GAZA CITY — Pada 13 September 1993, di halaman Gedung Putih, Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat berjabat tangan disaksikan Presiden AS Bill Clinton. Peristiwa itu menandai penandatanganan Deklarasi Prinsip tentang Pengaturan Pemerintahan Mandiri Sementara — dokumen yang lebih dikenal sebagai Kesepakatan Oslo. Perundingan rahasia yang menghasilkan dokumen ini telah dirampungkan di Oslo, Norwegia, pada 20 Agustus 1993.
Sehari sebelum penandatanganan, PLO dan Israel saling bertukar surat pengakuan. PLO mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai dan keamanan; Israel mengakui PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina. Kesepakatan itu menetapkan periode transisi lima tahun menuju perundingan status permanen mengenai perbatasan, pengungsi, permukiman, dan Yerusalem.
Bagi Jalur Gaza — yang sejak 1967 berada di bawah pendudukan militer Israel — Oslo membuka babak baru sekaligus meletakkan fondasi kekecewaan yang akan membentuk dekade-dekade berikutnya.
Perjanjian Kairo dan Penarikan Parsial
Implementasi pertama Oslo terwujud melalui Perjanjian Gaza-Jericho, yang ditandatangani di Kairo pada 4 Mei 1994. Perjanjian ini mengatur penarikan pasukan keamanan Israel dari sekitar 60 persen wilayah Jalur Gaza — permukiman Yahudi dan kawasan sekitarnya dikecualikan — serta dari kota Jericho di Tepi Barat.
Pasukan Israel menarik diri dari Jericho pada 13 Mei dan dari sebagian besar Gaza pada 18–19 Mei 1994. Otoritas Palestina (PA) dibentuk melalui perjanjian ini sebagai badan pemerintahan sementara. Perjanjian tersebut juga mencakup pembebasan sekitar 5.000 tahanan Palestina oleh Israel, pembentukan kepolisian sipil Palestina, serta Protokol Paris yang mengatur hubungan ekonomi — dalam praktiknya mengintegrasikan ekonomi Palestina ke dalam sistem ekonomi Israel.
Rencana pembangunan pelabuhan laut Gaza juga pertama kali dicantumkan dalam kerangka Oslo I dan diulang dalam Perjanjian Gaza-Jericho. Proyek ini tidak pernah terealisasi sepenuhnya hingga bertahun-tahun kemudian, dan protokol pengoperasiannya tidak pernah ditandatangani.
Kepulangan Arafat
Pada 1 Juli 1994, Arafat melintasi perbatasan Rafah dari Mesir dan menginjakkan kaki di Gaza untuk pertama kalinya setelah 27 tahun berada di pengasingan — sebagian besar masa itu dihabiskan menjalankan PLO dari Tunis. Ribuan warga Palestina menyambutnya di Gaza City, tempat ia berpidato selama satu jam.
Pada hari kedua kunjungannya, Arafat mengunjungi kamp pengungsi Jabaliya, kamp terbesar di Gaza dan tempat kelahiran intifada pertama. Pada 5 Juli 1994, ia dilantik sebagai kepala Otoritas Palestina, membentuk pemerintahan pertama yang terdiri atas 20 kementerian.
Reaksi di pihak Israel terbelah. Menteri Luar Negeri Shimon Peres menyambut kedatangan Arafat sebagai konfirmasi perjanjian damai. Sebaliknya, ratusan warga Israel turun ke jalan-jalan Yerusalem memprotes kedatangan itu, dan pemimpin oposisi Benjamin Netanyahu menuduh Arafat sebenarnya datang bukan untuk menjalankan otonomi terbatas, melainkan untuk mendirikan negara Palestina penuh.
Pada Oktober 1994, Arafat, Rabin, dan Peres dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian atas inisiatif tersebut.
Oslo II dan Perlawanan Bersenjata
Fase kedua kerangka perjanjian — dikenal sebagai Oslo II atau Perjanjian Taba — ditandatangani pada 28 September 1995. Perjanjian ini membagi Tepi Barat ke dalam Wilayah A (kontrol sipil dan keamanan Palestina penuh), B (kontrol sipil Palestina, keamanan bersama), dan C (kontrol Israel penuh). Oslo II juga menyepakati pembangunan bandar udara internasional di Gaza.
Namun proses perdamaian ini berjalan beriringan dengan kekerasan. Antara 1994 dan 1997, serangkaian bom bunuh diri yang diklaim oleh Hamas dan Jihad Islam menewaskan puluhan warga sipil Israel — termasuk serangan bus di Afula, Hadera, dan Tel Aviv, serta serangan di persimpangan Beit Lid. Kelompok-kelompok ini menolak kesepakatan Oslo dan menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.
Di sisi lain spektrum politik Israel, penentangan datang dari kalangan ultranasionalis yang menuduh Rabin mengkhianati keamanan Israel. Pada 4 November 1995, dalam sebuah unjuk rasa dukungan perdamaian di Tel Aviv, Rabin ditembak mati oleh Yigal Amir, seorang ekstremis Yahudi yang menentang Oslo. Kematian Rabin menghilangkan salah satu figur kunci di balik kesepakatan tersebut.
Pada 20 Januari 1996, pemilu Palestina pertama digelar, dan Arafat terpilih sebagai presiden Otoritas Palestina — satu-satunya pesaingnya adalah Samiha Khalil, pendiri organisasi sosial In’ash al-Usra.
Bandar Udara sebagai Simbol, dan Keruntuhannya
Setelah tertunda selama tiga tahun akibat perundingan yang berlarut-larut, Bandar Udara Internasional Gaza — kemudian dinamai Bandar Udara Internasional Yasser Arafat — resmi dibuka pada 24 November 1998 di dekat Rafah. Pembukaannya diresmikan oleh Presiden Clinton bersama Arafat, menyusul Nota Kesepahaman Wye River yang ditandatangani Netanyahu dan Arafat tahun yang sama. Arab Saudi dan Belanda menyumbangkan pesawat untuk maskapai Palestine Airlines. Rencana pembangunan pelabuhan dan bahkan kasino sempat diwacanakan.
Namun periode transisi lima tahun yang dijanjikan Oslo berakhir tanpa kesepakatan status permanen mengenai Yerusalem, pengungsi, atau perbatasan. Perundingan Camp David 2000 antara Arafat dan Perdana Menteri Israel Ehud Barak gagal mencapai terobosan. Pada akhir September 2000, intifada kedua pecah — gelombang kekerasan lima tahun yang ditandai serangan bom bunuh diri Palestina dan operasi militer Israel skala besar.
Bandar udara Gaza menjadi korban langsung dari keruntuhan ini. Pada Desember 2001, pesawat tempur Israel mengebom menara kontrol dan stasiun radar sebagai respons atas serangan yang menewaskan empat tentara Israel. Pada Januari 2002, landasan pacunya diratakan dengan buldoser. Bandar udara itu tidak pernah beroperasi kembali.
Warisan yang Belum Selesai
Oslo tidak pernah menghasilkan negara Palestina merdeka maupun penyelesaian akhir atas status Gaza. Yang tersisa adalah kerangka administratif yang membagi wilayah dan penduduk tanpa menuntaskan pertanyaan kedaulatan. Setelah penarikan settler Israel dari Gaza pada 2005 dan pengambilalihan kekuasaan oleh Hamas pada 2007, blokade atas Jalur Gaza dimulai — sebuah kondisi yang bertahan hingga kini, jauh melampaui apa yang dibayangkan para penanda tangan Oslo pada 1993.
