Di Kota Gaza, pertengahan September 2026, Hajj Rabhi al-Fairi, 79 tahun, berdiri lebih dari empat jam di depan rumahnya bersama anak-anak dan tetangganya. Mereka menunggu giliran memakai sebuah generator kecil — satu-satunya cara warga di lingkungan Nassr itu bisa memompa air ke tangki di atap rumah. Pemilik generator menuangkan bahan bakar, menyalakan mesin, memasang penghitung waktu, lalu berpindah dari satu rumah ke rumah lain: delapan menit untuk satu keluarga, satu jam penuh untuk satu bangunan bertingkat. Adegan ini terjadi hampir sebelas bulan setelah gencatan senjata Oktober 2025 secara resmi menghentikan salah satu perang paling mematikan yang pernah disaksikan Jalur Gaza. Namun listrik — kebutuhan paling dasar dari kehidupan modern — masih menjadi barang yang harus disewa per jam, dengan harga yang terus merangkak naik.
Ada jarak yang mengganggu antara kata “gencatan senjata” dan kenyataan di lapangan. Secara formal, bom berhenti jatuh dalam skala yang jauh lebih kecil dibanding dua tahun sebelumnya. Namun bagi keluarga al-Fairi, dan ribuan keluarga lain di Gaza City, Nuseirat, hingga Khan Younis, pertanyaan yang lebih mendesak bukan lagi “kapan bom berhenti”, melainkan “kapan air mengalir tanpa harus menyewa mesin diesel tua yang sudah reyot”. Ketika kebutuhan paling dasar — listrik, air, obat — masih dikontrol lewat izin dan klasifikasi teknis yang ditentukan sepihak, sulit menyebut situasi ini sepenuhnya sebagai “damai” dalam pengertian yang dipahami kebanyakan orang.
Artikel ini akan berargumen bahwa kebijakan mengklasifikasikan generator, oli mesin, dan suku cadang sebagai barang “dual-use” — yang membuat masuknya barang-barang itu ke Gaza dibatasi ketat — berfungsi sebagai bentuk tekanan struktural yang berlanjut terhadap warga sipil Gaza meski gencatan senjata berlaku. Ini adalah tesis analitis-argumentatif yang disusun dari pola kebijakan yang didokumentasikan berbagai lembaga kemanusiaan dan hak asasi manusia, bukan klaim pembenaran moral tunggal atas satu pihak. Artikel ini juga tidak menegasikan dua hal: klaim keamanan yang selama ini dikemukakan otoritas Israel atas pembatasan tersebut, maupun kegagalan tata kelola di pihak Palestina sendiri — termasuk kebuntuan pelucutan senjata Hamas — yang turut memperlambat rekonstruksi.
Untuk memahami bagaimana genset yang disewa per jam menjadi simbol paling jujur dari gencatan senjata yang timpang ini, kita perlu menelusuri sejarah pemadaman listrik sejak Oktober 2023, ekonomi bayangan yang tumbuh di jalanan Gaza, kontroversi definisi “dual-use”, angka kematian yang tak berhenti meski disebut damai, serta institusi rekonstruksi yang hingga kini masih di atas kertas.
Malam Ketika Listrik Dipadamkan
Pada malam 7 Oktober 2023, otoritas Israel memutuskan menghentikan pasokan listrik langsung ke Jalur Gaza sekaligus menghentikan pasokan bahan bakar untuk satu-satunya pembangkit listrik di wilayah itu, yang terletak di tepi Al-Nuseirat. Menurut laporan lembaga advokasi kebebasan bergerak Gisha, pembangkit tersebut tidak lagi beroperasi selama lebih dari dua tahun. Kerusakan pada sektor kelistrikan Gaza tercatat sedikitnya 728 juta dolar AS per September 2025, menurut Gaza Electricity Distribution Company (GEDCo): sekitar 70 persen jaringan relai perusahaan hancur total, termasuk lebih dari 5.000 kilometer kabel listrik dan lebih dari 2.200 trafo. Sedikitnya 48 insinyur dan teknisi GEDCo tewas dalam serangan sejak Oktober 2023, dan pada Juni 2026 sekitar 85 persen jaringan distribusi listrik dilaporkan telah hancur. Sebelum perang, Gaza menyerap sekitar 600 megawatt listrik dari jaringan Israel; per pertengahan 2026, pasokan yang benar-benar masuk ke jaringan publik nyaris nol.
Penting dicatat, krisis kelistrikan Gaza bukan semata produk perang terakhir. Wilayah ini sudah lama bergantung pada pasokan Israel yang tidak stabil bahkan sebelum 2023, akibat blokade darat dan laut yang berlangsung hampir dua dekade. Artinya, apa yang terjadi sejak Oktober 2023 adalah eskalasi dari kerapuhan struktural yang sudah ada, bukan bencana yang muncul dari kekosongan — sebuah nuansa yang penting agar analisis ini tidak jatuh pada penyederhanaan sejarah.
Ekonomi Bayangan di Jalanan Nassr dan Al-Nuseirat
Ketika jaringan listrik formal lumpuh, yang tumbuh menggantikannya bukan solusi negara, melainkan ekonomi bayangan berbasis generator sewaan. Di lingkungan Nassr, Khalil Abu Ouda, 39 tahun, menarik sebuah generator yang dipasang di atas gerobak berkuda dari satu rumah ke rumah lain, menyambungkan kabel panjang ke pompa air warga sementara tetangga berkumpul menunggu giliran. Bagi Abu Ouda, mesin itu sekaligus layanan bagi lingkungan dan sumber pendapatan penting bagi keluarganya — sebuah pengingat bahwa kehancuran infrastruktur formal, betapapun menyakitkan, juga memaksa lahirnya bentuk-bentuk penghidupan informal yang menyelamatkan sebagian warga dari kemiskinan total, meski dengan cara yang jauh dari ideal.
Namun ongkosnya terus naik. Menurut al-Fairi, biaya sewa generator yang dulu berkisar 80 hingga 90 shekel (sekitar 26–30 dolar AS) per jam kini naik menjadi 100 hingga 120 shekel (33–40 dolar), belum termasuk bahan bakar yang harus ditanggung sendiri oleh setiap keluarga. Pola serupa terlihat di Al-Nuseirat: seorang pemilik usaha londri bernama Emad Mahdi, yang dikenal warga sebagai Abu Haidar, sempat membuka kembali usahanya pada Juni 2026 karena tak punya pilihan lain. Mesin pressing miliknya membutuhkan 18 kilowatt listrik yang ia beli dari tetangga seharga 30 shekel per kilowatt-jam — membuat tiga jam kerja menghabiskan sekitar 800 shekel, harga listrik yang naik sekitar sepuluh kali lipat dari masa sebelum perang. Dua bulan kemudian ia terpaksa menutup usahanya lagi.
Definisi “Dual-Use”, dan Siapa yang Berwenang Menentukannya
Israel mengklasifikasikan generator, panel surya, oli mesin, dan suku cadangnya sebagai barang “dual-use” — kategori yang membuat barang-barang tersebut hanya bisa masuk ke Gaza melalui izin khusus yang sangat dibatasi. Menurut Gisha, sebagai kekuatan pendudukan atas wilayah pendudukan Gaza, Israel secara hukum internasional — merujuk pada Konvensi Jenewa IV — berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar penduduk sipil, tidak menghalangi pasokan esensial, dan dilarang menyasar infrastruktur sipil. Filipe Ribeiro, kepala misi Médecins Sans Frontières (MSF) untuk Palestina, menyebut pola pembatasan berkelanjutan atas oli mesin dan suku cadang generator sebagai kebijakan yang disengaja.
“Ini adalah kebijakan pelemahan yang disengaja”
— Filipe Ribeiro, Kepala Misi MSF untuk Palestina
Namun perlu digarisbawahi, argumen keamanan yang selama ini dikemukakan otoritas Israel bukan tanpa dasar yang layak didiskusikan: sejumlah komponen generator berdaya besar maupun material logam tertentu memang berpotensi disalahgunakan untuk membangun kembali infrastruktur bawah tanah atau persenjataan. Yang menjadi sorotan lembaga-lembaga hak asasi manusia bukanlah eksistensi kebijakan dual-use itu sendiri, melainkan skalanya yang dinilai tidak proporsional — mencakup pompa air rumah tangga, oli mesin londri, hingga suku cadang generator kecil milik keluarga seperti Abu Ouda, yang sulit dikaitkan secara langsung dengan ancaman keamanan apa pun.
Kematian yang Berlanjut Meski Disebut “Damai”
Sejak gencatan senjata resmi berlaku pada 10 Oktober 2025, kekerasan memang menurun drastis dibanding masa sebelumnya, tetapi tidak berhenti sepenuhnya. Analisis J Street enam bulan setelah gencatan senjata mencatat lebih dari 700 warga Palestina dan empat warga Israel tewas akibat pelanggaran dari kedua pihak sejak perjanjian itu diteken. Gisha, dalam laporan terpisah, mencatat Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 811 orang tewas dan 2.278 terluka akibat serangan Israel sejak gencatan senjata hingga 26 April 2026. Karena kedua lembaga menggunakan rentang waktu dan metode pencatatan yang sedikit berbeda, angka-angka ini sebaiknya dibaca sebagai estimasi yang saling melengkapi — bukan angka tunggal yang pasti — namun keduanya sepakat pada satu hal: kematian warga sipil Palestina tidak berhenti sejak label “gencatan senjata” disematkan.
Pelanggaran juga tidak datang dari satu arah. Pada 19 Oktober 2025, dua tentara Israel tewas di Rafah dalam insiden yang dibantah tanggung jawabnya oleh Brigade al-Qassam; Israel merespons dengan pengeboman yang menewaskan sedikitnya 29 warga Palestina sebelum kembali menegaskan gencatan senjata pada hari yang sama. Pola saling tuding tanggung jawab semacam ini berulang beberapa kali sepanjang 2026, dan menjadi salah satu alasan mengapa disebut sebagai “gencatan senjata” yang rapuh, bukan penghentian permusuhan yang tuntas.
Institusi Perdamaian yang Belum Bekerja
Rencana damai 20 poin yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada Oktober 2025 mengandalkan dua badan baru untuk mengelola transisi Gaza: Board of Peace, yang diketuai langsung oleh Trump dengan kewenangan luas, dan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) — badan teknokratis Palestina beranggotakan 15 orang yang dipimpin mantan menteri Otoritas Palestina, Ali Shaath. Diplomat Bulgaria Nikolay Mladenov ditunjuk sebagai Direktur Jenderal yang mengawasi kerja NCAG. Kedua badan ini resmi dibentuk pada Januari 2026, namun menurut catatan J Street, hingga pertengahan 2026 belum satu pun anggota NCAG diizinkan masuk ke Gaza, dan komite ini menghadapi kesulitan keuangan yang begitu parah sehingga dilaporkan tidak mampu membeli komputer untuk para anggotanya.
Kebuntuan ini bukan semata kesalahan satu pihak. Hamas menegaskan tidak akan melucuti senjata sepenuhnya tanpa jaminan internasional bahwa Israel benar-benar menarik pasukannya dan membuka akses penuh bantuan kemanusiaan — sebuah tuntutan yang oleh sebagian pengamat dinilai wajar mengingat gencatan senjata sebelumnya (Januari 2025) pernah runtuh akibat serangan mendadak Israel pada Maret 2025, namun oleh pihak lain dipandang sebagai penghambat utama kemajuan rekonstruksi. Realitasnya, kevakuman tata kelola ini turut memperpanjang penderitaan warga sipil yang sama-sama menjadi taruhannya.
Angka yang Kita Ketahui, dan Angka yang Masih Diperdebatkan
Per 5 September 2026, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 73.651 warga Palestina menjadi syuhada dan 174.575 lainnya luka-luka sejak awal perang pada Oktober 2023. Angka ini kerap disebut lembaga-lembaga pemantau sebagai “lantai” yang konservatif, bukan angka final. Studi Gaza Mortality Survey yang dipublikasikan di jurnal The Lancet Global Health pada Februari 2026 — sebuah survei rumah tangga representatif yang mewawancarai 2.000 rumah tangga — mengestimasi 75.200 kematian akibat kekerasan hingga 5 Januari 2025 saja, atau sekitar 34,7 persen lebih tinggi dibanding angka resmi Kementerian Kesehatan untuk periode yang sama. Media internasional turut mencatat bahwa seorang pejabat militer Israel dilaporkan mengakui kepada wartawan bahwa sekitar 70.000 orang tewas di Gaza sepanjang perang. Karena metodologi dan cakupan waktu ketiga sumber ini berbeda, angka pasti hingga September 2026 sebaiknya dipahami sebagai rentang puluhan ribu yang terus bergerak naik, dengan angka resmi Kemenkes sebagai batas bawah yang diverifikasi silang oleh riset independen, bukan sebagai satu angka final yang tak terbantahkan.
Di luar angka kematian, krisis kemanusiaan yang lebih luas masih membayangi: sekitar 77 persen populasi Gaza masih menghadapi kerawanan pangan akut per April 2026, dan pemantauan PBB menemukan 81 persen titik pengungsian yang disurvei — menampung sekitar 1,45 juta orang — mengalami infestasi serangga dan tikus secara rutin akibat kepadatan dan sanitasi yang buruk.
Anak-Anak Palestina dan Generasi yang Tumbuh dalam Cahaya Genset
Bagi anak-anak Palestina di Gaza, dampak krisis ini merembes jauh melampaui soal listrik. Sebagian besar sekolah masih berfungsi sebagai tempat pengungsian, sementara pembatasan impor bahan ajar dasar — buku catatan, pensil, buku teks — membuat mayoritas anak tidak menerima pendidikan yang memadai. Ketergantungan total pada generator untuk memompa air turut memperbesar risiko penyakit kulit dan infeksi di tengah kepadatan tempat pengungsian. Rekonstruksi yang dijanjikan dalam rencana damai 20 poin — termasuk perbaikan sekolah dan fasilitas air — pada praktiknya masih terhambat pembatasan material “dual-use” yang sama yang membatasi masuknya generator dan suku cadangnya.
Sekali lagi, adil untuk mengakui bahwa sebagian keterlambatan ini juga bersumber dari lemahnya kapasitas pendanaan komunitas internasional dan kevakuman tata kelola di sisi Palestina sendiri, bukan semata kebijakan satu pihak. Namun bagi keluarga yang setiap hari menghitung menit generator menyala, perdebatan tentang siapa yang paling bertanggung jawab terasa jauh lebih abstrak dibanding kenyataan tangki air yang kosong.
“Kami kembali dan mendapati tempat ini adalah sebuah tragedi”
— Hajj Rabhi al-Fairi kepada Al Jazeera
“Kami akan mencapai penghentian total atau nyaris total”
— Mohsen Siam, juru bicara Asosiasi Pemilik Generator Gaza
“Genset yang disewa per jam adalah metafora paling jujur untuk gencatan senjata yang menghentikan bom, tetapi belum menghentikan pengepungan.”
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Salurkan bantuan energi darurat, bukan sekadar donasi umum.
Dengan kerusakan sektor kelistrikan GEDCo mencapai sedikitnya 728 juta dolar AS dan 85 persen jaringan distribusi hancur, bantuan berupa panel surya portabel atau suku cadang generator kecil — melalui lembaga seperti INH, MER-C, Adara Foundation, atau Sahabat Al-Aqsha — memberi dampak lebih langsung dibanding donasi tunai tanpa arah, karena menyasar akar krisis: ketiadaan sumber listrik mandiri di tingkat rumah tangga.
- Salurkan zakat dan infak untuk subsidi bahan bakar pompa air.
Dengan 77 persen populasi Gaza masih menghadapi kerawanan pangan akut dan keluarga seperti al-Fairi harus menanggung sendiri biaya sewa generator 100–120 shekel per jam ditambah bahan bakar, skema subsidi solar rumah tangga melalui BAZNAS, Dompet Dhuafa, atau Rumah Zakat bisa meringankan beban yang paling langsung dirasakan warga setiap hari.
- Dukung advokasi pencabutan klasifikasi “dual-use” untuk suku cadang generator.
Merujuk pada peringatan Gisha bahwa seluruh jaringan generator darurat Gaza berisiko kolaps akibat larangan masuknya oli mesin dan suku cadang, dukungan terhadap advokasi organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International Indonesia dan kajian akademisi hukum internasional dalam negeri untuk mendesak pelonggaran kebijakan ini — melalui forum multilateral maupun tekanan diplomatik — adalah langkah struktural yang melampaui bantuan darurat semata.
Menunggu Giliran, Menunggu Kepastian
Kembali ke Nassr: setelah empat jam menunggu, keluarga al-Fairi akhirnya mendapat giliran mereka. Delapan menit air mengalir ke tangki di atap, lalu generator itu berpindah lagi ke rumah tetangga. Di Al-Nuseirat, gerobak berkuda Khalil Abu Ouda akan terus berkeliling selama mesinnya masih bisa dihidupkan, karena baginya berhenti bekerja berarti berhenti punya penghasilan sama sekali.
Dua kisah kecil ini adalah miniatur dari sesuatu yang jauh lebih besar: sebuah gencatan senjata yang berhasil menghentikan sebagian besar pengeboman, tetapi belum berhasil — atau belum diizinkan — menghentikan bentuk-bentuk pengepungan lain yang lebih senyap. Selama generator, oli mesin, dan suku cadang tetap dikategorikan setara dengan senjata dalam sistem perizinan, selama itu pula listrik di Gaza akan tetap menjadi barang yang disewa per jam, bukan hak yang mengalir begitu saja.
Kita tidak bisa memastikan apakah Board of Peace dan NCAG — dua institusi yang hingga kini masih lebih banyak eksis di atas kertas ketimbang di lapangan — akan benar-benar menerjemahkan rencana damai 20 poin menjadi listrik yang menyala, sekolah yang berfungsi, dan rumah sakit yang lengkap. Kegagalan itu, jika terjadi, bukan tanggung jawab satu pihak saja.
Yang tersisa hanyalah pertanyaan yang jujur untuk kita bawa pulang: akankah anak-anak Palestina yang hari ini ikut menghitung menit generator menyala sempat menyaksikan Gaza yang dialiri listrik sepanjang hari sebelum mereka dewasa — ataukah mereka akan mewarisi ekonomi bayangan genset ini, sebagaimana orang tua mereka mewarisinya dari blokade yang jauh lebih tua dari perang ini sendiri?
