WINA — Pada Juli 1979, Kanselir Austria Bruno Kreisky menerima Yasser Arafat di Wina. Ia menjadi kepala pemerintahan negara Barat pertama yang bertemu langsung dengan pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) tersebut. Pertemuan itu turut dihadiri Willy Brandt, mantan Kanselir Jerman Barat yang saat itu menjabat Presiden Internasional Sosialis.
Pertemuan Wina bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ia adalah puncak dari proses bertahun-tahun yang melibatkan jaringan partai-partai sosial demokrat Eropa, dan menjadi salah satu titik awal dari pola dukungan politik Eropa terhadap Palestina yang terus berkembang hingga hari ini — dari kantor-kantor partai kiri di Wina dan Roma, sampai mosi-mosi pengakuan negara di parlemen London, Madrid, dan Paris.
Jaringan Sosial Demokrat: Kreisky, Brandt, dan Palme
Kreisky, Brandt, dan Perdana Menteri Swedia Olof Palme dikenal sebagai tiga tokoh sosial demokrat Eropa yang paling aktif mengurus isu Timur Tengah pada era 1970-an, melalui jaringan Internasional Sosialis. Kreisky ditunjuk sebagai kepala delegasi Internasional Sosialis untuk Timur Tengah pada 1974, dan pertama kali bertemu Arafat tahun itu di Kairo dalam misi pencarian fakta.
Tiga tahun kemudian, atas undangan Kreisky, PLO membuka kantor perwakilan resmi di Wina — kantor pertama organisasi itu di Eropa Barat. Austria kemudian menjadi negara Barat pertama yang mengakui PLO sebagai representasi resmi rakyat Palestina, meski catatan sejarah tidak sepenuhnya sepakat soal tanggal pasti pengakuan formal tersebut.
Hubungan Kreisky dengan Arafat tidak selalu mulus. Surat-surat pribadi keduanya, termasuk satu yang ditulis Kreisky pada Januari 1980, menunjukkan ia berulang kali mendesak Arafat meninggalkan jalur kekerasan dan menjadi negarawan, bukan pemimpin gerilya.
Blok Kiri di Parlemen Eropa
Di tingkat kelembagaan, dukungan terhadap Palestina terlembagakan lewat kelompok kiri di Parlemen Eropa. Kelompok yang kini bernama The Left in the European Parliament — sebelumnya dikenal sebagai GUE/NGL (European United Left/Nordic Green Left) — terbentuk pada 6 Januari 1995 sebagai kelompok politik sayap kiri di Parlemen Eropa.
Partainya di tingkat Eropa, Party of the European Left, didirikan pada 8–9 Mei 2004 di Roma sebagai asosiasi partai-partai sosialis demokratik dan komunis di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya. Parlemen Eropa juga membentuk delegasi khusus untuk hubungan dengan Palestina pada 1996, yang sejak 2024 dipimpin politisi dari kelompok kiri tersebut.
Anggota parlemen dari kelompok ini — termasuk politisi Sinn Féin dari Irlandia dan tokoh kiri Prancis serta Siprus — secara konsisten mendorong resolusi pengakuan negara Palestina di sidang-sidang paripurna sejak pertengahan 2010-an.
Deklarasi Venesia dan Awal Sikap Resmi Eropa
Di luar partai, sikap kolektif negara-negara Eropa mulai terbentuk lewat jalur antarpemerintah. Deklarasi Venesia, disepakati sembilan negara anggota Komunitas Ekonomi Eropa pada Juni 1980, menyerukan pengakuan hak rakyat Palestina atas pemerintahan sendiri serta hak PLO untuk dilibatkan dalam inisiatif perdamaian, sekaligus mengakui hak Israel atas eksistensi yang aman.
Deklarasi ini lahir dari desakan pemerintah-pemerintah Eropa, termasuk yang dipimpin partai sosial demokrat, bahwa proses perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat saat itu dinilai gagal. Dokumen ini kerap disebut sebagai fondasi sikap resmi Eropa terhadap konflik Israel-Palestina yang bertahan hingga beberapa dekade berikutnya.
Irlandia: Solidaritas Lewat Sejarah Kolonial
Irlandia berkembang menjadi salah satu negara Eropa dengan sikap paling konsisten mendukung Palestina, sebagian dikaitkan dengan sejarah kolonialnya sendiri. Sebuah mural di Belfast menautkan perjuangan pembebasan Irlandia dengan Palestina, dan di kawasan-kawasan republikan Belfast bendera Palestina banyak ditemukan.
Setiap partai besar di Republik Irlandia kini mendukung pembebasan Palestina. Sinn Féin — partai yang berakar dari gerakan republikan Irlandia — dikenal paling vokal, termasuk pernah menyerukan penarikan diri Irlandia dari Kontes Lagu Eurovision karena diselenggarakan di Israel.
Sekitar 71 persen warga Irlandia meyakini rakyat Palestina hidup di bawah sistem apartheid yang diterapkan Israel, dan Irlandia termasuk negara Uni Eropa pertama yang mengakui negara Palestina serta salah satu negara terakhir yang mengizinkan Israel membuka kedutaan, pada 1993.
Gelombang Pengakuan Negara, 2014–2025
Momentum politik terbaru dimulai Oktober 2014, ketika pemerintahan koalisi Sosial Demokrat–Partai Hijau pimpinan Perdana Menteri Stefan Löfven mengumumkan Swedia akan mengakui negara Palestina, menjadikannya anggota Uni Eropa pertama yang melakukannya. Sebelumnya, Swedia telah mendukung status pengamat Palestina di PBB pada 2012.
Langkah Swedia memicu efek berantai. Parlemen Inggris mengadopsi mosi simbolis serupa bulan yang sama, disusul parlemen Spanyol dan Irlandia. Namun pengakuan resmi oleh pemerintah baru terjadi satu dekade kemudian: pada 22 Mei 2024, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengumumkan akan mengakui negara Palestina secara resmi, berlaku efektif 28 Mei. Ketiganya saat itu dipimpin koalisi yang melibatkan partai kiri — PSOE dan Sumar di Spanyol, Partai Buruh Norwegia, serta koalisi Fine Gael–Fianna Fáil–Hijau di Irlandia.
Gelombang berikutnya datang pada September 2025, di tengah tekanan publik yang meningkat atas situasi Gaza. Inggris, Kanada, dan Australia secara resmi mengakui negara Palestina pada 21 September 2025, disusul Prancis pekan berikutnya. Keputusan Inggris didorong antara lain oleh surat 221 anggota parlemen dari sembilan partai berbeda yang mendesak Perdana Menteri Keir Starmer melakukan pengakuan.
Kiri Baru Pasca-2023 dan Kontroversinya
Setelah pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023, sejumlah partai kiri Eropa memperkuat sikap pro-Palestina mereka, sekaligus menghadapi kontroversi internal dan eksternal. Jean-Luc Mélenchon, pemimpin La France Insoumise di Prancis, menyerukan pengakuan segera negara Palestina menjelang pemilu Parlemen Eropa 2024, namun partainya juga dituduh sejumlah pengamat dan menteri Prancis mengaburkan batas antara kritik terhadap Israel dan retorika yang dianggap bermuatan antisemitisme — tuduhan yang dibantah partai tersebut.
Di Jerman, Die Linke mengalami friksi internal terkait perdebatan resolusi soal antisemitisme dan sikap terhadap Gaza, yang berujung pengunduran diri sejumlah anggota parlemen tingkat Berlin. Perpecahan semacam ini mencerminkan pola lebih luas: dukungan terhadap Palestina di kalangan kiri Eropa kerap disertai perdebatan tajam soal batas antara solidaritas politik dan tuduhan antisemitisme, sebuah perdebatan yang belum tuntas hingga kini.
Gaza Hari Ini
Gencatan senjata di Gaza yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 dan pembentukan Board of Peace melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 terjadi tidak lama setelah gelombang pengakuan negara oleh Inggris, Prancis, Kanada, dan Australia. Jejak setengah abad dukungan partai-partai Eropa — dari pertemuan tertutup Kreisky dan Arafat di Wina hingga mosi-mosi terbuka di Westminster — menjadi salah satu dari banyak faktor yang membentuk lanskap diplomatik yang dihadapi Gaza pascaperang saat ini.
