Belgia telah mengeluarkan lima visa bagi delegasi Taliban untuk menghadiri pertemuan Uni Eropa mengenai migrasi di Brussel dan membahas deportasi pencari suaka Afghanistan dari negara-negara Eropa, dilansir dari Al-Jazeera pada Selasa (23/6).
Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa tersebut akan menjadi pertama kalinya Uni Eropa menjadi tuan rumah bagi kelompok itu sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan hampir lima tahun lalu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Belgia mengatakan kepada wartawan, lima visa tersebut diberikan pada Senin setelah dilakukan penilaian keamanan dan hanya berlaku untuk wilayah Belgia selama satu hari.
Komisi Eropa menyatakan telah mengundang pejabat Taliban untuk berdiskusi mengenai migrasi tidak teratur dari Afghanistan ke blok beranggotakan 27 negara tersebut, sekaligus membahas deportasi warga Afghanistan di Uni Eropa yang permohonan suakanya telah ditolak.
Uni Eropa tidak mengungkapkan perwakilan Taliban mana yang diundang dalam pertemuan tersebut. Sejumlah pemimpin senior Taliban juga masih berada di bawah sanksi Uni Eropa.
“Negara-negara anggota sedang mencari cara untuk memulangkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan serius dan yang kemungkinan merupakan ancaman keamanan. Jadi inilah inisiatif yang saat ini ditindaklanjuti oleh Komisi,” kata juru bicara Komisi Eropa, Markus Lammert, dalam pengarahan harian kepada media Uni Eropa pada Senin.
Menurut surat yang dilihat kantor berita Reuters dan ditujukan kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri Taliban, Abdul Qahar Balkhi, pertemuan tersebut akan berfokus pada “pemulangan dan penerimaan kembali warga negara Afghanistan yang tidak memiliki hak untuk tinggal di Uni Eropa”.
Namun demikian, Komisi Eropa menegaskan pertemuan ini tidak berarti Brussel secara resmi mengakui pemerintahan Taliban.
Sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021, Taliban secara bertahap membatasi hak-hak warga, termasuk membatasi kebebasan bergerak perempuan, melarang anak perempuan memperoleh pendidikan di atas tingkat sekolah dasar, serta menerapkan aturan moralitas yang membatasi kebebasan berekspresi dan akses terhadap pekerjaan. Pemerintah-pemerintah Eropa juga menutup kedutaan mereka di Kabul ketika Taliban kembali berkuasa.
Kelompok HAM Menentang Dialog dengan Taliban
Organisasi-organisasi hak asasi manusia meminta Komisi Eropa membatalkan rencana pertemuan dengan Taliban.
“Setiap keterlibatan dengan Taliban harus memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas, bukan mendeportasi orang ke tempat yang berbahaya,” kata Fereshta Abbasi, peneliti Afghanistan di Human Rights Watch.
Awal bulan ini, Komisioner Migrasi Uni Eropa, Magnus Brunner, membela langkah tersebut dengan mengatakan Brussel tidak memiliki pilihan lain selain berbicara dengan pemerintah Taliban mengenai pemulangan pencari suaka Afghanistan yang memasuki wilayah Uni Eropa secara tidak teratur.
Pemerintah-pemerintah Eropa telah mengadopsi sikap yang lebih keras terhadap migrasi seiring menguatnya opini publik mengenai isu tersebut, yang turut mendorong peningkatan dukungan elektoral bagi kelompok sayap kanan di berbagai negara Eropa.
Menurut badan migrasi Uni Eropa, negara-negara anggota menerima sekitar satu juta permohonan suaka dari warga Afghanistan antara tahun 2013 hingga 2024.
Meskipun warga Afghanistan termasuk kelompok dengan tingkat pengakuan suaka tertinggi di Uni Eropa, tingkat penerimaan secara keseluruhan semakin diperketat seiring kebijakan migrasi yang makin restriktif.
Sekitar 20 dari 27 negara anggota Uni Eropa menyatakan minat untuk memulangkan migran yang tidak memiliki hak tinggal, terutama mereka yang memiliki catatan kriminal, ke Afghanistan dalam sebuah surat tahun lalu.
Hukum Uni Eropa mengizinkan deportasi terhadap orang yang dihukum atas kejahatan serius atau dianggap sebagai ancaman keamanan dalam kondisi tertentu. Namun, pemulangan ke Afghanistan masih terbatas karena tidak adanya hubungan diplomatik.
“Fokus negara-negara anggota sangat tertuju pada individu yang telah melakukan kejahatan serius atau yang menimbulkan ancaman keamanan,” kata Lammert kepada wartawan pada Senin.
Krisis Kemanusiaan Afghanistan
Afghanistan saat ini masih terjebak dalam krisis kemanusiaan yang mendalam. Menurut Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (WFP), lebih dari 17 juta warga Afghanistan atau sekitar sepertiga populasi negara itu mengalami ketidakamanan pangan. Pada saat yang sama, Afghanistan juga menampung puluhan ribu orang yang kembali dari Iran dan Pakistan.
“Pemandangan putus asa ketika orang-orang — termasuk staf Uni Eropa — melarikan diri dari Afghanistan masih menjadi ingatan yang baru,” kata Eve Geddie, Direktur Kantor Lembaga Eropa Amnesty International, dalam sebuah pernyataan.
“Tidak dapat diterima jika Uni Eropa kini mencoba mendeportasi orang ke Afghanistan, yang sementara itu justru menjadi tempat yang semakin berbahaya,” tambahnya.
