Pekan pertama September 2026, langit Marib, Al-Jawf, dan Taiz kembali dihujani rudal. Pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi dan milisi Houthi yang disokong Iran saling gempur dalam pertempuran yang oleh sejumlah pemantau disebut sebagai yang paling mematikan sejak gencatan senjata rapuh 2022 runtuh. Dalam hitungan hari saja, lebih dari seratus orang dari kedua pihak dilaporkan tewas di garis depan Hodeidah dan Taiz. Ini bukan sekadar eskalasi militer biasa — ini adalah pengingat pahit bahwa selama hampir dua belas tahun, rakyat Yaman telah menjadi korban dari perang yang bukan sepenuhnya perang mereka sendiri, melainkan medan pertarungan kepentingan regional yang jauh lebih besar. Ketika dunia sibuk membicarakan Gaza, Lebanon, dan Iran, Yaman nyaris selalu luput dari sorotan — padahal di sanalah salah satu krisis kemanusiaan terburuk di muka bumi sedang berlangsung, senyap, dan terus memburuk.
Konteks Singkat
Konflik Yaman meletus akhir 2014 ketika Houthi merebut Sanaa dan sebagian besar wilayah utara, yang kemudian memicu intervensi koalisi pimpinan Arab Saudi setahun berikutnya untuk mendukung pemerintah yang diakui secara internasional. Gencatan senjata yang ditengahi PBB pada 2022 sempat meredam sebagian besar pertempuran terbuka, tetapi tidak pernah benar-benar menyelesaikan akar konflik: perebutan kekuasaan, campur tangan asing, dan runtuhnya ekonomi negara. Sejak awal September 2026, bentrokan besar kembali pecah di Taiz dan meluas ke Al-Jawf serta Al-Bayda, bersamaan dengan memanasnya konflik regional yang lebih luas pascaperang Iran. Houthi, di sisi lain, juga terlibat dalam rangkaian serangan rudal dan drone ke wilayah Israel serta jalur pelayaran di Laut Merah, yang mereka bingkai sebagai bentuk solidaritas dengan Gaza dan front perlawanan yang lebih luas.
Argumen Inti
Pertama, Yaman adalah korban dari logika “perang oleh pihak lain”. Sejak awal, konflik ini telah menjadi arena rivalitas regional antara Arab Saudi dan Iran, dengan rakyat Yaman menanggung akibat langsungnya. Ketika kekuatan-kekuatan besar memilih menyalurkan senjata dan dana alih-alih mendorong penyelesaian politik, yang tersisa bagi warga sipil hanyalah kehancuran infrastruktur, keluarga tercerai-berai, dan generasi yang tumbuh di tengah dentuman senjata.
Kedua, krisis kemanusiaan di Yaman sudah berada di titik yang mengerikan sebelum eskalasi terbaru ini terjadi. Pejabat kemanusiaan PBB melaporkan lebih dari 18 juta warga Yaman mengalami kelaparan, dan hampir 21 juta orang — sekitar separuh populasi — membutuhkan bantuan kemanusiaan sepanjang 2026, jumlah yang terus naik dari tahun ke tahun. Ironisnya, kebutuhan yang membengkak ini justru berbenturan dengan pendanaan kemanusiaan internasional yang kian menyusut. Ini bukan hanya kegagalan diplomasi, tetapi juga kegagalan kolektif komunitas dunia dalam menunaikan tanggung jawab kemanusiaan paling dasar.
Ketiga, keterlibatan Houthi dalam konflik regional yang lebih luas — termasuk serangan terhadap Israel dan jalur pelayaran di Laut Merah — memperlihatkan betapa eratnya nasib Yaman terjalin dengan perjuangan Palestina, sekaligus betapa rumitnya konsekuensi dari keterjalinan itu. Ketika Houthi mengklaim tindakannya sebagai bentuk solidaritas dengan Gaza, dunia internasional merespons dengan intervensi militer tambahan atas nama keamanan pelayaran — sebuah respons yang, disadari atau tidak, kembali menyeret Yaman lebih dalam ke pusaran perang yang lebih besar, alih-alih menekan akar penyebab konflik yang sesungguhnya: pendudukan dan blokade yang terus berlangsung di Palestina.
Keempat, penyerangan terhadap infrastruktur sipil vital — termasuk pemboman Bandara Internasional Sanaa demi mencegah pendaratan pesawat delegasi Houthi — menunjukkan pola lama yang terus berulang: fasilitas publik yang seharusnya melayani rakyat sipil justru dijadikan alat tekanan politik dan militer. Pola semacam ini, yang juga kerap kita saksikan di Gaza, melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional yang mewajibkan perlindungan terhadap objek dan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata.
Mengakui Kompleksitas
Perlu ditegaskan bahwa konflik Yaman tidak bisa disederhanakan menjadi narasi hitam-putih antara “pihak baik” dan “pihak jahat”. Houthi sendiri kerap dituduh oleh lembaga hak asasi manusia internasional melakukan pelanggaran serius, termasuk perekrutan anak sebagai kombatan dan pembatasan akses bantuan kemanusiaan di wilayah yang mereka kuasai. Di sisi lain, koalisi pimpinan Saudi juga berulang kali dikritik atas serangan udara yang menewaskan warga sipil. Solidaritas terhadap Palestina tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak mana pun di Yaman — sebab prinsip perlindungan warga sipil dan penegakan hukum internasional harus berlaku universal, bukan selektif berdasarkan siapa yang sedang kita dukung secara politik.
Implikasi yang Lebih Luas
Perang Yaman adalah cermin dari kegagalan tatanan internasional dalam menangani konflik yang tidak menarik perhatian media global secara konsisten. Ketika perhatian dunia terpecah antara Gaza, Lebanon, dan Iran, Yaman menjadi korban dari apa yang sering disebut sebagai “kelelahan kemanusiaan” — di mana krisis yang sudah berlangsung lama dianggap sebagai berita basi, padahal penderitaannya terus bertambah setiap hari. Padahal, keterkaitan antara front-front ini nyata: gencatan senjata di Gaza, stabilitas di Laut Merah, dan perdamaian di Yaman adalah bagian dari satu ekosistem geopolitik yang sama. Solusi parsial di satu front, tanpa penyelesaian adil di front lainnya, hanya akan menunda ledakan berikutnya.
Penutup
Rakyat Yaman, seperti rakyat Palestina, berhak atas kedaulatan, keamanan, dan masa depan yang bebas dari bayang-bayang perang yang bukan sepenuhnya mereka pilih. Dunia tidak bisa terus memperlakukan Yaman sebagai catatan kaki dari konflik-konflik lain di kawasan. Diperlukan tekanan diplomatik yang serius agar semua pihak — pemerintah Yaman, Houthi, Arab Saudi, dan para sponsor asing lainnya — kembali ke meja perundingan, dan agar bantuan kemanusiaan mengalir tanpa hambatan politik. Solidaritas sejati bukan hanya menyerukan kemerdekaan satu bangsa, tetapi juga menolak diam ketika bangsa lain di kawasan yang sama terus dibiarkan menderita dalam kesunyian.
