Dalam dua hari, peta diplomasi Timur Tengah bergeser cepat. Pada Minggu (27/9/2026), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terbang ke Abu Dhabi dan bertemu Presiden UEA Mohamed bin Zayed, kunjungan pertamanya yang diakui secara terbuka. Dua hari kemudian, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyambut Wakil Presiden UEA Mansour bin Zayed di Riyadh, langkah rekonsiliasi paling mencolok kedua negara setelah berseteru soal Yemen, Sudan, dan Somaliland. Pemicunya sama: tekanan serangan Houthi yang kini mengancam jalur ekspor minyak Laut Merah dan bahkan menjangkau Riyadh. Namun di tengah manuver aliansi itu, satu pihak nyaris tak disebut: rakyat Palestina. Padahal keamanan kawasan yang dibangun dengan mengabaikan kemerdekaan Palestina hanyalah tambal sulam, bukan fondasi.
Konteks singkat
Gencatan senjata di Gaza berlaku sejak Oktober 2025 dan diikuti rencana damai dengan Dewan Perdamaian sebagai pengawasnya. Setahun kemudian, sebagaimana dilaporkan PBB dalam sidang Dewan Keamanan pada 28 September, fase-fase lanjutan rencana itu, termasuk pelucutan senjata Hamas dan penarikan penuh pasukan Israel, belum berjalan. Utusan Dewan Perdamaian sendiri mengakui kondisi di lapangan belum sesuai dengan dokumen di atas kertas.
Argumen pertama: “gencatan senjata” yang tetap memakan korban
Menurut UNRWA yang mengutip otoritas kesehatan setempat, lebih dari 1.390 warga Palestina tewas di Gaza sejak gencatan senjata dimulai. Sekitar 94 persen penduduk membutuhkan bantuan tempat tinggal, dan pejabat PBB memperingatkan kondisi kemanusiaan mendekati titik kritis menjelang musim dingin. Sebuah gencatan yang tidak menghentikan kematian dan tidak memulihkan kehidupan bukanlah perdamaian; ia hanya jeda yang dikelola. Ketika para pemimpin kawasan sibuk merapatkan barisan menghadapi Houthi, krisis paling akut di depan mata mereka justru turun dari daftar prioritas.
Argumen kedua: aneksasi de facto berjalan saat mata dunia teralih
Di Tepi Barat, OCHA mencatat lebih dari 1.600 serangan pemukim sepanjang tahun ini, rata-rata 6,7 per hari, naik dari sekitar lima per hari pada 2025, dengan lebih dari 4.300 warga Palestina terusir. Israel juga membuka tender untuk 1.234 unit rumah di kawasan E1 dekat Yerusalem Timur, dengan tenggat 19 Oktober. Pejabat PBB memperingatkan proyek itu akan memecah Tepi Barat, dan Sekjen PBB menyebut solusi dua negara di ambang runtuh akibat perluasan permukiman yang ilegal menurut hukum internasional. Kenyataan di lapangan ini menunjukkan bahwa waktu tidak netral: setiap bulan tanpa tekanan nyata adalah bulan di mana wilayah calon negara Palestina menyusut.
Argumen ketiga: keamanan tanpa syarat politik mengikis daya tawar Palestina
Riyadh berulang kali menegaskan bahwa normalisasi dengan Israel mensyaratkan “jalur yang tidak dapat dibalikkan” menuju negara Palestina, sikap yang kembali disampaikan sumber Saudi pada Mei lalu. Syarat itu adalah salah satu sedikit pengungkit diplomatik yang tersisa. Masalahnya, menurut laporan Middle East Eye, Saudi sedang berada dalam posisi terjepit: permintaan bantuan militernya ditolak Amerika Serikat awal bulan ini, dan pakta pertahanan dengan Turki serta Pakistan belum aktif. Media Israel bahkan mengklaim pertemuan di Abu Dhabi dipicu permintaan Saudi akan bantuan menghadapi Houthi, klaim yang belum terkonfirmasi secara independen. Jika kerja sama keamanan de facto dengan Israel bergulir lebih dahulu tanpa syarat kenegaraan Palestina, garis merah itu berisiko menjadi slogan. Kedaulatan Palestina tidak boleh menjadi ongkos yang dibayar untuk keselamatan pihak lain.
Sisi lain yang perlu diakui
Ancaman Houthi nyata. Drone dan rudal yang mengenai bandara dan infrastruktur energi Saudi membahayakan warga sipil dan ekonomi kawasan, dan kekhawatiran Riyadh serta Abu Dhabi bisa dipahami. Rekonsiliasi Saudi-UEA pun bisa meredakan ketegangan di Laut Merah, meski para analis mengingatkan persaingan keduanya bersifat struktural. Israel juga punya kekhawatiran keamanan yang ia sampaikan sendiri, dan tahap pelucutan senjata Hamas memang menjadi bagian yang belum terlaksana dalam rencana damai. Semua itu perlu dibicarakan jujur. Tetapi mengakui kompleksitas bukan berarti menunda hak Palestina: kekhawatiran keamanan pihak mana pun tidak menghapus kewajiban mengakhiri pendudukan.
Implikasi lebih luas
Yang dipertaruhkan bukan hanya nasib Palestina, tetapi juga kredibilitas tatanan hukum internasional. Perluasan permukiman di wilayah pendudukan bertentangan dengan hukum internasional, dan jika pelanggaran itu dibiarkan demi kalkulasi aliansi, pesan yang sampai ke seluruh dunia adalah bahwa hukum hanya berlaku bagi yang lemah. Di Sidang Umum PBB, sejumlah delegasi, termasuk diplomat Filipina, meninggalkan ruang sidang saat Netanyahu berpidato. Itu bukan solusi, tetapi sinyal bahwa solidaritas global belum padam. Media juga punya peran: liputan tentang Houthi, Iran, dan manuver Teluk jangan sampai menenggelamkan kabar dari Gaza dan Tepi Barat.
Penutup
Kawasan ini bisa saja menghimpun payung pertahanan udara, aliansi baru, dan kesepakatan dagang. Tetapi stabilitas jangka panjang hanya lahir dari penyelesaian akar masalah: berakhirnya pendudukan dan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh, bukan konsesi parsial atau otonomi yang dikelola pihak lain. Bagi pembaca di Indonesia, negara yang konstitusinya menolak penjajahan di atas dunia, pertanyaannya sederhana: apakah kita ikut larut dalam berita manuver para elite, atau terus menuntut agar suara Palestina ada di meja tempat nasibnya diputuskan? Diam adalah pilihan, dan pilihan itu tidak netral.
