Telaah atas keretakan yang menjalar di tubuh kekuasaan Tel Aviv — koalisi yang kehilangan mayoritas, perang yang tak kunjung memberi kemenangan, dan pertanyaan yang menggantung: apakah perubahan di dalam Israel akan membawa perubahan bagi rakyat yang didudukinya?
Selama bertahun-tahun, Benjamin Netanyahu membangun citranya di atas dua pilar: keamanan dan stabilitas. Ia adalah “Tuan Keamanan”, sang penjaga yang konon membuat Israel kuat dan tak tergoyahkan. Namun pada pertengahan 2026, kedua pilar itu retak di hadapan mata. Koalisinya kehilangan mayoritas di parlemen; partai-partai meninggalkan pemerintahannya; jajak pendapat berulang kali menunjukkan bloknya jatuh jauh di bawah ambang yang dibutuhkan untuk berkuasa; dan parlemen Israel sendiri telah meloloskan langkah awal untuk membubarkan diri dan menggelar pemilu. Negara yang selama ini menampilkan diri sebagai benteng yang solid kini memperlihatkan retakan-retakan yang dalam dari dalam dirinya sendiri.
Bagi kita yang mengikuti nasib Palestina, krisis internal Israel ini menarik untuk ditelaah — bukan karena kita mengharapkan satu kubu menang atas kubu lain, melainkan karena ia memunculkan pertanyaan mendasar: apakah keretakan di dalam tubuh kekuasaan pendudukan akan berarti sesuatu bagi mereka yang hidup di bawah pendudukan itu? Ataukah, sebagaimana sering terjadi, pergantian wajah di puncak kekuasaan hanya akan mengubah gaya tanpa mengubah substansi?
Analisis ini hendak membedah anatomi krisis politik Israel menjelang pemilu yang dijadwalkan Oktober 2026, secara objektif dan berimbang, lalu menimbang dengan jujur apa — dan apa yang bukan — makna krisis ini bagi perjuangan keadilan Palestina.
Koalisi yang Kehilangan Pijakan
Mari kita mulai dengan aritmetika kekuasaan. Sistem politik Israel sepenuhnya bergantung pada matematika parlemen: seorang perdana menteri hanya bertahan selama ia memegang dukungan setidaknya 61 dari 120 anggota Knesset. Pada akhir 2022, Netanyahu kembali berkuasa dengan koalisi yang oleh banyak pengamat disebut paling sayap kanan dalam sejarah Israel, menggandeng partai-partai ultranasionalis dan ultra-religius. Tetapi koalisi itu kini berantakan.
Titik baliknya datang pada pertengahan 2025, ketika partai-partai ultra-Ortodoks (Haredi) mulai meninggalkan pemerintahan, membuat mayoritas Netanyahu menyusut hingga tinggal di ambang batas. Pada 2026, situasinya semakin genting: sejumlah besar anggota Knesset — dilaporkan mencapai 106 orang — mendukung rancangan undang-undang untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilu lebih awal, dan langkah itu telah lolos pembacaan pertamanya. Berbagai jajak pendapat sepanjang 2026 secara konsisten menunjukkan bahwa blok Netanyahu, jika pemilu digelar saat ini, akan jatuh jauh di bawah 61 kursi — sebagian survei bahkan memproyeksikannya hanya memperoleh sekitar 49 hingga 51 kursi. Sang “Tuan Keamanan”, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tampak benar-benar rapuh.
Selama hampir dua dekade ia tampak tak tergantikan. Kini, aritmetika parlemen yang sama yang dulu menopangnya berbalik melawannya.
Luka yang Tak Sembuh: Bayang-Bayang 7 Oktober
Untuk memahami kedalaman krisis ini, kita harus kembali ke peristiwa yang mengubah segalanya: serangan 7 Oktober 2023. Peristiwa itu menghancurkan citra kompetensi keamanan yang menjadi jangkar politik Netanyahu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin sang penjaga keamanan kecolongan sedemikian besar? Pertanyaan itu terus menghantui, dan penolakan Netanyahu untuk membentuk komisi penyelidikan negara resmi atas kegagalan 7 Oktober justru memperdalam ketidakpercayaan — termasuk di kalangan sebagian pendukung tradisionalnya sendiri.
Sejak itu, masyarakat Israel terbelah dalam polarisasi yang tajam. Bahkan sebelum 7 Oktober, upaya pemerintah Netanyahu untuk menundukkan lembaga peradilan — yang dikenal sebagai “perombakan yudisial” — telah memicu gelombang protes massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak warga Israel menyalahkan Netanyahu karena memperdalam perpecahan internal justru pada saat krisis nasional. Perang yang berkepanjangan di Gaza dan Lebanon, alih-alih mempersatukan, justru menambah lapisan baru pada keretakan yang sudah ada.
Krisis Wajib Militer: Retakan yang Paling Dalam
Di antara semua isu yang membelah Israel, mungkin tidak ada yang lebih eksplosif daripada pertanyaan tentang wajib militer kaum Haredi. Selama beberapa dekade, kaum ultra-Ortodoks memperoleh pembebasan luas dari wajib militer untuk mendalami studi keagamaan, sementara warga Israel lainnya wajib bertugas. Selama bertahun-tahun pengaturan ini ditoleransi, tetapi perang yang berkepanjangan mengubah segalanya. Ketika tentara cadangan dipanggil berulang kali dan keluarga-keluarga menanggung beban, semakin banyak warga sekuler dan tradisional yang memandang pembebasan Haredi sebagai sesuatu yang tidak adil dan tak lagi bisa dipertahankan.
Persoalan ini menjadi semakin pelik ketika Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa kerangka pembebasan yang ada bersifat inkonstitusional, memaksa pemerintah menuju legislasi yang berisiko: entah mengasingkan partai-partai Haredi yang menjadi tulang punggung koalisi, atau memicu kemarahan publik yang lebih luas. Inilah jebakan yang menjerat Netanyahu. Ketidakmampuannya meloloskan undang-undang yang memuaskan kaum Haredi tentang wajib militer inilah yang, lebih dari isu lain mana pun, memicu keluarnya partai-partai ultra-Ortodoks dari pemerintahannya dan meruntuhkan mayoritasnya.
Sebuah perang yang dimaksudkan menunjukkan kekuatan justru membongkar pertanyaan paling memecah belah: siapa yang wajib berkorban, dan siapa yang dikecualikan?
Perang yang Tak Memberi Kemenangan
Ada paradoks yang mendalam dalam situasi Israel saat ini. Masyarakatnya, dalam banyak survei, masih mendukung tujuan-tujuan perang melawan Iran dan Hizbullah. Namun pada saat yang sama, dukungan itu bercampur dengan kelelahan strategis yang semakin dalam — perasaan bahwa perang berlangsung tanpa akhir yang jelas, tanpa kemenangan yang menentukan. Para analis menggambarkan model yang coba dibangun Netanyahu sebagai “Super-Sparta”: sebuah negara dalam mobilisasi permanen, perang dengan intensitas rendah hingga sedang yang tak kunjung usai. Dan publik, semakin lama, semakin menolak visi itu.
Kelelahan ini diperdalam oleh cara perang dengan Iran berakhir. Gencatan senjata yang ditengahi Amerika, termasuk di Lebanon, secara luas dipersepsikan di Israel sebagai paksaan dari Washington, bukan pilihan strategis. Hal ini memicu kritik domestik yang tajam, terutama di Israel utara, di mana penduduk kota-kota perbatasan merasa pemerintah gagal melindungi kedaulatan mereka. Ketika Amerika bernegosiasi langsung dengan Iran untuk mengakhiri perang — tanpa Israel sebagai pihak — jurang antara kebijakan Washington dan Tel Aviv menjadi sumber kritik baru bagi Netanyahu menjelang pemilu.
Sebuah Oposisi yang Terpecah
Namun di sinilah letak satu kebenaran yang tidak nyaman, dan penting untuk dipahami secara jujur. Lemahnya Netanyahu tidak otomatis berarti kuatnya alternatif. Oposisi Israel sendiri terfragmentasi, terbagi di antara sejumlah tokoh dan partai yang dipersatukan terutama oleh keinginan menggulingkan Netanyahu, bukan oleh visi bersama yang koheren. Ada mantan perdana menteri Naftali Bennett yang melakukan comeback dengan partai baru dan dalam sejumlah jajak pendapat meraih lebih dari dua puluh kursi; ada mantan kepala staf militer yang membentuk partainya sendiri; ada pemimpin oposisi veteran. Tetapi mereka tersebar, dan blok-blok politik Israel terkunci dalam kebuntuan.
Yang lebih penting untuk dipahami: hampir semua tokoh oposisi utama ini berasal dari arus utama Zionis, dan banyak di antaranya memiliki rekam jejak keamanan yang keras — sebagian adalah mantan jenderal dan arsitek operasi militer. Perbedaan mereka dengan Netanyahu lebih banyak terletak pada gaya, kompetensi, dan sikap terhadap demokrasi internal Israel, ketimbang pada pendekatan fundamental terhadap Palestina. Inilah yang harus kita pahami dengan jernih, tanpa ilusi: pergantian kekuasaan di Israel kemungkinan besar akan mengubah nada, tetapi belum tentu mengubah substansi pendudukan.
Lemahnya satu pemimpin tidak sama dengan datangnya keadilan. Sering kali, yang berganti hanyalah wajah, bukan kebijakan.
Apa Artinya bagi Palestina?
Maka kita sampai pada pertanyaan inti. Apa makna krisis politik Israel ini bagi rakyat Palestina? Jawaban yang jujur menuntut keseimbangan antara dua kesalahan yang berlawanan. Kesalahan pertama adalah harapan yang naif — anggapan bahwa jatuhnya Netanyahu dengan sendirinya akan membawa keadilan bagi Palestina. Sejarah tidak mendukung harapan itu. Pendudukan, perampasan tanah, dan blokade telah berlangsung di bawah pemerintahan Israel dari berbagai warna politik, baik yang disebut “kiri” maupun “kanan”. Permukiman tumbuh di bawah hampir setiap pemerintahan.
Tetapi kesalahan kedua sama berbahayanya: sinisme total yang menyimpulkan bahwa politik Israel tidak relevan sama sekali bagi Palestina. Itu pun keliru. Sebab dinamika internal Israel memengaruhi banyak hal yang nyata — intensitas kebijakan di Tepi Barat, ruang bagi suara-suara ekstrem seperti yang menyerukan aneksasi dan pengusiran, serta sikap terhadap hukum internasional. Naiknya faksi-faksi ultranasionalis ke jantung kekuasaan, misalnya, telah secara langsung mendorong percepatan perampasan tanah. Politik Israel, dengan demikian, bukan penentu nasib Palestina, tetapi ia adalah salah satu variabel yang membentuk kondisi di lapangan.
Yang juga patut dicatat adalah satu hal yang memberi harapan: krisis ini menunjukkan bahwa bahkan masyarakat yang paling termiliterisasi pun memiliki batas. Kelelahan publik Israel terhadap perang tanpa akhir, penolakan terhadap visi mobilisasi permanen, dan keretakan internal yang dalam, semuanya menunjukkan bahwa proyek dominasi tanpa batas memiliki biaya — termasuk bagi masyarakat yang menjalankannya. Ini bukan jaminan keadilan, tetapi ia adalah pengingat bahwa tidak ada kekuasaan, betapapun kuat tampaknya, yang sepenuhnya kebal terhadap konsekuensi pilihannya sendiri.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
Memahami politik internal Israel membantu kita bersikap lebih cerdas dan realistis dalam solidaritas. Ada tiga hal konkret yang bisa kita lakukan sebagai pembaca Indonesia:
- Pahami politik Israel tanpa ilusi maupun sinisme. Ikuti dinamika internal Israel secara akurat, tetapi jangan menggantungkan harapan keadilan Palestina pada pergantian kekuasaan di sana. Keadilan akan datang dari tekanan internasional, hukum, dan perjuangan Palestina sendiri — bukan dari belas kasih pemerintahan Israel mana pun.
- Fokus pada substansi, bukan sekadar tokoh. Lawan kecenderungan media untuk mereduksi isu menjadi drama personal antartokoh Israel. Yang penting bagi Palestina bukanlah siapa yang menjadi perdana menteri, melainkan apakah pendudukan, permukiman, dan blokade berlanjut atau berhenti. Arahkan perhatian pada kebijakan, bukan kepribadian.
- Perkuat jalur yang tidak bergantung pada politik Israel. Dukung jalur keadilan yang berdiri sendiri terlepas dari siapa yang berkuasa di Tel Aviv: advokasi hukum internasional, solidaritas global, dan bantuan kemanusiaan melalui lembaga terpercaya seperti INH, MER-C, Sahabat Al-Aqsha, Adara Foundation, serta zakat-infak via BAZNAS, Dompet Dhuafa, atau Rumah Zakat.
Retakan dan Pelajaran yang Dikandungnya
Pada akhirnya, krisis politik Israel mengajarkan kita sesuatu tentang sifat kekuasaan itu sendiri. Sebuah negara yang membangun identitasnya di atas dominasi militer permanen, yang menjadikan perang tak berkesudahan sebagai cara hidup, pada akhirnya akan menanggung biaya internal dari pilihan itu. Keretakan yang kita saksikan di tubuh politik Israel — antara sekuler dan religius, antara yang berkorban dan yang dikecualikan, antara visi “Super-Sparta” dan kelelahan rakyat — adalah konsekuensi alamiah dari sebuah proyek yang menuntut mobilisasi tanpa akhir.
Tetapi kita harus menahan diri dari menjadikan krisis ini sebagai sumber harapan yang berlebihan. Bagi rakyat Palestina, pergantian pemain di panggung Tel Aviv telah berkali-kali terjadi tanpa mengubah realitas mendasar pendudukan. Yang benar-benar mengubah keadaan bukanlah siapa yang menang dalam pemilu Israel, melainkan apakah dunia bersedia menegakkan hukum internasional, apakah tekanan global cukup kuat, dan apakah rakyat Palestina sendiri terus diberi ruang untuk memperjuangkan hak-haknya. Krisis Israel adalah konteks yang penting dipahami, bukan keajaiban yang ditunggu.
Maka, sembari kita mengamati retakan-retakan di tubuh kekuasaan pendudukan dengan mata yang jernih, kita juga harus mengarahkan energi kita pada apa yang benar-benar bisa kita pengaruhi: memperkuat suara keadilan, menjaga ingatan agar tidak padam, dan memastikan bahwa di tengah segala drama politik bangsa pendudukan, nasib mereka yang diduduki tidak pernah luput dari perhatian dunia.
Maka pertanyaan yang ditinggalkan analisis ini bukanlah siapa yang akan memenangkan pemilu Israel berikutnya — sebab itu adalah urusan internal mereka. Pertanyaannya, bagi kita, adalah: ketika sebuah kekuasaan pendudukan retak dari dalam, apakah dunia akan menggunakan momen itu untuk mendesakkan keadilan yang selama ini tertunda — atau akankah ia, sekali lagi, hanya menonton pergantian wajah sambil membiarkan ketidakadilan yang sama terus berjalan di bawahnya? (IW)
