GAZA CITY — Tidak ada negara Eropa yang mendukung Palestina secara konsisten sejak 1948. Riset menunjukkan dukungan Eropa datang bergelombang, dengan jeda, pembalikan, dan syarat. Hingga pertengahan 2010-an, Eropa adalah benua yang paling terbelah dalam isu ini, dan hanya Turki serta bekas negara blok Soviet yang mengakui Palestina.
Artikel ini karena itu tidak menyebut satu negara pun “selalu konsisten”. Ia menelusuri negara-negara dengan rekam jejak dukungan terpanjang dan mencatat di mana rekam jejak itu terputus.
Gelombang pertama: blok Timur, 1988
Setelah Yasser Arafat memproklamasikan negara Palestina pada 15 November 1988, Albania, Bulgaria, Hungaria, Polandia, dan Rumania mengakuinya. Pengakuan ini lebih mencerminkan kebijakan blok Soviet daripada kebijakan Eropa secara umum.
Konsistensinya tidak bertahan. Sejumlah negara yang mengakui pada 1988 kemudian menarik diri dari sikap itu, termasuk Hungaria dan Republik Ceko. Sumber-sumber juga tidak seragam soal Malta. Sebagian menyebut Malta mengakui pada 1988, sementara pemberitaan September 2025 memperlakukannya sebagai pengakuan baru. Artikel ini tidak mengambil posisi soal Malta.
Irlandia: dari PLO ke Deklarasi Venesia
Irlandia punya rekam jejak paling panjang di Eropa Barat. Pada 1974 Irlandia menjadi salah satu negara Eropa Barat pertama yang mengakui PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina, dan pada 1975 “formula Dublin” membuka keterlibatan PLO dalam Dialog Euro-Arab.
Pada Februari 1980, lewat Deklarasi Bahrain, Irlandia menjadi negara anggota MEE pertama yang secara resmi mengakui hak Palestina atas penentuan nasib sendiri dan kenegaraan. Empat bulan kemudian, Komunitas Eropa mengeluarkan Deklarasi Venesia.
Teks Venesia tidak menyebut kenegaraan secara eksplisit. Deklarasi itu menyatakan bahwa rakyat Palestina harus dapat menjalankan hak penentuan nasib sendiri sepenuhnya dan bahwa PLO harus dilibatkan dalam perundingan. Deklarasi itu juga menegaskan hak Israel atas keberadaan dan keamanan. Laporan House of Lords menilai isinya secara implisit mengakui hak Palestina untuk bercita-cita memiliki negara di samping Israel.
Irlandia baru mengakui Palestina secara formal pada Mei 2024, bersama Spanyol dan Norwegia. Jadi dukungan diplomatik Irlandia sudah berjalan sejak 1970-an, tetapi pengakuan negaranya baru datang 44 tahun setelah 1980.
Spanyol: rekam jejak yang tidak lurus
Riwayat Spanyol menunjukkan bahwa dukungan bisa berganti bentuk. Sebuah kajian akademik tentang diplomasi Spanyol mencatat dukungan tanpa syarat rezim Franco kepada Palestina, lalu pengakuan Spanyol atas Israel pada 1986. Jadi Spanyol mengakui Israel sebelum mengakui Palestina.
Peran Spanyol kemudian bergeser ke mediasi. Pada 27 Juni 1989, dalam presidensi MEE pertamanya, Spanyol menerbitkan Deklarasi Madrid yang menuntut pengakuan hak sah rakyat Palestina, termasuk penentuan nasib sendiri. Konferensi Perdamaian Madrid diselenggarakan pada 30 Oktober–1 November 1991, disponsori AS dan Uni Soviet.
Konferensi itu punya keterbatasan. PLO tidak diwakili langsung dan perwakilan Palestina hadir dalam delegasi Yordania. Spanyol mengakui negara Palestina pada Mei 2024.
Norwegia: mediator yang semula dekat dengan Israel
Norwegia menjadi contoh paling jelas bahwa “mendukung Palestina” tidak sama dengan “berpihak sejak awal”. Kementerian Luar Negeri Norwegia sendiri mencatat bahwa sejak Israel berdiri, politisi Norwegia, terutama dari gerakan buruh dan kalangan Kristen, punya hubungan dekat dengan Israel. Minat pada perjuangan Palestina baru tumbuh pada 1970-an.
Deklarasi Prinsip (Oslo I) diparaf secara rahasia di Oslo pada Agustus 1993, dan sejak Oktober 1993 Norwegia memimpin Komite Penghubung Ad Hoc (AHLC) untuk donor Palestina. Peran itu adalah mediasi dan pendanaan, bukan pengakuan negara.
Pengakuan Norwegia baru datang pada Mei 2024 bersama Spanyol dan Irlandia. Oslo sendiri gagal mewujudkan negara Palestina, dan kegagalan itu ikut membentuk kondisi Gaza kini.
Islandia dan Swedia: pengakuan yang tidak selalu dipertahankan
Pada 29 November 2011, parlemen Islandia memilih mengakui Palestina, disebut sebagai negara Eropa Barat pertama yang melakukannya. Pada 30 Oktober 2014, Swedia mengakui negara Palestina dan menjadi anggota Uni Eropa pertama dari Eropa Barat yang melakukannya.
Di Swedia, sikap itu tidak bertahan sebagai konsensus politik. Mantan Menlu Tobias Billström pada 2022 menyebut pengakuan tersebut “disayangkan dan prematur”. Ini menunjukkan bahwa pengakuan sebuah negara sering bergantung pada pemerintah yang berkuasa.
2024–2025: gelombang terbesar, dengan syarat
Slovenia menyusul pada Juni 2024. Pada September 2025, Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, Andorra, dan Monako menyatakan pengakuan di PBB, sehari setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal.
Pengakuan Belgia bersyarat. Menlu Maxime Prévot menyatakan bahwa formalisasi lewat dekret kerajaan baru dilakukan setelah sandera terakhir dibebaskan dan Hamas tidak lagi memerintah. Pada Januari 2026, partai Vooruit dalam koalisi mendesak Prévot memulai proses itu karena syaratnya dianggap hampir terpenuhi. Artikel ini tidak menemukan konfirmasi tentang status terbarunya.
Penutup: pengakuan dan kenyataan di Gaza
Pengakuan diplomatik Eropa bergerak jauh lebih cepat setelah 2023 daripada dalam 75 tahun sebelumnya. Namun tekanan itu lahir dari perang, bukan dari konsistensi historis.
Pengakuan ini tidak otomatis mengubah kondisi di lapangan. Gaza menghadapi kehancuran bangunan dan pengungsian massal, sementara status kenegaraan Palestina di forum internasional masih belum menghasilkan keanggotaan penuh PBB.
