Pendahuluan

Hubungan antara Indonesia dan Palestina bukan sekadar hubungan diplomatik biasa antar dua bangsa. Ia lahir dari sejarah panjang perjuangan melawan penjajahan, dari rasa senasib sebagai bangsa yang pernah diinjak kekuatan imperialis, dan dari keyakinan moral bahwa kemerdekaan adalah hak setiap manusia.

Di tengah dunia yang terus berubah oleh kepentingan geopolitik, hubungan Indonesia–Palestina tetap bertahan sebagai salah satu ikatan solidaritas paling konsisten dalam sejarah modern. Palestina tidak hanya hadir sebagai isu luar negeri bagi Indonesia, melainkan sebagai bagian dari memori kolektif bangsa: tentang perjuangan, pengorbanan, dan amanat konstitusi untuk menolak segala bentuk penjajahan.

Sejarah mencatat, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara merdeka, tokoh-tokoh Palestina telah menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, sejak hari pertama Indonesia berdiri, bangsa ini tidak pernah meninggalkan Palestina sendirian di tengah pergulatan panjang melawan pendudukan.

Hubungan ini dibangun bukan di atas kepentingan transaksional, melainkan di atas kesadaran historis dan moral bahwa kemerdekaan satu bangsa tidak akan pernah lengkap selama bangsa lain masih hidup di bawah penjajahan.

Akar Sejarah: Palestina dan Pengakuan Awal terhadap Kemerdekaan Indonesia

Tahun 1944 menjadi salah satu titik penting yang jarang dibicarakan dalam sejarah Indonesia. Pada masa itu, Indonesia masih berada di bawah pendudukan Jepang. Janji kemerdekaan belum pasti, dan dunia internasional masih memandang Nusantara sebagai wilayah kolonial.

Namun dari Yerusalem dan dunia Arab, muncul suara dukungan yang sangat berarti.

Tokoh Palestina Syekh Muhammad Amin al-Husseini, Mufti Besar Palestina sekaligus Presiden Kongres Muslim Dunia, menjadi salah satu figur internasional pertama yang secara terbuka mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada 6 September 1944, melalui siaran Radio Berlin, ia menyerukan pengakuan terhadap hak bangsa Indonesia untuk merdeka.

Dukungan itu bukan sekadar simbolik.

Di tengah situasi perang dunia dan dominasi kolonialisme Barat, pengakuan dari tokoh besar dunia Islam memiliki arti geopolitik yang sangat penting. Siaran tersebut menggema di Timur Tengah dan membuka jalan bagi simpati negara-negara Arab terhadap perjuangan Indonesia.

Al-Husseini bahkan mengirim telegram kepada pemerintah Jepang agar segera merealisasikan janji kemerdekaan Indonesia. Ia memahami bahwa kemerdekaan Indonesia akan menjadi simbol kebangkitan bangsa-bangsa Asia dan dunia Islam melawan imperialisme.

Dukungan Palestina juga hadir dalam bentuk yang lebih nyata.

Muhammad Ali Taher, pengusaha dan tokoh pers Palestina yang bermukim di Kairo, menyerahkan kekayaan pribadinya untuk membantu pembiayaan diplomasi Indonesia di luar negeri. Bantuan itu diberikan tanpa syarat dan tanpa meminta imbalan apa pun.

Di saat Indonesia masih berjuang mencari pengakuan dunia, rakyat Palestina justru berdiri di barisan terdepan memberikan dukungan.

Sejarah inilah yang menjadi salah satu fondasi emosional hubungan Indonesia–Palestina hingga hari ini.

Diplomasi Haji Agus Salim dan Jalan Panjang Pengakuan Dunia

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangan Indonesia belum selesai. Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia melalui agresi militer dan propaganda internasional.

Dalam situasi itulah Indonesia mengirim misi diplomatik penting ke Timur Tengah pada tahun 1947 yang dipimpin oleh Haji Agus Salim.

Agus Salim bukan hanya diplomat biasa. Ia adalah intelektual Muslim yang sangat dihormati di dunia Arab, menguasai banyak bahasa, dan memiliki kemampuan diplomasi yang luar biasa.

Misi tersebut bertujuan mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia dari negara-negara Arab.

Di Mesir, perjuangan delegasi Indonesia mendapat hambatan besar dari Belanda. Namun dukungan masyarakat Arab, termasuk tokoh-tokoh Palestina dan organisasi Islam seperti Ikhwanul Muslimin di bawah Hasan al-Banna, berhasil mengubah situasi.

Syekh Amin al-Husseini yang berada di Kairo turut membantu memperkenalkan delegasi Indonesia kepada para pemimpin Liga Arab.

Hasilnya menjadi tonggak sejarah penting.

Pada 10 Juni 1947, Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure. Langkah itu kemudian diikuti negara-negara Arab lainnya seperti Suriah, Lebanon, Irak, dan Yaman.

Pengakuan tersebut sangat penting karena memberi legitimasi internasional bagi Indonesia di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tanpa dukungan dunia Arab dan Palestina pada fase awal revolusi, perjalanan diplomasi Indonesia kemungkinan akan jauh lebih sulit.

Bandung 1955: Ketika Palestina Menjadi Simbol Perlawanan Dunia Ketiga

Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung merupakan salah satu peristiwa geopolitik paling penting abad ke-20.

Presiden Sukarno menjadikan konferensi ini sebagai panggung perlawanan bangsa-bangsa Asia dan Afrika terhadap kolonialisme global.

Dalam pidato pembukaannya, Sukarno menegaskan bahwa kolonialisme belum mati. Ia hanya berubah bentuk.

Palestina menjadi salah satu simbol utama ketidakadilan global yang dibahas dalam konferensi tersebut.

Indonesia bersama negara-negara Arab menolak kehadiran Israel dalam Konferensi Asia Afrika karena dianggap bertentangan dengan semangat anti-kolonialisme.

Bagi Sukarno, perjuangan Palestina bukan konflik biasa, melainkan bagian dari perjuangan universal melawan penjajahan.

Dari Bandung lahirlah Dasasila Bandung yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan bangsa, hak menentukan nasib sendiri, dan penolakan terhadap kolonialisme dalam segala bentuknya.

Semangat Bandung kemudian menjadi dasar moral dan politik bagi banyak negara berkembang untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

Indonesia memosisikan dirinya bukan hanya sebagai negara pendukung Palestina, tetapi juga sebagai salah satu pemimpin moral dunia anti-kolonial.

Konsistensi Indonesia: Dari Soekarno hingga Era Reformasi

Pergantian rezim politik di Indonesia ternyata tidak mengubah sikap dasar negara terhadap Palestina.

Di era Orde Baru, Presiden Soeharto tetap mempertahankan dukungan terhadap perjuangan Palestina meskipun orientasi diplomasi Indonesia menjadi lebih pragmatis.

Ketika Yasser Arafat memproklamasikan Negara Palestina pada tahun 1988 di Aljazair, Indonesia segera memberikan pengakuan resmi.

Langkah itu menunjukkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan sekadar retorika politik, melainkan prinsip yang telah mengakar dalam kebijakan luar negeri nasional.

Pada tahun 1989, Indonesia dan Palestina resmi membuka hubungan diplomatik.

Sejak saat itu, Indonesia terus aktif di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gerakan Non-Blok, dan Organisasi Kerja Sama Islam untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.

Memasuki era Reformasi, dukungan terhadap Palestina justru semakin kuat karena mendapat dorongan besar dari masyarakat sipil.

Demonstrasi solidaritas, penggalangan dana, doa bersama, hingga bantuan kemanusiaan menjadi pemandangan yang terus berulang setiap kali Gaza diserang.

Presiden demi presiden datang silih berganti, tetapi satu hal tetap sama: Indonesia tidak pernah meninggalkan Palestina.

Diplomasi Kemanusiaan: Dari Ruang Sidang PBB hingga Gaza

Dalam beberapa tahun terakhir, diplomasi Indonesia terhadap Palestina berkembang menjadi diplomasi kemanusiaan yang lebih konkret.

Indonesia tidak hanya berbicara di forum internasional, tetapi juga hadir langsung membantu rakyat Palestina.

Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza menjadi simbol paling nyata dari solidaritas rakyat Indonesia.

Rumah sakit tersebut dibangun melalui donasi masyarakat dan diprakarsai oleh MER-C. Di tengah blokade dan perang berkepanjangan, Rumah Sakit Indonesia menjadi salah satu fasilitas kesehatan vital bagi warga Gaza.

Selain bantuan medis, Indonesia juga memberikan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Palestina, pelatihan tenaga medis, serta bantuan pangan dan logistik.

Ketika konflik Gaza kembali memuncak sejak Oktober 2023, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling aktif mengirim bantuan kemanusiaan.

Pemerintah mengirimkan bantuan melalui jalur udara, laut, dan kerja sama internasional dengan Mesir serta Yordania.

Pesawat Hercules TNI AU diterjunkan untuk misi bantuan udara, sementara KRI Radjiman Wedyodiningrat membawa ratusan ton bantuan kemanusiaan.

Di forum internasional, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tampil sebagai salah satu suara paling keras dalam membela Palestina.

Pidato-pidatonya di PBB tidak hanya menggambarkan posisi resmi Indonesia, tetapi juga merepresentasikan kemarahan moral masyarakat Indonesia terhadap penderitaan warga sipil Palestina.

Indonesia menegaskan bahwa dunia tidak boleh membiarkan hukum internasional kehilangan makna hanya karena kepentingan politik negara-negara besar.

Palestina dan Memori Kolektif Bangsa Indonesia

Solidaritas Indonesia terhadap Palestina tidak hanya hidup di ruang diplomasi negara.

Ia hidup di masjid-masjid, pesantren, kampus, organisasi kemasyarakatan, hingga ruang-ruang keluarga masyarakat Indonesia.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sejak lama menjadikan Palestina sebagai bagian dari agenda kemanusiaan dan perjuangan moral.

Doa untuk Palestina dibacakan di berbagai penjuru Indonesia. Penggalangan dana dilakukan oleh masyarakat kecil. Anak-anak sekolah mengenal Palestina bahkan sebelum memahami politik internasional.

Hal ini menunjukkan bahwa Palestina telah menjadi bagian dari memori kolektif bangsa Indonesia.

Banyak rakyat Indonesia memandang perjuangan Palestina sebagai cermin dari sejarah bangsa sendiri: tentang penjajahan, pengusiran, perlawanan, dan harapan untuk merdeka.

Karena itulah dukungan Indonesia terhadap Palestina selalu memiliki dimensi emosional yang sangat kuat.

Amanat Konstitusi dan Masa Depan Solidaritas

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Kalimat itu bukan sekadar teks konstitusi.

Ia adalah fondasi moral kebijakan luar negeri Indonesia.

Selama Palestina masih hidup di bawah pendudukan, Indonesia merasa memiliki tanggung jawab historis dan moral untuk terus berdiri bersama rakyat Palestina.

Hubungan Indonesia dan Palestina adalah hubungan yang dibangun oleh sejarah, diperkuat oleh solidaritas, dan dijaga oleh amanat kemanusiaan.

Palestina pernah menjadi salah satu bangsa pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia.

Kini, Indonesia membalas dukungan itu dengan kesetiaan diplomatik yang tidak pernah surut selama puluhan tahun.

Dalam dunia yang semakin dipenuhi kepentingan pragmatis dan transaksi geopolitik, hubungan Indonesia–Palestina menjadi pengingat bahwa masih ada diplomasi yang dibangun di atas nilai, ingatan sejarah, dan keberanian moral.

Dan selama masih ada rakyat Palestina yang kehilangan tanah, rumah, dan hak hidupnya, selama itu pula suara Indonesia kemungkinan akan tetap terdengar di forum-forum dunia:

bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Penutup

Sejarah hubungan Indonesia dan Palestina adalah sejarah tentang persaudaraan lintas batas yang lahir dari perjuangan bersama melawan kolonialisme.

Ia bukan sekadar catatan diplomasi, melainkan kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan kesetiaan terhadap nilai kemanusiaan.

Dari siaran Radio Berlin tahun 1944 hingga pidato Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini, garis sejarah itu tetap tersambung.

Indonesia mungkin tidak mampu menghentikan perang seorang diri.

Namun Indonesia terus memilih untuk berdiri di sisi yang diyakininya benar: di sisi keadilan, kemerdekaan, dan kemanusiaan.

Dan itulah sebabnya, hubungan Indonesia–Palestina tidak pernah sekadar hubungan politik.

Ia adalah janji sejarah yang terus hidup melintasi zaman. (MHG)