Telaah atas pidato Majelis Umum PBB 24 September 2026, perang Iran, sanksi pemukiman Tepi Barat, dan pemilu Israel 27 Oktober
Kamis, 24 September 2026, Markas Besar PBB, New York. Begitu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melangkah ke podium Sidang Majelis Umum ke-81, puluhan delegasi bangkit dan meninggalkan ruangan, sebagian disertai cemoohan, sementara rombongan rezim Zionis berdiri bertepuk tangan dan Presiden Sidang Khalilur Rahman berkali-kali menyerukan ketertiban. Netanyahu membalas dengan menyebut mereka yang pergi sebagai “pengecut moral”. Namun yang paling dicermati para diplomat justru yang tidak terjadi: tak ada pertemuan dengan Presiden Donald Trump, tak satu pun pertemuan dengan pejabat Amerika yang diumumkan kantornya, dan seluruh kunjungan itu, menurut dua pejabat Israel yang dikutip Reuters, berlangsung kurang dari delapan jam. Michael Oren, mantan Duta Besar Israel di Washington, mengaku tak ingat ada perdana menteri Israel datang ke Amerika tanpa bertemu presidennya.
Banyak orang membaca pemandangan itu sebagai tanda bahwa dunia akhirnya berpaling dari Netanyahu. Jonathan Cook, dalam kolom opininya di Middle East Eye (1 Oktober 2026), menawarkan pembacaan yang lebih getir: pemerintah-pemerintah Barat tidak sedang menghukum kejahatan di Gaza, melainkan berupaya melepaskan diri dari Netanyahu agar bisa kembali ke “bisnis seperti biasa” dengan tempo yang lebih senyap. Di tengah arus kemarahan publik, katanya, mengorbankan satu orang jauh lebih murah daripada mengakui keterlibatan bersama.
Pertanyaan inti tulisan ini sederhana tetapi menentukan: jika Netanyahu tersingkir, lewat pemilu 27 Oktober atau jalan lain, apakah nasib warga Palestina berubah, atau hanya cara dunia menatapnya yang berubah?
Satu catatan tentang metode. Tesis Cook adalah tafsir atas motif, dan motif tak bisa dibuktikan seperti angka. Karena itu tulisan ini memisahkan fakta yang kami verifikasi (tanggal, angka, keputusan resmi) dari argumen. Argumen itu kuat di beberapa titik dan rapuh di titik lain; keduanya kami tunjukkan. Ini analisis, bukan pembenaran moral atas pihak mana pun di luar pembelaan terhadap warga sipil Palestina yang haknya dilanggar. Bagian tentang Iran dan Amerika kami tulis dengan jarak analitis.
Isolasi Netanyahu Itu Nyata, tetapi Bukan Penolakan Universal
Fakta pokoknya kokoh. Kantor Netanyahu hanya mengumumkan pertemuan dengan sembilan pemimpin, antara lain presiden Argentina, Bolivia, Paraguay, Panama, dan Ethiopia serta perdana menteri Yunani, Slovenia, dan Papua Nugini, tanpa satu pun pejabat AS. Pada 15 September, Wakil Presiden JD Vance bahkan menyatakan di forum All-In bahwa Trump bersedia “berpisah jalan” dengan Netanyahu bila kepentingan Amerika berbeda dari kepentingan pemerintah Israel.
Namun frasa “paria universal” ala Cook terlalu menyapu rata. Anadolu, setelah memeriksa rekaman sidang, menghitung sekitar 70 negara yang walk out atau tidak hadir, dan mendapati sebagian negara yang semula dilaporkan ikut keluar ternyata tetap di ruangan; Al-Monitor mencatat Bahrain, Tiongkok, dan Kolombia bertahan. Kantor Netanyahu sendiri menjelaskan jadwal kilatnya dengan kebutuhan pulang sebelum Sukkot, dan Oren menyebut pidato itu “pidato kampanye” untuk pemirsa di dalam negeri. Penjelasan jadwal mungkin benar sebagian, tetapi terlalu banyak tanda renggangnya hubungan dengan Washington untuk menyebutnya kebetulan.
Kemarahan Barat pada Netanyahu bisa tulus sekaligus penuh kalkulasi; mengakui yang kedua tidak menghapus yang pertama.
Perang Iran Mengubah Kalkulasi Washington
Titik retak paling jelas bukan Gaza, melainkan Teheran. Amerika Serikat dan rezim Zionis menyerang Iran pada akhir Februari 2026. Pemerintahan Trump semula menjanjikan perang empat sampai enam minggu; kini perang memasuki bulan kedelapan. Iran menutup Selat Hormuz, jalur sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Menurut AAA, bensin AS mencapai 4,14 dolar per galon menjelang Hari Buruh, padahal sebelum perang kurang dari 3 dolar; solar mencatat rekor 5,85 dolar pada awal September dan, menurut CNN, sudah melampaui 6 dolar pada akhir bulan. Trump sendiri mengakui harga baru turun setelah pemilu paruh waktu November.
Cook menggambarkan Netanyahu sebagai penggoda yang menyeret Trump ke perang, sehingga pantas jadi kambing hitam. Klaim itu bersumber pada laporan-laporan yang belum bisa kami konfirmasi dari sumber primer; AP hanya mencatat bahwa Trump berusaha menghindari kesan ia didorong Netanyahu. Bacaan Cook bahwa perang itu “tak terbendung” juga bukan satu-satunya. Fortune (30 September) mengutip analis yang menilai Iran justru kehilangan daya ungkit: ekspor minyaknya runtuh, dan lebih banyak minyak lolos lewat Hormuz di bawah pengawalan AS dibanding titik mana pun sejak perang dimulai. Taktik Teheran menutup selat pun membebani warga sipil di seluruh dunia, termasuk negara pengimpor energi seperti kita, dan tidak bisa dibenarkan hanya karena lawannya agresor.
Opini Publik dan Sebuah Film yang Mengguncang
Pew Research Center merekam pergeseran yang sulit diabaikan politisi Amerika. Dalam survei 4–17 Mei 2026 (dirilis 9 Juli), 62 persen orang dewasa AS berpandangan tidak baik terhadap pemerintah Israel, naik dari 43 persen pada 2022; survei April mencatat 59 persen tidak atau kurang percaya pada Netanyahu. Nuansanya penting: Pew juga menemukan 84 persen warga AS berpandangan negatif terhadap Hamas dan 69 persen terhadap Otoritas Palestina. Yang bergeser adalah penilaian terhadap pemerintah Israel, bukan lonjakan dukungan pada faksi Palestina mana pun. (Cook menulis angka 62 persen sebagai penilaian atas “pemerintah Netanyahu”; yang diukur Pew adalah pemerintah Israel.)
Budaya populer ikut bergeser. NAZA, dokumenter karya sineas Israel Yuval Abraham dan Rachel Szor, tayang perdana di Festival Film Venesia pada 10 September, memperoleh tepuk tangan berdiri sekitar 25 menit dan Hadiah Khusus Juri. Film itu memuat kesaksian anonim puluhan personel militer dan intelijen Israel tentang sistem penargetan berbasis kecerdasan buatan. Militer Israel membantah salah satu tuduhan spesifiknya, dan kesaksian anonim belum dapat diverifikasi independen. Tetapi reaksi di dalam negeri, termasuk janji Netanyahu mengajukan “undang-undang NAZA” untuk menindak apa yang ia sebut pencemaran nama tentara, menunjukkan film itu menyentuh saraf yang nyata.
Angka dari Gaza: Rentang, Sumber, dan Batasnya
Angka yang masih bergerak harus ditulis sebagai rentang. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 74.018 warga Palestina tewas dan 175.079 luka sejak 7 Oktober 2023 (data 27 September). Sejak gencatan senjata Oktober 2025, korban tewas tercatat sedikitnya 1.394 (UNRWA, mengutip otoritas kesehatan setempat) hingga 1.431 (Kementerian Kesehatan Gaza, 30 September), dengan korban luka sekitar 4.900 sampai 5.000. Untuk anak-anak, Komisi Penyelidik PBB melaporkan lebih dari 20.000 anak tewas dan 44.000 luka pada Oktober 2023–Maret 2026, dan UNICEF mencatat sedikitnya 300 anak tewas dalam 300 hari pertama “gencatan senjata”. Para syuhada sipil ini bukan statistik; tetapi justru karena itu angkanya harus akurat.
Catatan metodologis: seluruh angka bersandar pada Kementerian Kesehatan Gaza, yang berada di bawah otoritas de facto Hamas, meski PBB memakainya sebagai rujukan utama. OCHA mencatat sebagian korban ditambahkan belakangan setelah identitasnya disahkan komite kementerian, sehingga angka kumulatif dan angka pasca-gencatan tidak bergerak seiring. Kritik pun tidak berhenti pada satu pihak: OHCHR mencatat sedikitnya 80 pembunuhan warga Palestina oleh Hamas sejak gencatan (data Januari), dan PBB mengingatkan bahwa fase lanjutan rencana perdamaian, yakni pelucutan senjata Hamas dan penarikan penuh pasukan Israel, belum dimulai.
Gencatan senjata yang masih menyisakan satu anak tewas setiap hari belum bisa disebut damai bagi anak-anak itu.
Sanksi Pemukiman: Langkah Nyata, Ukuran yang Belum Teruji
Pada 8 September, Inggris, Prancis, Kanada, dan sembilan negara lain (Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, dan Swedia) mengumumkan pembatasan perdagangan dengan pemukiman ilegal di Tepi Barat. Menlu Inggris Ed Miliband menuduh “teroris pemukim” melakukan pembersihan etnis, dan London menyatakan pendudukan Tepi Barat, bukan hanya pemukimannya, ilegal. Perdana Menteri Andy Burnham mengakui Inggris terlalu lama ragu karena takut dituduh anti-Israel. Ini pergeseran substantif, bukan sekadar gestur.
Kritik Cook pantas diuji. Ia mencatat bahwa istilah “pembersihan etnis” tidak dipakai London untuk Gaza, bahwa tak satu pun lisensi ekspor senjata dicabut, dan bahwa kerja sama intelijen berlanjut. Dua klaim terakhir belum bisa kami konfirmasi dari sumber primer dan perlu diperiksa pembaca. Pembelaan atas Burnham juga ada: dalam konferensi Partai Buruh akhir September, Miliband menyatakan akan menyuarakan bukti kejahatan perang di Gaza, dan Inggris telah mengakui negara Palestina setahun lalu. Ujian sebenarnya bukan apakah langkah ini berarti, melainkan apakah ia berhenti di Tepi Barat sementara Gaza tetap menjadi urusan yang “ditangani nanti”.
Pemilu 27 Oktober: Mengganti Orang atau Mengganti Arah?
Pada 23 September, Komite Pemilu Pusat Israel memilih mendiskualifikasi partai Ra’am (18 banding 5, satu abstain), Daftar Gabungan, anggota Knesset Ofer Cassif, dan Sami Abu Shehadeh. Praktis seluruh partai berbasis Arab, yang mewakili sekitar seperlima warga negara, terancam tersingkir. Cook menyebutnya larangan; yang lebih tepat, keputusan sementara. Jaksa Agung menentang diskualifikasi Ra’am, Mahkamah Agung mulai menyidangkan banding pada 1 Oktober, dan pengadilan itu pernah membatalkan larangan serupa pada 2009, 2019, dan 2022. Pemohon diskualifikasi, antara lain Likud dan Otzma Yehudit, sudah cukup menunjukkan suasana politiknya.
Tesis Cook bahwa pengganti Netanyahu belum tentu membawa perubahan arah punya pijakan: Gadi Eisenkot, mantan kepala staf militer, ikut mengecam para pembuat NAZA karena dianggap mencemarkan tentara, meski ia menyebut kritik sah dalam demokrasi. Tetapi menyamaratakan semua rival Netanyahu sebagai satu blok, seperti dilakukan Cook, adalah generalisasi yang tak dapat kami buktikan. Perbedaan atas masa depan Tepi Barat, dari aneksasi sampai pengurungan, memang ada, dan perbedaan itu menentukan hidup jutaan orang meski belum tentu membawa keadilan.
Jika semua kandidat besar sepakat pada arah yang sama, mengganti orangnya tidak otomatis mengganti arahnya.
Jalur Hukum: Lambat, tetapi Menentukan
Surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu masih berlaku, dan perkara Afrika Selatan melawan Israel di ICJ belum sampai ke putusan pokok. Pada Januari 2024 Mahkamah menilai klaim itu masuk akal dan memerintahkan tindakan sementara; rezim Zionis mengajukan counter-memorial pada 12 Maret 2026 disertai keberatan yurisdiksi. Menurut perintah 21 Mei 2026, Afrika Selatan baru wajib membalas pada 22 November 2027 dan Israel pada 22 Mei 2029. Cook menulis ICJ sedang “menyelidiki”; secara teknis perkara itu masih di tahap pleading tertulis, tanpa putusan apakah genosida terjadi. Komisi Penyelidik PBB pada September 2025 menyimpulkan genosida; rezim Zionis menolaknya. Akuntabilitas bagi Palestina akan diukur dalam tahun, bukan dalam pekan pemilu.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Salurkan bantuan ke lembaga yang bisa diaudit. PBB menyebut akses ke 65 persen wilayah Gaza dibatasi dan sekitar 94 persen penduduk membutuhkan bantuan tempat tinggal. Pilih lembaga seperti INH, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, MER-C, Sahabat Al-Aqsha, atau Adara Foundation, dan minta laporan penyaluran yang menyebut jenis bantuan serta jalur masuknya.
- Dorong konsistensi, bukan hanya simpati. Dua belas negara kini punya kebijakan atas pemukiman. Tulis kepada Kementerian Luar Negeri dan Komisi I DPR agar Indonesia mendukung langkah serupa dan menuntut agar standar yang sama berlaku untuk Gaza. Libatkan dosen dan mahasiswa hukum internasional di kampus Anda: tenggat ICJ yang baru jatuh pada November 2027 dan Mei 2029 berarti kerja ini maraton, bukan sprint.
- Disiplin pada data. Kutip angka dengan rentang dan sumber (misalnya 1.394–1.431 korban tewas sejak gencatan), dan pantau putusan Mahkamah Agung Israel atas partai-partai Arab menjelang 27 Oktober. Kredibilitas adalah aset terbesar pembelaan terhadap Palestina; satu angka yang keliru memberi lawan alasan menolak seluruh argumen.
Delapan jam. Itulah lamanya seorang perdana menteri bertahan di New York, dan itu yang menjadi berita. Seribu empat ratus tiga puluh satu. Itulah jumlah warga Palestina yang tewas sejak gencatan senjata menurut catatan Kementerian Kesehatan Gaza per 30 September, dan itu nyaris tak jadi berita. Delapan puluh dua persen. Itulah bagian bangunan di Gaza yang rusak menurut penilaian satelit PBB per Juni 2026.
Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kalimat itu tidak menyebut nama perdana menteri mana pun. Ia berbicara tentang struktur: pendudukan, pemukiman, blokade, dan impunitas yang bertahan melewati pergantian orang.
Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah 27 Oktober. Netanyahu bisa bertahan, bisa kalah, dan bahkan jika kalah, pemerintah baru bisa saja lebih lunak di Tepi Barat atau justru melanjutkan arah lama dengan bahasa yang lebih santun. Kritik Cook bisa terbukti benar, atau terlalu pesimistis; datanya belum cukup untuk memastikan.
Maka pertanyaan yang tertinggal tetap menggantung: ketika wajah yang paling dibenci itu pergi, apakah dunia akan berhenti memperlakukan Palestina sebagai urusan satu orang, atau justru menemukan nama lain untuk disalahkan?
