New York, 23 September 2026. Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, Jared Kushner — menantu Presiden Donald Trump yang tak menyandang jabatan resmi apa pun di pemerintahan Amerika Serikat namun menjadi salah satu perunding perdamaian paling berpengaruh saat ini — memimpin peluncuran cetak biru senilai 2,45 miliar dolar AS untuk memulai rekonstruksi Jalur Gaza. Enam puluh enam proyek, demikian dokumen resmi “Dewan Perdamaian” (Board of Peace), dirancang untuk tahap enam bulan pertama dari kebutuhan rekonstruksi yang ditaksir mencapai 71,4 miliar dolar AS dalam satu dekade. Kushner sendiri menyebutnya sebagai proses “mengasah kapak” sebelum akhirnya “menebang pohon” — metafora yang ia pilih untuk menggambarkan sebelas bulan kerja dewan yang, dalam pengakuannya sendiri di hadapan pers, dipenuhi “penundaan demi penundaan, karena berbagai alasan”. Hampir bersamaan dengan pengumuman itu, Kementerian Kesehatan di Gaza mencatat sedikitnya 1.402 warga Palestina di wilayah pendudukan tewas akibat serangan rezim Zionis sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 — rata-rata lebih dari empat nyawa per pekan, di sebuah wilayah yang secara teknis sudah tidak lagi berstatus zona perang aktif.
Kontras ini bukan kebetulan retorika. Hampir setahun sejak gencatan senjata yang ditengahi Trump mulai berlaku, dua narasi berjalan pada rel yang berbeda. Di satu sisi, ada bahasa optimisme investasi ala Silicon Valley — Kushner bahkan menyamakan pembangunan Dewan Perdamaian dengan “membangun startup yang sangat, sangat besar”. Di sisi lain, ada kenyataan lapangan yang jauh lebih muram: serangan udara mingguan, alat bantu disabilitas yang ditahan di perbatasan sebagai barang “dual-use”, dan garis demarkasi militer yang terus bergeser ke arah timur, memperluas wilayah kendali militer rezim Zionis dari sekitar 53 persen menjadi diklaim mendekati 70 persen wilayah Gaza.
Pertanyaan intinya sederhana namun berat: apakah Dewan Perdamaian benar-benar instrumen rekonstruksi yang jujur, ataukah ia — sebagaimana dituduhkan salah satu koalisi lembaga bantuan kemanusiaan internasional bulan lalu — telah “berfungsi untuk semakin melanggengkan kehadiran ilegal Israel” di wilayah pendudukan itu?
Analisis ini bersifat argumentatif, bukan vonis moral tunggal atas satu pihak. Angka proyek dan nominal dana adalah fakta yang dapat diverifikasi; penilaian bahwa Dewan Perdamaian berfungsi sebagai “alat legitimasi” adalah interpretasi yang diperdebatkan, dan artikel ini akan menghadirkan argumen dari kedua sisi sebelum sampai pada kesimpulan.
Angka yang Tak Sebanding dengan Reruntuhan
Dari sisi nominal, 2,45 miliar dolar AS terdengar besar. Namun dibandingkan dengan taksiran kebutuhan penuh — 35,2 miliar dolar AS untuk rekonstruksi jangka menengah dan 71,4 miliar dolar AS dalam sepuluh tahun ke depan, menurut dokumen Dewan Perdamaian sendiri yang dipaparkan pada pertemuan di New York — dana tahap awal itu hanya menutup sebagian kecil dari kerusakan yang ditinggalkan hampir tiga tahun serangan militer rezim Zionis atas wilayah seluas separuh Kota New York.
Perlu dicatat pula bahwa dewan mengklaim telah mengantongi sekitar 18 miliar dolar AS dalam bentuk komitmen dana internasional yang sebagian besar belum tersalurkan — bukan berarti sama sekali tidak ada modal, melainkan modal yang macet di tahap implementasi. Ini bagian yang sering luput dari kritik terhadap dewan: masalah utamanya bukan semata ketiadaan janji dana, melainkan lambannya pencairan dan minimnya kejelasan mekanisme distribusi ke lapangan.
Dari 36 proyek infrastruktur yang dirinci dalam dokumen tahap awal, sekitar 400 juta dolar AS dialokasikan untuk tempat penampungan darurat dan 78 juta dolar AS untuk perbaikan rumah yang rusak sebagian — angka yang, jika dibagi rata ke ratusan ribu warga Gaza yang kehilangan tempat tinggal, menggambarkan skala tantangan yang jauh lebih besar daripada kesan “peluncuran besar” yang ingin ditampilkan dalam acara di New York.
“Mengasah Kapak”: Kushner dan Bahasa Startup di Tengah Puing
Kushner, sahabat lama keluarga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota eksekutif Dewan Perdamaian, memilih kosakata korporat untuk menjelaskan kelambanan sebelas bulan terakhir. “Different delays on different things, for whatever reason,” katanya — sebuah pengakuan yang jujur namun juga kabur, tanpa merinci pihak mana yang paling bertanggung jawab atas penundaan tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dalam kesempatan yang sama, mencoba mengelola ekspektasi publik: proyek ini, katanya, adalah proyek jangka panjang yang tidak bisa rampung dalam enam bulan, namun “setidaknya memberi harapan”. Kejujuran semacam ini patut diapresiasi — namun juga menyingkap kegelisahan yang lebih dalam: setelah hampir satu tahun, publik Palestina di Gaza masih diminta bersabar menanti “harapan”, bukan hasil konkret.
“Kita sedang mengasah kapak, bersiap untuk saat kita harus menebang pohon… semoga itu akan segera terjadi.” — Jared Kushner, 23 September 2026
Gencatan Senjata yang Terus Memakan Nyawa
Data korban pascagencatan senjata bersifat dinamis dan berasal dari satu sumber utama, yakni Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola otoritas yang berafiliasi dengan Hamas — meski lembaga-lembaga PBB, termasuk kantor HAM PBB, secara konsisten menyebut data kementerian itu umumnya dapat diandalkan meski tak diverifikasi independen secara real-time oleh pihak ketiga. Per pertengahan September 2026, angka yang beredar berkisar 1.386 hingga 1.402 warga Palestina tewas sejak 10 Oktober 2025 — rentang yang mencerminkan perbedaan waktu pemutakhiran data antar-laporan, bukan sengketa besar atas skala kejadian.
Rezim Zionis, dari pihaknya, secara konsisten menyatakan bahwa serangan-serangan tersebut menyasar operator Hamas dan ancaman keamanan spesifik, serta menuduh kelompok bersenjata Palestina beroperasi di wilayah padat penduduk sipil — klaim yang tidak selalu bisa diverifikasi independen di lapangan, namun juga tidak bisa diabaikan begitu saja sebagai bagian dari argumen keamanan yang diajukan pihak rezim Zionis dalam forum-forum internasional.
Yang jelas dan lebih sulit dibantah adalah polanya: serangan berlangsung nyaris tiap pekan sejak gencatan senjata diteken, sebuah pola yang oleh banyak pemantau independen dinilai bertentangan dengan semangat dasar sebuah kesepakatan yang semestinya menghentikan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil, termasuk anak-anak Palestina yang menjadi bagian signifikan dari korban.
Kursi Roda dan Prostetik yang Ditahan di Titik Pemeriksaan
Bulan lalu, Athena Rayburn, direktur eksekutif Association of International Development Agencies (AIDA) — koalisi lembaga bantuan kemanusiaan internasional — menyampaikan kesaksian di hadapan Dewan Keamanan PBB bahwa Dewan Perdamaian “gagal” menjalankan mandatnya di Gaza dan justru turut memuluskan hambatan rezim Zionis terhadap bantuan kemanusiaan.
Menurut kesaksian Rayburn, rezim Zionis menolak masuknya gunting, tongkat kruk, kursi roda, dan kaki-tangan prostetik dengan alasan berpotensi “dual-use” atau berguna ganda untuk kepentingan militer, membatasi masuknya staf medis khusus, serta menerapkan pembatasan oli mesin yang membuat harganya melonjak hingga 45 kali lipat dari harga normal. Semangka dan bawang, menurut kesaksian yang sama, juga sempat ditolak di bawah kebijakan kemanusiaan yang tidak dipublikasikan secara resmi.
Sekali lagi, penting dicatat bahwa Israel secara resmi mengklasifikasikan sejumlah barang tersebut sebagai berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan militer — argumen keamanan yang, betapapun kontroversialnya penerapan pada gunting atau semangka, tetap menjadi posisi resmi yang diajukan otoritas rezim Zionis dan perlu dicatat sebagai bagian dari perdebatan, bukan diabaikan.
“Yang tidak jelas adalah untuk apa mandat dewan ini dipakai untuk melanggar hak paling mendasar warga Palestina di Gaza.” — Athena Rayburn, direktur eksekutif AIDA
Garis Kuning yang Terus Bergeser ke Timur
“Yellow Line” — garis demarkasi yang disepakati dalam kerangka gencatan senjata Oktober 2025 — awalnya menempatkan sekitar 53 persen wilayah Gaza di bawah kendali militer rezim Zionis. Namun sepanjang 2026, Netanyahu berulang kali menyatakan niatnya memperluas kendali itu: dari sekitar 60 persen pada pertengahan tahun, ia secara eksplisit mengarahkan militer untuk bergerak menuju 70 persen wilayah — pernyataan yang ia ucapkan dengan nada bertahap, “Kita sudah di lima puluh, kita bergerak ke enam puluh… pertama, tujuh puluh dulu.”
Dewan Perdamaian, alih-alih mendorong penarikan mundur bertahap seperti kerangka awal yang dipresentasikan kepada publik, justru mengunci syarat baru: penarikan pasukan rezim Zionis di luar Yellow Line baru akan terjadi setelah pelucutan senjata Hamas — baik senjata ringan, senjata berat, maupun terowongan — benar-benar tuntas. Ini adalah pergeseran dari pendekatan bertahap yang semula dijanjikan, menjadi prasyarat tunggal yang sepenuhnya bergantung pada kesediaan Hamas melucuti diri, sementara wilayah kendali militer di lapangan terus meluas.
Di sisi lain, argumen bahwa penarikan mundur tak mungkin dilakukan selagi Hamas mempertahankan persenjataannya juga bukan argumen kosong: sejumlah analis keamanan regional menilai keberadaan senjata Hamas yang belum dilucuti memang menjadi variabel nyata yang mempersulit kepercayaan rezim Zionis terhadap keberlanjutan gencatan senjata, terlepas dari bagaimana syarat itu kemudian dimanfaatkan untuk memperluas wilayah kendali.
“Kita sudah di lima puluh, kita bergerak ke enam puluh… pertama, tujuh puluh dulu.” — Benjamin Netanyahu, soal perluasan kendali militer atas Gaza
Dewan Perdamaian: Mekanisme Rekonstruksi atau Alat Legitimasi?
Kritik paling tajam terhadap Dewan Perdamaian bukan soal niat baiknya, melainkan soal fungsi struktural yang ia jalankan di lapangan. Ketika sebuah badan yang bermandat PBB justru dipakai untuk membenarkan penundaan penarikan militer dan pembatasan bantuan kemanusiaan, pertanyaan Rayburn di hadapan Dewan Keamanan menjadi relevan: untuk apa mandat itu diberikan, jika hasilnya adalah pelanggaran hak paling mendasar warga Palestina di Gaza?
Namun adil pula dicatat bahwa Dewan Perdamaian — dengan tokoh-tokoh seperti mantan PM Inggris Tony Blair, utusan khusus Steve Witkoff, dan dukungan personal Trump sebagai ketua — merepresentasikan investasi diplomatik riil yang belum pernah ada sebelumnya dalam skala ini untuk Gaza pascaperang. Sebelum pembentukan dewan ini, menurut Kushner, “tidak ada satu pun dari semua ini” yang eksis: bukan gaya bantahan kosong, karena badan-badan seperti Pasukan Stabilisasi Internasional dan komite nasional Gaza memang baru terbentuk dalam setahun terakhir.
Titik temunya barangkali ini: Dewan Perdamaian bisa jadi benar-benar berniat membangun kembali Gaza, sekaligus secara struktural berfungsi melindungi kepentingan keamanan rezim Zionis dengan cara mengikat rekonstruksi pada syarat politik yang sepenuhnya berada di luar kendali warga sipil Palestina yang menjadi korban utamanya.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Kawal penyaluran alat bantu disabilitas
Dukung lembaga kemanusiaan terverifikasi seperti INH, MER-C, Sahabat Al-Aqsha, atau Adara Foundation yang secara aktif mengadvokasi masuknya item medis dasar — kursi roda, kruk, prostetik — yang menurut kesaksian AIDA masih ditahan sebagai barang “dual-use” di titik pemeriksaan rezim Zionis.
- Salurkan zakat dan infak untuk rekonstruksi dasar
Dengan baru 2,45 miliar dolar AS dari kebutuhan 71,4 miliar dolar AS yang tersedia untuk dekade ke depan, kesenjangan pendanaan riil masih sangat lebar. Lembaga seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat memiliki jalur distribusi kemanusiaan langsung ke Gaza yang dapat menutup sebagian kecil dari kesenjangan itu, terutama untuk kebutuhan darurat di luar cakupan 66 proyek Dewan Perdamaian.
- Ikuti dan sebarkan data independen, bukan angka tunggal
Rujuk pembaruan dari OCHA, UNRWA, dan lembaga pemantau independen setiap kali angka korban atau statistik bantuan dikutip ulang — mengingat angka pascagencatan senjata (kini di kisaran 1.386–1.402 korban jiwa) terus bergerak dan berasal dari satu sumber utama yang perlu dibaca secara kritis, bukan dianggap final.
Penutup
Setahun setelah gencatan senjata yang disebut-sebut sebagai terobosan diplomatik terbesar era Trump di Timur Tengah, Gaza masih terjebak dalam paradoks yang menyakitkan: dijanjikan rekonstruksi senilai puluhan miliar dolar, namun terus kehilangan warganya dalam serangan mingguan; disebut sedang dalam masa damai, namun garis kendali militer di atasnya terus bergeser tanpa henti ke arah timur.
Ini bukan berarti seluruh proses tersebut adalah kebohongan belaka. Ada uang yang sungguh dijanjikan, ada proyek yang sungguh dirancang, dan ada tokoh-tokoh internasional yang sungguh meluangkan waktu untuk duduk membahas nasib Gaza di New York. Namun niat baik yang tulus dan struktur yang secara sistemik menguntungkan satu pihak bukanlah dua hal yang saling meniadakan — keduanya bisa hadir bersamaan, dan justru di titik itulah pembaca perlu bersikap kritis, bukan sekadar percaya atau menolak mentah-mentah.
Kushner boleh menyebut proyek ini sebagai “startup yang sangat, sangat besar” — bahasa yang mungkin efektif untuk meyakinkan investor dan donor internasional di forum New York. Namun bagi seorang ibu Palestina yang masih tinggal di tenda pengungsian di Khan Younis, menyaksikan sekolah tempat anaknya belajar hancur menjadi puing, kosakata “mengasah kapak” dan “membangun startup” terasa sangat jauh dari kenyataan yang ia hadapi setiap hari.
Kita, sebagai pembaca di Indonesia, tidak berada dalam posisi untuk memastikan apakah Dewan Perdamaian pada akhirnya akan menepati janji 71,4 miliar dolarnya, atau justru akan dikenang sebagai mekanisme diplomatik yang melanggengkan status quo pendudukan dengan kemasan rekonstruksi. Yang bisa kita lakukan adalah menolak menerima narasi tunggal dari pihak mana pun — termasuk dari lembaga yang mengaku mewakili perdamaian itu sendiri — tanpa mempertanyakan siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh setiap penundaan.
Pertanyaan yang tertinggal, dan yang jujur belum bisa dijawab siapa pun hari ini: akankah 66 proyek tahap awal ini benar-benar menjadi fondasi bagi 71,4 miliar dolar berikutnya — atau akankah ia, seperti banyak rencana rekonstruksi Gaza sebelumnya, berhenti sebagai dokumen presentasi yang tak pernah sepenuhnya terealisasi?
