Telaah atas standar ganda sepak bola dunia — dari pencabutan hak tuan rumah Indonesia hingga “Piala Perdamaian” untuk Trump, sebuah lembaga yang mengaku netral namun selalu berpihak pada kekuasaan
Pada 5 Desember 2025, di panggung megah Kennedy Center, Washington, terjadi sebuah pemandangan yang akan dikenang sebagai potret paling telanjang dari kemunafikan sepak bola modern. Presiden FIFA Gianni Infantino menyerahkan sebuah penghargaan yang baru saja ia ciptakan — “FIFA Peace Prize”, Piala Perdamaian FIFA — kepada Donald Trump. Di luar gedung, demonstran berunjuk rasa. Beberapa hari sebelumnya, telah diumumkan bahwa Infantino sendiri akan dituntut di Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan membantu kejahatan perang terhadap rakyat Palestina. Piala perdamaian, di tengah tuduhan keterlibatan dalam genosida. Inilah FIFA hari ini.
Bagi kita di Indonesia, kemunafikan itu bukan hal abstrak. Kita pernah merasakannya langsung, di kulit kita sendiri. Pada Maret 2023, FIFA mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 — sebuah kehormatan yang telah dipersiapkan bertahun-tahun, dengan stadion yang direnovasi dan harapan satu generasi muda — hanya karena sebagian pejabat dan masyarakat menolak kehadiran tim Israel. Hukuman datang cepat dan keras: hak tuan rumah dicabut, tim nasional U-20 kehilangan tiketnya, dan PSSI dijatuhi sanksi finansial.
Tiga tahun kemudian, ketika dunia menyaksikan FIFA menolak menjatuhkan sanksi apa pun yang berarti kepada Israel di tengah tuduhan genosida di Gaza, pertanyaan itu menggema semakin keras: di mana sebenarnya letak keadilan dalam tubuh lembaga yang mengaku menjunjung tinggi sportivitas ini? Analisis ini hendak menelusuri pola itu — bukan sebagai teori konspirasi, melainkan sebagai rangkaian fakta yang, ketika disusun berdampingan, membentuk satu gambaran yang sulit dibantah: FIFA menghukum yang lemah, dan menunduk pada yang kuat.
Ketika Indonesia Dihukum karena Berprinsip
Mari kita mulai dari luka kita sendiri. Indonesia memenangkan hak menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 sejak 2019, sebuah pencapaian monumental bagi negara yang sepak bolanya lama berada di pinggiran panggung dunia. Stadion-stadion direnovasi, dari Jakarta hingga Surabaya hingga Bali. Lalu Israel lolos kualifikasi untuk pertama kalinya, dan persoalan pun meledak. Gubernur Bali menolak menjadi tuan rumah undian yang melibatkan delegasi Israel; undian itu pun ditunda tanpa batas.
Reaksi FIFA tegas dan cepat. Pada 29 Maret 2023, Indonesia dicabut hak tuan rumahnya “karena keadaan saat ini” — sebuah frasa kabur yang sengaja tidak menjelaskan apa pun. Argentina, yang bahkan tidak lolos ke turnamen itu, ditunjuk menggantikan. PSSI terancam, dan Indonesia kehilangan investasi serta kesempatan yang tak ternilai. Pesan yang dikirim FIFA jelas: prinsip kemanusiaanmu, solidaritasmu kepada Palestina, tidak punya tempat di sini. Tunduk, atau dihukum.
Indonesia dihukum bukan karena melakukan kejahatan, melainkan karena menolak menjadi tuan rumah bagi sebuah ketidakadilan.
Yang paling pedih bukanlah kerugian materialnya, sebesar apa pun itu. Yang paling pedih adalah harga yang dibayar oleh anak-anak muda — para pemain timnas U-20 yang telah berlatih bertahun-tahun, membayangkan diri mereka tampil di hadapan publik sendiri, di panggung dunia, hanya untuk menyaksikan mimpi itu dirampas dalam sekejap oleh keputusan dari ruang rapat di Eropa. Mereka tidak punya andil dalam diplomasi, tidak punya suara dalam politik, namun merekalah yang menanggung beban paling berat. Sebuah generasi emas sepak bola Indonesia kehilangan momen yang mungkin tak akan pernah kembali. Dan pesan yang tertanam di benak mereka bukanlah pelajaran tentang sportivitas, melainkan tentang betapa timpangnya dunia yang mereka warisi.
Standar Ganda yang Tak Bisa Disembunyikan
Sekarang bandingkan perlakuan itu dengan dua kasus yang menjadi bukti paling telanjang dari standar ganda FIFA. Pada Februari 2022, hanya beberapa hari setelah Rusia menginvasi Ukraina, FIFA bertindak cepat dan tegas: Rusia ditangguhkan dari seluruh kompetisi internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Dunia memuji ketegasan itu. Sepak bola, kata FIFA waktu itu, tidak bisa berdiam diri di hadapan agresi.
Namun ketika agresi datang dari pihak lain, sikap FIFA berubah seratus delapan puluh derajat. Di tengah perang Gaza yang oleh komisi independen PBB telah disebut genosida, desakan untuk menangguhkan Israel datang dari berbagai penjuru — federasi Norwegia, Turki, dan tentu saja Asosiasi Sepak Bola Palestina. Presiden Federasi Sepak Bola Norwegia, Lise Klaveness, mengucapkannya dengan lugas: jika Rusia keluar, Israel pun seharusnya keluar. Tetapi FIFA, di bawah Infantino, memilih jalan yang berbeda. Ia berkata bahwa sepak bola “tidak bisa menyelesaikan masalah geopolitik” dan harus “mempromosikan perdamaian dan persatuan”.
Rusia ditangguhkan dalam hitungan hari. Israel, setelah dua tahun dan puluhan ribu korban, hanya didenda.
Bukan kebetulan bahwa “netralitas” selalu menguntungkan pihak yang lebih kuat. Ketika FIFA akhirnya bertindak pada Februari 2026, hukumannya nyaris simbolik: Federasi Sepak Bola Israel didenda 150 ribu franc Swiss — sekitar 190 ribu dolar — atas pelanggaran aturan anti-diskriminasi, termasuk temuan tiga hakim FIFA mengenai “pengucilan sistemik warga Palestina dari infrastruktur sepak bola di permukiman”. Pada saat yang sama, FIFA menolak permohonan Palestina untuk menangguhkan Israel. Denda dua ratus ribu dolar untuk pengucilan sistematis sebuah bangsa; pencabutan total hak tuan rumah untuk Indonesia yang sekadar berprinsip. Itulah aritmetika keadilan ala FIFA.
Bukan Tergelincir, Melainkan Pola
Sebagian pembela FIFA mungkin berdalih bahwa setiap kasus berbeda, bahwa membandingkannya tidak adil. Tetapi justru ketika kasus-kasus itu disusun berurutan, polanya tampak terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. FIFA bukan lembaga yang asing dari kontroversi. Selama bertahun-tahun, organisasi ini diguncang skandal korupsi besar yang menyeret para petingginya, dugaan suap dalam penentuan tuan rumah, dan keputusan-keputusan yang berulang kali tampak melayani uang dan kuasa ketimbang prinsip.
Dalam kerangka itu, ketundukan FIFA terhadap kepentingan kuat bukanlah anomali, melainkan watak. Yang membedakan kasus Israel dan Indonesia hanyalah bahwa di sini taruhannya bukan sekadar uang, melainkan nyawa dan martabat sebuah bangsa. Ketika sebuah lembaga olahraga memilih untuk konsisten berada di sisi yang berkuasa — dari ruang rapat hingga lapangan hijau — maka klaimnya tentang “mempersatukan dunia” kehilangan seluruh kredibilitasnya. Persatuan yang dibangun di atas ketidakadilan bukanlah persatuan; ia adalah penundukan yang dipoles indah.
FIFA di Bawah Bayang-Bayang Trump
Untuk memahami mengapa FIFA begitu enggan menyentuh Israel, kita harus melihat ke arah Washington. Piala Dunia 2026 akan digelar terutama di Amerika Serikat, bersama Kanada dan Meksiko. Dan Gianni Infantino, dalam beberapa tahun terakhir, telah membangun kedekatan yang mencolok dengan Donald Trump — sekutu paling setia Israel. Kantor satelit FIFA bahkan dibuka di Trump Tower, New York. Ketika muncul desakan untuk melarang Israel, Departemen Luar Negeri AS dengan terang-terangan menyatakan akan “bekerja penuh untuk menghentikan” setiap upaya semacam itu.
Maka pola pun terbaca jelas. UEFA, konfederasi Eropa, pada akhir September 2025 telah bersiap menggelar pemungutan suara untuk menangguhkan Israel — dan menurut sumber-sumber internal yang dikutip Associated Press, mayoritas dari 20 anggota komite eksekutif UEFA mendukung langkah itu, yang artinya kemungkinan besar akan lolos. Tetapi rencana itu ditunda, tepat setelah Trump dan Netanyahu mengumumkan rencana damai 20 poin di Gedung Putih. Para pemimpin sepak bola Eropa lalu menilai sanksi “tidak tepat waktu” di tengah pembicaraan damai. Sepak bola, yang katanya tak boleh dicampuri politik, justru tunduk pada kalkulasi politik tingkat tinggi. Penyerahan “Piala Perdamaian” kepada Trump di Kennedy Center hanyalah pemanis simbolis dari sebuah ketundukan yang jauh lebih dalam.
FIFA berkata tidak bisa menyelesaikan masalah politik. Yang sebenarnya: ia hanya tidak mau menyelesaikannya jika itu berarti melawan yang berkuasa.
Peluit yang Tak Pernah Berpihak pada yang Lemah
Ketidakadilan struktural ini turun hingga ke atas lapangan, ke tiupan peluit wasit. Tim nasional Palestina, yang berjuang di tengah kondisi yang nyaris mustahil — pemain gugur, lapangan hancur, keluarga terusir, bahkan tak bisa bermain di tanah air sendiri sehingga harus menjadikan Stadion King Abdullah II di Amman, Yordania, sebagai kandang darurat — sempat menyimpan harapan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 10 Juni 2025, dalam laga penentuan melawan Oman di babak ketiga, Palestina memimpin 1-0 melalui gol sundulan Oday Kharoub, dan hanya perlu mempertahankan keunggulan itu untuk melaju. Lalu, pada menit ke-97 — tujuh menit memasuki masa tambahan — wasit asal Iran, Mooud Bonyadifard, menunjuk titik putih setelah seorang pemain Oman dinilai dilanggar. Issam Al Sabhi mengeksekusinya, skor menjadi 1-1, dan mimpi Palestina pun pupus oleh selisih satu poin.
Asosiasi Sepak Bola Palestina mengajukan protes resmi ke FIFA dan AFC, menyatakan bahwa keputusan penalti itu “tidak memenuhi kriteria perwasitan” dan “jelas tidak adil bagi tim nasional kami”. Mereka mempersoalkan mengapa sistem VAR tidak digunakan secara optimal untuk meninjau keputusan sekrusial itu, dan bahkan menuntut agar pertandingan diulang demi menjaga keadilan olahraga. Ini bukan kasus tunggal. India juga memprotes gol kontroversial Qatar yang menyingkirkan mereka; Arab Saudi geram atas gol yang dianulir saat melawan Australia. Pola keluhan dari tim-tim yang kurang berkuasa terhadap keputusan wasit di momen-momen krusial adalah keluhan yang berulang — dan terlalu sering, suara mereka menguap tanpa jawaban yang berarti.
Benang Merah ke Gaza
Semua ini bermuara pada satu titik yang paling mendasar: Gaza. Tuduhan terhadap Infantino di Mahkamah Pidana Internasional — yang diajukan kelompok pesepak bola Palestina, klub-klub Palestina, dan organisasi advokasi olahraga dari Irlandia hingga Skotlandia — bukanlah gertakan. Ia menggugat tanggung jawab FIFA atas keterlibatannya membiarkan, bahkan memfasilitasi, pelanggaran yang dilakukan rezim Zionis. Klub-klub yang berbasis di permukiman ilegal di Tepi Barat terus berlaga di bawah bendera Israel, sementara infrastruktur sepak bola Palestina di Gaza rata dengan tanah dan para pemainnya gugur.
Inilah konteks yang membuat kasus Indonesia 2023 dan diamnya FIFA soal Gaza menjadi satu kesatuan, bukan dua peristiwa terpisah. Logikanya sama: ketika kepentingan rakyat tertindas berbenturan dengan kepentingan kekuasaan, FIFA secara konsisten memilih kekuasaan. Indonesia berani berprinsip, dan dihukum. Palestina menjadi korban, dan diabaikan. Israel adalah sekutu yang kuat, dan dilindungi. Pola itu tidak acak; ia adalah cerminan dari siapa yang sesungguhnya dilayani oleh sepak bola dunia.
Selama klub dari permukiman ilegal masih berlaga dengan tenang, sementara lapangan Gaza menjadi kuburan, klaim netralitas FIFA adalah dusta.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
Sebagai bangsa yang pernah merasakan langsung ketidakadilan FIFA, dan sebagai pencinta sepak bola yang menolak memisahkan permainan dari nuraninya, ada tiga hal konkret yang bisa kita lakukan:
- Rawat ingatan, tolak pelupaan. Jangan biarkan kasus pencabutan hak tuan rumah U-20 2023 menguap menjadi sekadar kekecewaan sesaat. Pahami dan bagikan duduk perkaranya secara utuh: bahwa Indonesia dihukum karena berprinsip, sementara pelaku ketidakadilan yang jauh lebih besar dibiarkan. Ingatan kolektif adalah modal advokasi.
- Dukung sepak bola Palestina secara nyata. Solidaritas tidak berhenti pada kemarahan. Dukung inisiatif yang membantu pesepak bola dan infrastruktur olahraga Palestina bertahan, serta lembaga kemanusiaan terpercaya seperti INH, MER-C, Sahabat Al-Aqsha, dan Adara Foundation yang bekerja di lapangan. Olahraga adalah salah satu ruang terakhir martabat bagi rakyat yang dikepung.
- Dorong PSSI dan otoritas kita bersuara di forum internasional. Indonesia punya posisi moral dan suara di AFC maupun FIFA. Dorong otoritas sepak bola nasional untuk konsisten menyuarakan keadilan, mendukung advokasi hukum yang sedang berjalan, dan menolak normalisasi standar ganda. Tekanan kolektif yang terorganisir jauh lebih kuat daripada protes yang terpencar.
Peluit Panjang yang Belum Ditiup
Sepak bola, kata orang, adalah bahasa universal — ruang di mana yang kaya dan yang miskin, yang kuat dan yang lemah, berdiri setara di atas rumput hijau yang sama. Itulah keindahan yang membuat miliaran orang mencintainya. Tetapi keindahan itu mensyaratkan satu hal: wasit yang adil, aturan yang berlaku sama untuk semua. Tanpa itu, sepak bola hanyalah teater kekuasaan yang dibungkus sorak-sorai.
Apa yang kita saksikan dari FIFA hari ini adalah pengkhianatan terhadap janji kesetaraan itu. Sebuah lembaga yang menghukum Indonesia karena berprinsip, menangguhkan Rusia dalam hitungan hari namun melindungi Israel selama bertahun-tahun, dan menyerahkan piala perdamaian kepada sekutu paling setia sang agresor — lembaga semacam itu telah kehilangan hak moral untuk berbicara tentang sportivitas. Yang tersisa hanyalah peluit yang selalu berpihak pada yang berkuasa.
Namun sejarah sepak bola juga mengajarkan bahwa ketidakadilan di lapangan tidak pernah berakhir tanpa perlawanan. Suara-suara dari Oslo, dari Ankara, dari Ramallah, dari Jakarta, terus bergema. Tuntutan hukum terus berjalan. Dan ingatan, yang paling sulit dipadamkan, terus dirawat oleh mereka yang menolak menerima bahwa keadilan hanya milik yang kuat.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah FIFA bersikap adil — jawabannya sudah terang. Pertanyaannya adalah: berapa lama lagi dunia, dan kita di dalamnya, bersedia bertepuk tangan untuk sebuah pertandingan yang wasitnya sejak awal telah memihak? (IW)
