GAZA CITY — Sebelum 5 Juni 1967, tidak ada universitas di Tepi Barat maupun Jalur Gaza, dan mahasiswa Gaza punya akses penuh ke universitas-universitas Mesir. Universitas pertama di Gaza, Universitas Islam, baru berdiri pada 1978. Kini UNICEF menyebut 98% sekolah di Gaza hancur atau rusak selama perang. Di antara dua titik itu, pendidikan Palestina dikelola secara berurutan oleh Ottoman, Inggris, Mesir, dan Israel, dan baru sejak 1994 oleh otoritas Palestina sendiri.
Fondasi Ottoman
Sistem sekolah negeri di Palestina pada dasarnya dibentuk oleh undang-undang pendidikan Ottoman tahun 1869 dan 1913. Bahasa pengantarnya bahasa Turki. Di Yerusalem, Yusuf Diya al-Khalidi membuka sekolah negeri nonreligius (rushdiye) sebagai kegiatan pertamanya sepulang dari studi.
Menjelang Perang Dunia I, sistem negeri Ottoman terdiri atas 95 sekolah dasar dan tiga sekolah menengah dengan hampir 10.000 murid. Satu kajian lain justru menyatakan tidak ada sekolah menengah atas di Palestina pada masa itu. Perbedaan ini kemungkinan bergantung pada definisi jenjang; penulis tidak dapat memastikannya. Di luar sekolah negeri, ada pula sekolah swasta Muslim dan Kristen.
Dua Sistem di Bawah Mandat Inggris
Pasal 15 Mandat memberi tiap komunitas hak mengelola sekolahnya sendiri dalam bahasanya sendiri. Departemen Pendidikan pemerintah dibentuk pada 1920. Hasilnya adalah sistem sekolah negeri berbahasa Arab yang terpisah dari sistem pendidikan Ibrani, yang berusaha mempertahankan otonomi budayanya.
Puncak jenjang Arab adalah Arab College di Yerusalem. Lembaga ini berdiri pada 1918 sebagai sekolah guru dan memakai nama Arab College sejak 1927. Sejak 1926 diadakan ujian matrikulasi bagi lulusan yang hendak kuliah di luar Palestina, karena orang Arab belum punya universitas di dalam negeri. Kurikulumnya menyerupai sekolah umum Inggris, dengan porsi besar bahasa dan sastra Inggris.
Ilan Pappé menulis bahwa Palestina Mandat tidak memiliki universitas Arab, sementara ada dua universitas Yahudi. Ia juga menyebut upaya Mufti Hajj Amin al-Husayni membangun universitas Islam pada 1930-an digagalkan pemerintah Mandat. Alasannya ditafsirkan berbeda. Pappé menekankan kekhawatiran Inggris terhadap gerakan nasional Palestina dan tekanan Zionis, sedangkan sebuah kajian Oxford menyoroti pendanaan pendidikan pedesaan yang kronis kekurangan.
Gaza, UNRWA, dan Kurikulum Mesir (1948–1967)
Sekolah pertama di kamp pengungsi tidak dibuka oleh UNRWA. Pengungsi sendiri sudah menggelar kelas dan sekolah darurat sebelum UNRWA mulai bekerja pada Mei 1950. (Badan ini dibentuk Desember 1949, tetapi baru beroperasi Mei 1950.)
Pada awal 1950-an UNRWA memprioritaskan lapangan kerja. Dari 878.000 pengungsi terdaftar, program kerjanya paling banyak menyerap 12.000 orang, dan pengungsi menuntut investasi pada pendidikan. Jumlah sekolah UNRWA naik menjadi 386 pada 1958 di seluruh wilayah operasinya. Sekolah-sekolah itu mengikuti kurikulum negara tuan rumah, yakni kurikulum Mesir untuk Gaza. Laporan tahun 1975 mencatat 121 dari 562 sekolah UNRWA berada di Gaza.
Di sisi pemerintah, Nasser memberi warga Gaza pendidikan negeri gratis dan subsidi untuk kuliah di universitas Mesir.
Pendudukan dan Universitas Lokal (1967–1993)
Setelah 1967, otoritas Israel tidak mengizinkan kurikulum Palestina, sehingga kurikulum Mesir tetap dipakai, dan pelajar Gaza makin sulit keluar untuk kuliah. Sekelompok pengusaha mendirikan Universitas Islam pada 1978 agar pelajar tidak harus belajar ke Mesir. Kelas pertamanya digelar di tenda. Tahun ajaran pertama dimulai dengan 25 mahasiswa dan lima dosen.
Perguruan tinggi juga berada di bawah kendali militer. Perintah Militer 854 menempatkan pendidikan tinggi di bawah gubernur Israel. Universitas Birzeit di Tepi Barat ditutup 15 kali antara 1973 dan 1992; penutupan terakhir berlangsung 8 Januari 1988 hingga 29 April 1992, sama seperti seluruh lembaga pendidikan tinggi Palestina lainnya. Selama itu, kuliah berjalan secara bawah tanah dalam kelompok kecil. Otoritas Israel menyebut alasan keamanan atas penutupan semacam itu.
Universitas Al-Azhar Gaza berdiri pada 1991 lewat dekret Yasser Arafat, dengan dua fakultas: hukum dan pendidikan. Fakultas kedokterannya, dibuka 1999, menjadi yang pertama di Jalur Gaza.
Capaian dan Kerusakan
Data Biro Pusat Statistik Palestina (PCBS) menunjukkan tingkat buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas turun dari 13,9% pada 1997 menjadi 2,1% pada 2023; di Gaza dari 13,7% menjadi 1,9%.
Perang sejak Oktober 2023 membalik banyak capaian itu. Penilaian UNESCO November 2025 menemukan 95% dari 38 kampus universitas di Gaza terdampak, 22 di antaranya hancur total. Israel menyatakan menyerang sekolah karena dipakai untuk tujuan militer, tuduhan yang dibantah Hamas.
Tahun ajaran 2026–27 dimulai pada 19 September 2026. Kementerian Pendidikan mencatat sekitar 541.000 siswa kembali belajar. Mereka belajar di sekolah sementara dari tenda, terpal, seng, dan kayu, sementara sekitar 660.000 siswa disebut kehilangan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring dilanjutkan bagi yang tidak bisa hadir. Seorang pejabat pendidikan Khan Younis timur menyebut sekitar 22.000 siswa dan lebih dari 770 tenaga pendidikan tewas. Angka ini belum diverifikasi independen oleh penulis.
Pola lama terulang dalam bentuk baru: pendidikan Gaza kembali dimulai dari kelas darurat, seperti di kamp pengungsi pada 1949 dan di tenda Universitas Islam pada 1978.
