GAZAMEDIA.NET, JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Pengunduran diri tersebut membuka proses konstitusional untuk menentukan pengganti Gibran yang akan melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.
Surat pengunduran diri itu diserahkan langsung Gibran di Kompleks Parlemen, Jakarta, sekitar pukul 11.20 WIB. Setelah menyelesaikan proses penyerahan dokumen, Gibran meninggalkan gedung parlemen sekitar pukul 11.36 WIB.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat tersebut. Menurutnya, dokumen serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Mas Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR,” ujar Muzani kepada wartawan.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan pengunduran dirinya dilakukan atas permintaan sendiri. Ia juga menyebut keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara serta keberlangsungan pemerintahan.
Meski demikian, Muzani mengungkapkan bahwa surat tersebut tidak mencantumkan alasan khusus yang melatarbelakangi keputusan Gibran untuk meninggalkan jabatan orang nomor dua di Indonesia itu.
Muzani mengatakan pimpinan MPR akan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11) untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri tersebut. Rapat akan melibatkan perwakilan fraksi-fraksi MPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Sejumlah agenda yang dibahas meliputi penentuan jadwal sidang paripurna, penyampaian surat kepada presiden agar mengajukan dua kandidat pengganti wakil presiden, pembentukan tim verifikasi persyaratan calon, serta penyusunan rancangan ketetapan MPR.
Lima Tahapan Menentukan Wakil Presiden Pengganti
Pergantian wakil presiden akibat pengunduran diri memiliki mekanisme yang diatur dalam konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, MPR harus memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden.
Berikut tahapan yang harus dilalui:
- Pengajuan pengunduran diri secara resmi
Wakil presiden menyampaikan pernyataan pengunduran diri secara tertulis kepada presiden dan pimpinan MPR. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi lembaga negara untuk memproses pemberhentian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- MPR memproses kekosongan jabatan
Setelah pengunduran diri diproses sesuai mekanisme konstitusional, MPR menindaklanjuti status kekosongan jabatan wakil presiden.
Selama proses pergantian berlangsung, pemerintahan tetap berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
- Presiden mengajukan dua kandidat
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Pengajuan tersebut harus dilengkapi dokumen persyaratan masing-masing kandidat. Ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) juga mengatur persyaratan administrasi pencalonan.
MPR selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kedua kandidat sebelum proses pemilihan dilaksanakan.
- MPR menggelar sidang paripurna
MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan.
Dalam sidang tersebut, anggota MPR memilih satu dari dua kandidat yang diajukan presiden. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
Apabila kedua kandidat memperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, presiden berwenang menentukan salah satu kandidat sebagaimana diatur dalam UU MD3.
- Penetapan dan pelantikan wakil presiden baru
Kandidat yang terpilih kemudian ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik dalam sidang paripurna. Wakil presiden baru akan menjalankan tugas hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.
Gibran Jadi Wapres Kedua yang Mundur dalam Sejarah Indonesia
Apabila pengunduran diri Gibran diproses sesuai ketentuan, ia akan menjadi wakil presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang meninggalkan jabatan sebelum masa tugasnya berakhir.
Sebelumnya, Mohammad Hatta atau Bung Hatta menjadi wakil presiden pertama yang mengundurkan diri.
Hatta mengambil keputusan tersebut di tengah perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno mengenai arah dan penyelenggaraan pemerintahan.
Pada 1955, Hatta menyampaikan surat pengunduran diri kepada Ketua DPR saat itu, Sartono. Namun, permohonan tersebut sempat belum disetujui parlemen.
Hatta kemudian kembali mengirimkan surat pada 23 November 1956. Dalam surat tersebut, ia menegaskan akan mengakhiri tugasnya sebagai wakil presiden mulai 1 Desember 1956.
DPR akhirnya menyetujui pengunduran diri tersebut melalui sidang pada 30 November 1956. Keputusan itu kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957.
Jokowi Sebut Jabatan Politik Bersifat Sementara
Menanggapi keputusan putranya, mantan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya telah mengingatkan Gibran mengenai sifat sementara sebuah jabatan politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Kamis (12/11/2026).
Menurut Jokowi, dinamika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan politik. Ia juga menegaskan tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jokowi berharap pemerintahan saat ini tetap menjalankan berbagai program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, setelah menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran kembali ke kediaman resmi wakil presiden di Jakarta. Kedatangannya disambut sejumlah staf dan kelompok relawan yang menyatakan dukungan kepadanya.
Kursi Wakil Presiden Jadi Arena Persaingan Politik
Kekosongan jabatan wakil presiden diperkirakan membuka ruang persaingan di antara partai-partai politik pendukung pemerintah. Posisi tersebut dinilai memiliki nilai strategis karena dapat memperkuat pengaruh partai dalam pemerintahan.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai kesempatan mengisi jabatan wakil presiden untuk sisa masa pemerintahan menjadi peluang politik yang cukup besar bagi partai-partai.
Menurutnya, posisi tersebut bukan sekadar jabatan dalam struktur pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan kekuatan politik di tingkat nasional.
Sejumlah tokoh partai pendukung pemerintah berpotensi masuk dalam pertimbangan politik, di antaranya Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Zulkifli Hasan, dan Bahlil Lahadalia.
Selain kandidat dari partai politik, nama-nama yang berada di lingkaran pemerintahan Prabowo juga berpotensi diperhitungkan. Beberapa nama yang disebut dalam spekulasi politik tersebut antara lain Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Namun, penentuan kandidat pengganti Gibran diperkirakan tidak akan berlangsung sederhana. Presiden Prabowo harus mempertimbangkan kepentingan partai-partai pendukung, stabilitas koalisi, serta efektivitas pemerintahan.
Dengan demikian, keputusan mengenai pengganti Gibran tidak hanya menjadi persoalan pergantian pejabat, tetapi juga berpotensi memengaruhi konfigurasi politik nasional menjelang berakhirnya masa pemerintahan 2024–2029.
