sebelumnya mengancam bahwa “sebuah peradaban akan mati malam ini” jika Teheran tidak memenuhi tuntutannya.
Pada Selasa malam, hanya beberapa jam sebelum serangan yang direncanakan, Trump melalui platform Truth Social mengumumkan bahwa ia membatalkan rencana tersebut.
Ia menyebut Pakistan sebagai pihak yang memediasi kesepakatan, namun menegaskan adanya syarat, yakni Iran harus membuka kembali Selat Hormuz.
“Berdasarkan pembicaraan dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Field Marshal Asim Munir dari Pakistan, yang meminta saya menahan kekuatan destruktif yang akan dikirim malam ini ke Iran, serta dengan syarat Republik Islam Iran menyetujui pembukaan Selat Hormuz secara penuh, segera, dan aman, saya setuju menangguhkan pemboman dan serangan terhadap Iran selama dua minggu,” tulis Trump.
Pesan tersebut diunggah pada pukul 18.32 waktu Timur AS (22.32 GMT), sekitar satu setengah jam sebelum tenggat serangan pukul 20.00 (00.00 GMT).
Tak lama setelah pernyataan Trump, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengonfirmasi bahwa kesepakatan sementara telah tercapai.
“Jika serangan terhadap Iran dihentikan, angkatan bersenjata kami yang kuat akan menghentikan operasi defensifnya,” tulis Araghchi.
“Selama dua minggu, jalur aman melalui Selat Hormuz akan dimungkinkan melalui koordinasi dengan angkatan bersenjata Iran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis.”
Araghchi juga berterima kasih kepada Pakistan atas upaya mediasi di menit-menit terakhir. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dalam pernyataan terpisah mengisyaratkan bahwa gencatan senjata dapat diperpanjang jika negosiasi berjalan baik.
Perundingan lanjutan diperkirakan akan berlangsung di Islamabad dalam beberapa minggu ke depan.
Menjelang pengumuman pada Selasa malam, sempat muncul spekulasi bahwa Trump akan kembali memperpanjang tenggat, seperti yang telah beberapa kali dilakukannya dalam beberapa pekan terakhir.
Namun ketegangan meningkat tajam pada hari itu, terutama setelah Trump mengunggah pesan bernada ancaman pada pagi harinya.
“Sebuah peradaban akan mati malam ini, tidak akan pernah bisa kembali lagi,” tulisnya. “Saya tidak ingin itu terjadi, tetapi kemungkinan besar akan terjadi.”
Ia juga menyebut tenggat waktu tersebut sebagai “salah satu momen terpenting dalam sejarah dunia yang panjang dan kompleks”.
Trump sebelumnya mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik, jembatan, dan infrastruktur sipil lainnya—langkah yang menurut banyak pakar hukum dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Dalam pernyataan Selasa malam, Trump kembali mengklaim keberhasilan atas Iran dan menyebut Teheran telah mengajukan proposal gencatan senjata yang layak.
“Ini akan menjadi gencatan senjata dua arah,” tulisnya.
“Alasannya adalah karena kami telah memenuhi dan melampaui seluruh tujuan militer, serta sangat dekat dengan kesepakatan definitif terkait perdamaian jangka panjang dengan Iran dan di Timur Tengah. Kami menerima proposal 10 poin dari Iran, dan kami percaya itu menjadi dasar yang dapat digunakan untuk negosiasi.”
Trump menyatakan dua minggu ke depan akan digunakan untuk merampungkan kesepakatan tersebut. Ia juga optimistis bahwa sebagian besar perbedaan telah terselesaikan.
“Hampir semua poin perbedaan di masa lalu telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran,” katanya.
“Merupakan suatu kehormatan melihat masalah jangka panjang ini mendekati penyelesaian,” tambahnya.
Koresponden Al Jazeera, Osama Bin Javaid, menilai pengumuman ini kemungkinan akan disambut baik oleh sekutu AS di Timur Tengah yang sebelumnya bersiap menghadapi serangan besar terhadap Iran dan potensi serangan balasan.
“Ini akan menjadi kelegaan besar, tidak hanya bagi kawasan tetapi juga dunia, karena alternatifnya sangat mengerikan,” ujarnya.
“Tingkat kecemasan di kawasan sangat tinggi, dan Donald Trump adalah satu-satunya orang yang bisa meredakannya, karena dialah yang memicu situasi ini sejak awal.”
Namun, pengumuman tersebut awalnya disambut dengan skeptisisme dan kebingungan di Teheran. Koresponden Al Jazeera Mohamed Vall mengatakan belum jelas sejauh mana konflik akan dihentikan.
“Belum jelas apakah yang dihentikan adalah seluruh operasi militer yang sudah berlangsung, atau hanya penundaan terhadap rencana serangan besar terhadap infrastruktur,” ujarnya.
Perang telah berlangsung lebih dari lima minggu sejak Israel dan AS melancarkan ofensif bersama pada 28 Februari.
Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa operasi tersebut diperlukan untuk menghilangkan ancaman Iran di kawasan dan mencegahnya memperoleh senjata nuklir.
Namun, para pakar hukum menilai serangan tersebut sebagai tindakan tanpa provokasi yang melanggar hukum internasional.
Sejak konflik dimulai, hampir 2.076 orang dilaporkan tewas di Iran, serta puluhan korban di negara-negara Teluk. Amerika Serikat kehilangan 13 personel militer, sementara 26 orang tewas di Israel.
Tak lama setelah perang pecah, Iran menutup Selat Hormuz, jalur penting yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia.
Penutupan ini menyebabkan lonjakan harga bahan bakar secara global, termasuk di Amerika Serikat, dan memicu kritik domestik terhadap Trump.
Selama beberapa minggu, Trump juga menekan sekutu-sekutu AS, termasuk anggota NATO serta negara seperti Jepang dan Korea Selatan, untuk ikut terlibat membuka kembali jalur tersebut.
Ia sempat memprediksi banyak negara akan mengirim kapal perang, namun hingga kini belum ada yang melakukannya selain langkah pertahanan terbatas.
Sejak akhir Maret, Trump mulai mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka.
Namun, ia beberapa kali menunda tenggat serangan. Pada 23 Maret, ia menunda selama lima hari, lalu pada 26 Maret kembali memperpanjang hingga awal April.
Penundaan terbaru selama dua minggu ini menimbulkan pertanyaan, termasuk apakah Israel akan mematuhi kesepakatan tersebut.
Pengamat menilai Israel umumnya mengikuti kebijakan pemerintahan AS saat ini, meskipun ada pandangan bahwa AS justru terlibat perang karena dorongan Israel.
Selain itu, masih ada kekhawatiran apakah Israel akan menghentikan serangannya terhadap Hizbullah di Lebanon dan sekutu Iran lainnya, mengingat rekam jejak pelanggaran kesepakatan sebelumnya.
Trita Parsi dari Quincy Institute for Responsible Statecraft menyatakan bahwa AS sebenarnya mampu menekan Israel untuk menghentikan serangan, namun hal itu berpotensi menimbulkan konsekuensi politik bagi Trump dan Partai Republik.
Menurutnya, Israel kemungkinan tidak ingin mengambil risiko menghadapi Iran tanpa dukungan penuh dari AS.
“Saya tidak melihat Israel mampu mempertahankan perang melawan Iran tanpa dukungan aktif Amerika Serikat. Jika mereka melakukannya bertentangan dengan keinginan AS, itu akan menjadi risiko besar,” ujarnya.
“Idealnya, Israel tidak ingin berada dalam situasi menghadapi Iran sendirian,” katanya.
