GAZA CITY — Pada 28 November 2026, warga Palestina dijadwalkan memberikan suara dalam pemilu legislatif pertama dalam 20 tahun terakhir. Jika terlaksana, ini akan menjadi pemilu ketiga untuk Dewan Legislatif Palestina (PLC) sejak lembaga itu dibentuk lewat Perjanjian Oslo pada 1996. Presiden Mahmoud Abbas mengeluarkan dekrit penjadwalan pemilu ini pada 9 Juli 2026, dan pendaftaran daftar calon berlangsung 15–19 Agustus 2026.
Sejarah pemilu Palestina bukan kisah linear tentang demokrasi yang berkembang bertahap. Ia adalah rangkaian eksperimen elektoral yang berulang kali diintervensi oleh kekuasaan luar — mula-mula Israel sebagai penguasa pendudukan, kemudian komunitas internasional yang menolak hasil pemilu yang tidak mereka sukai, dan akhirnya faksi-faksi Palestina sendiri yang saling menunda pemilu demi mempertahankan kekuasaan.
Pemilu di Bawah Pendudukan: 1972 dan 1976
Pemilu kompetitif pertama yang melibatkan warga Palestina di wilayah pendudukan terjadi bukan atas inisiatif Palestina, melainkan otoritas militer Israel. Pada 2 Mei 1972, pemilu dewan kota digelar di sepuluh kota Tepi Barat, termasuk Nablus, Jenin, Tulkarm, dan Qalqilya, berdasarkan undang-undang pemilu kota Yordania 1955 yang tetap diberlakukan Israel demi kesinambungan administratif.
Empat tahun kemudian, pada 12 April 1976, Menteri Pertahanan Israel saat itu, Shimon Peres, memprakarsai pemilu kota yang lebih luas di lebih dari 20 kotamadya Tepi Barat. Tujuannya, menurut sejumlah sumber, adalah membentuk kepemimpinan lokal moderat yang bisa diajak berunding soal otonomi terbatas, sekaligus mengimbangi pengaruh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang saat itu baru saja mendapat pengakuan sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Palestina dari KTT Liga Arab di Rabat, 1974.
Hasilnya berlawanan dengan harapan Israel. Sekitar 63.000 pemilih terdaftar — 72,3 persen dari total pemilih yang berhak, termasuk perempuan yang untuk pertama kalinya diberi hak suara — memilih kandidat nasionalis pro-PLO dan kandidat kiri, mengalahkan elite tradisional yang selama ini dekat dengan Kerajaan Yordania. Bassam Shakah, pemilik pabrik sabun yang terang-terangan menyatakan dukungan pada PLO, terpilih sebagai wali kota Nablus.
Israel merespons dengan membentuk “Liga Desa” (Village Leagues) sebagai saluran administrasi alternatif yang dikendalikan pihaknya, dan pada 1982 pemerintahan Ariel Sharon mencopot sejumlah wali kota pro-PLO serta membubarkan Komite Bimbingan Nasional para wali kota tersebut. Setelah itu, tidak ada lagi pemilu kota di Tepi Barat maupun Gaza sampai pembentukan Otoritas Palestina (PA) pada pertengahan 1990-an.
Oslo dan Kelahiran Dewan Legislatif Palestina
Perjanjian Oslo I (1993) dan Oslo II (1995) meletakkan dasar hukum bagi pemilu Palestina yang pertama sebagai entitas politik semi-otonom. Oslo II secara rinci mengatur pembentukan Dewan Palestina beserta pemilihan presidennya (Ra’ees), termasuk ketentuan partisipasi terbatas bagi penduduk Yerusalem Timur.
Pemilu pertama digelar pada 20 Januari 1996, memilih presiden Otoritas Nasional Palestina sekaligus 88 anggota PLC dari 16 distrik multi-anggota di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Yasser Arafat menang telak dengan 88,2 persen suara, mengalahkan penantang tunggalnya, aktivis perempuan Samiha Khalil. Untuk kursi legislatif, Fatah meraih 50 kursi dari total 88, sementara sisanya diisi kandidat independen — banyak di antaranya berafiliasi Fatah — serta partai-partai kecil. Hamas, yang menolak proses perdamaian Oslo, memboikot pemilu ini.
Lebih dari 500 pemantau internasional menilai pemilu 1996 berjalan bebas dan cukup adil, meski dengan sejumlah catatan pelanggaran selama masa kampanye. Turnout tercatat 71,66 persen dari 1.028.280 pemilih terdaftar.
2005–2006: Puncak Kompetisi dan Awal Perpecahan
Kematian Yasser Arafat pada 11 November 2004 memicu pemilu presiden kedua pada 9 Januari 2005. Mahmoud Abbas, yang diusung Fatah setelah rivalnya Marwan Barghouti mengundurkan diri dari pencalonan, menang dengan 62,52 persen suara, mengungguli kandidat independen Mustafa Barghouti yang meraih 19,48 persen. Hamas dan Jihad Islam tidak mengajukan kandidat, tetapi tidak menyerukan boikot terbuka. Masa jabatan Abbas seharusnya berakhir empat tahun kemudian, pada Januari 2009 — namun pemilu presiden berikutnya tidak pernah terlaksana hingga kini.
Setahun berikutnya, pemilu legislatif kedua pada 25 Januari 2006 menjadi titik balik paling signifikan dalam sejarah elektoral Palestina. Untuk pertama kalinya Hamas ikut serta, tampil dengan nama daftar “Perubahan dan Reformasi.” Dari 132 kursi PLC yang diperluas, Hamas meraih 74 kursi (44,45 persen suara), mengalahkan Fatah yang hanya memperoleh 45 kursi (41,43 persen suara). Turnout mencapai 77 persen lebih. The Carter Center dan National Democratic Institute menilai proses ini sejalan dengan standar internasional dan mencerminkan kehendak pemilih.
Kemenangan Hamas ditolak oleh Kuartet Timur Tengah — Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB, dan Rusia — yang memboikot pemerintahan hasil pemilu tersebut kecuali Hamas mengakui Israel, menolak kekerasan, dan menerima kesepakatan-kesepakatan sebelumnya. Bantuan dana dari Barat dihentikan. Ketegangan antara Fatah dan Hamas yang tidak kunjung reda berujung pada pengambilalihan Jalur Gaza secara paksa oleh Hamas pada Juni 2007, memecah Palestina menjadi dua administrasi terpisah: PA di Tepi Barat dan pemerintahan Hamas di Gaza — situasi yang bertahan hingga sekarang.
Dua Dekade Penundaan
Sejak 2006, tidak ada lagi pemilu legislatif atau presiden yang benar-benar terlaksana, meski beberapa kali dijadwalkan. Kesepakatan Mekkah 2007, Perjanjian Gaza 2014, dan kesepakatan rekonsiliasi 2017 masing-masing memuat janji pemilu bersama Fatah-Hamas yang pada akhirnya tidak terwujud.
Upaya paling serius datang pada 2021. Abbas menjadwalkan pemilu legislatif untuk 22 Mei, disusul pemilu presiden pada Juli. Namun pada 29 April 2021, ia mengumumkan penundaan tanpa batas waktu, beralasan Israel tidak memberi kepastian soal pemungutan suara di Yerusalem Timur. Uni Eropa — yang menjadi mediator sengketa ini — menyatakan keberatan atas alasan tersebut, dan Israel membantah pernah secara resmi menolak. Banyak pengamat, termasuk sejumlah warga Palestina sendiri, menilai isu Yerusalem hanya dalih untuk menghindari kemungkinan kekalahan Fatah yang saat itu terpecah menjadi beberapa daftar calon.
Pemilu kota tetap berlangsung secara terbatas di sela-sela kebuntuan ini, umumnya hanya di Tepi Barat dan tanpa partisipasi Hamas.
Pemilu Lokal 2026: Langkah Kecil Setelah Perang
Pada 25 April 2026, pemilu kota digelar di Tepi Barat dan — untuk pertama kalinya dalam dua dekade — di satu wilayah Jalur Gaza, yakni Deir al-Balah. Ini adalah pemilu pertama di sebagian wilayah Gaza sejak 2006, dan pemilu pertama di Palestina sejak dimulainya perang Gaza pascaserangan 7 Oktober 2023.
Turnout di Tepi Barat tercatat sekitar 56 persen, sementara di Deir al-Balah hanya 22,7 persen dari sekitar 70.000 pemilih yang berhak — mengingat sebagian besar wilayah Gaza lain masih hancur akibat perang dan tidak memungkinkan pemungutan suara. Hamas secara resmi tidak mengajukan calon dan memboikot pemilu di Tepi Barat, sebagian karena Otoritas Palestina mensyaratkan seluruh kandidat mengakui program PLO — yang mencakup pengakuan terhadap Israel dan penolakan perjuangan bersenjata. Meski demikian, sejumlah kandidat di Deir al-Balah dinilai warga dan analis condong ke Hamas. Daftar-daftar yang berafiliasi Fatah dan kandidat independen mendominasi hasil akhir di kedua wilayah.
Pemilu 2026: Ujian Berikutnya
Pemilu legislatif yang dijadwalkan 28 November 2026 akan menjadi yang pertama sejak 2006 yang melibatkan seluruh wilayah Palestina — Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza — jika benar-benar terlaksana. Hamas dilaporkan mempertimbangkan tiga skema partisipasi: mengajukan daftar partai sendiri, bergabung dalam koalisi luas bersama faksi lain, atau mendukung calon independen tanpa afiliasi resmi — sebagian untuk menghindari kewajiban mengakui perjanjian PLO-Israel atau menyerahkan senjatanya di bawah otoritas PA. Sejumlah tokoh Fatah yang berseberangan dengan Abbas, termasuk faksi yang terkait Mohammed Dahlan, turut dilaporkan menjajaki pembentukan daftar gabungan.
Persoalan Yerusalem Timur — yang menjadi alasan resmi penundaan pada 2021 — kembali menjadi salah satu isu yang harus diselesaikan sebelum pemungutan suara dapat berlangsung di sana.
Menghubungkan dengan Hari Ini
Riwayat pemilu Palestina menunjukkan pola yang berulang: setiap kali warga Palestina memberikan suara secara bebas, hasilnya kerap ditolak atau diabaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan — baik itu penguasa pendudukan pada 1976, komunitas internasional pada 2006, maupun kepemimpinan Palestina sendiri yang menunda pemilu pada 2021. Di tengah gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 dan pembentukan Board of Peace lewat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, pertanyaan mengenai siapa yang berhak memerintah Gaza pascaperang kembali menempatkan pemilu sebagai arena perebutan legitimasi — bukan hanya antara Fatah dan Hamas, tetapi juga antara warga Palestina dan pihak-pihak luar yang turut menentukan batas-batas politik yang boleh mereka pilih.
