Gaza – Perhatian dunia internasional terhadap krisis Gaza belakangan ini banyak tertuju pada sosok diplomat Bulgaria, Nickolay Mladenov. Namun, menurut analis politik dan penulis Palestina Dr. Ramzy Baroud, fokus tersebut justru mengalihkan perhatian dari isu yang lebih besar, yakni langkah Israel yang disebut sedang menjalankan strategi aneksasi bertahap terhadap Jalur Gaza.
Dalam artikel opini yang diterbitkan Middle East Monitor, Baroud menilai bahwa situasi di Gaza saat ini bukan sekadar krisis kemanusiaan yang terus memburuk, melainkan bagian dari proses rekayasa geopolitik yang bertujuan mengubah status wilayah tersebut secara permanen. Ia menuduh pemerintah Israel tengah menjalankan rencana untuk mempertahankan penguasaan jangka panjang atas sebagian besar wilayah Gaza.
Mladenov, yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, kini ditunjuk Amerika Serikat sebagai Direktur Eksekutif “Board of Peace”, sebuah badan yang dibentuk untuk mengawasi implementasi peta jalan 20 poin terkait masa depan Gaza.
Namun, sejumlah kalangan Palestina menilai peran Mladenov justru menjadi bagian dari hambatan dalam proses tersebut. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah tuntutan pelucutan senjata total terhadap kelompok-kelompok perlawanan Palestina sebagai syarat memasuki fase kedua perjanjian yang didukung Amerika Serikat. Menurut para pengkritiknya, tuntutan itu diajukan tanpa adanya jaminan bahwa Israel akan memenuhi kewajibannya dalam fase pertama kesepakatan.
Baroud menilai syarat tersebut berpotensi menggagalkan keseluruhan proses karena Israel sendiri dituduh belum melaksanakan sejumlah komitmen penting, termasuk penghentian operasi militer rutin, penarikan pasukan ke garis yang telah disepakati, serta pemberian akses kepada komite teknokrat yang dirancang untuk mengelola pemerintahan sipil di Gaza.
Tuduhan mengenai rencana aneksasi Gaza menguat setelah pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam sebuah konferensi di permukiman Israel di Tepi Barat pada 28 Mei lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Netanyahu menyebut bahwa Israel telah menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza dan berencana terus memperluas kontrolnya secara bertahap.
“Kami sekarang menguasai 60 persen wilayah Jalur Gaza. Kami bergerak dari 50 persen ke 60 persen,” kata Netanyahu, sebelum menanggapi seruan peserta konferensi yang meminta penguasaan penuh atas Gaza. Netanyahu kemudian menjawab bahwa langkah itu akan dilakukan “setahap demi setahap”, dimulai dengan target 70 persen wilayah.
Pernyataan tersebut dinilai Baroud sebagai pengakuan terbuka mengenai strategi pemerintah Israel yang bertentangan dengan berbagai rencana perdamaian yang sedang dibahas di tingkat internasional.
Meskipun Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, dilaporkan menyatakan bahwa rencana yang didukung Washington tidak mencakup perluasan wilayah Israel di Gaza, pemerintah AS tetap menegaskan keinginannya agar Gaza nantinya dikelola oleh pemerintahan non-Hamas.
Di sisi lain, juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menegaskan bahwa seluruh wilayah Gaza harus tetap menjadi milik rakyat Palestina.
“Seratus persen Gaza harus menjadi milik rakyat Palestina,” ujarnya, sebagaimana dikutip dalam artikel tersebut.
Namun, Baroud menilai pernyataan PBB belum diiringi mekanisme penegakan yang efektif untuk mencegah perubahan status wilayah Gaza di lapangan.
Di tengah perdebatan politik mengenai masa depan Gaza, kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut tetap memprihatinkan. Artikel itu menyebutkan bahwa sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025, serangan dan pelanggaran yang terus berlangsung telah menyebabkan hampir seribu warga Palestina tewas dan ribuan lainnya luka-luka. Mayoritas korban disebut berasal dari kalangan perempuan dan anak-anak.
Jumlah korban keseluruhan sejak perang berkecamuk disebut telah melampaui 73.000 orang tewas dan lebih dari 173.000 orang terluka. Selain itu, sebagian besar penduduk Gaza masih hidup di tenda-tenda darurat dengan akses terbatas terhadap makanan, air bersih, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Baroud menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan alat tekanan politik. Ia menyerukan kepada negara-negara Arab, Muslim, dan komunitas internasional untuk memisahkan isu bantuan kemanusiaan dari pembahasan mengenai tata kelola maupun demiliterisasi Gaza.
Menurutnya, keselamatan jutaan warga Palestina tidak boleh dijadikan sandera bagi kepentingan politik atau agenda ekspansi wilayah apa pun. (cky)
