HEBRON — Ribuan warga Palestina yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akhirnya mulai kembali ke wilayah Hebron, Tepi Barat, pada Senin (2/11/2026) kemarin waktu setempat, setelah militer Israel menarik pasukannya dari sejumlah kawasan di kota tersebut.
Namun, kepulangan itu tidak sepenuhnya membawa kelegaan. Sebagian warga harus menghadapi rumah yang rusak, bangunan yang hancur, serta kehidupan yang porak-poranda akibat operasi militer Israel selama 10 hari.
Aktivitas masyarakat di Hebron mulai berangsur pulih. Sekolah, universitas, dan sejumlah pusat usaha kembali beroperasi setelah pasukan Israel meninggalkan beberapa kawasan yang sebelumnya berada dalam pengepungan.
Wali Kota Hebron, Yousef Al-Jaabari, mengatakan sejumlah warga telah kembali ke rumah mereka di kawasan Al-Jaladah dan Ein Deir Baha. Kedua wilayah tersebut sebelumnya menjadi sasaran penutupan akses secara menyeluruh oleh pasukan Israel. Bahkan, sejumlah keluarga dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka sebelum bangunan tersebut digunakan sebagai pos militer.
“Kehidupan mulai kembali normal. Pagi ini kami melihat para siswa kembali ke ruang kelas, mahasiswa kembali ke universitas, dan sejumlah pabrik mulai beroperasi,” kata Al-Jaabari dikutip dari Arabnews.
Meski demikian, situasi belum sepenuhnya pulih. Pembatasan pergerakan masih diberlakukan di sejumlah pintu masuk kota Hebron, meskipun pasukan Israel telah menarik diri dari beberapa kawasan.
3.189 Warga Palestina Terpaksa Mengungsi
Operasi militer Israel tersebut menyebabkan 491 keluarga Palestina, atau sekitar 3.189 orang, terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Angka tersebut berdasarkan data Pemerintah Kota Hebron.
Operasi itu bermula setelah dua tentara Israel tewas dan tiga lainnya terluka dalam serangan yang dilakukan oleh dua pria bersenjata Palestina di sebuah pos pemeriksaan Hebron pada 23 Oktober. Kedua pelaku dilaporkan tewas dalam insiden tersebut.
Sehari setelah kejadian, militer Israel menutup seluruh akses menuju Hebron, mengepung kawasan padat penduduk Al-Jaladah dan Ein Deir Baha, serta memerintahkan warga untuk mengosongkan rumah mereka.
Dalam operasi tersebut, sedikitnya 15 rumah dan bangunan lainnya dihancurkan. Sebanyak 327 toko juga dipaksa menghentikan aktivitas usahanya.
Pemerintah Kota Hebron mencatat dampak ekonomi yang sangat besar. Kerugian ekonomi langsung diperkirakan mencapai lebih dari 3,8 juta dolar AS setiap hari. Sementara itu, kerusakan infrastruktur ditaksir melampaui 1,9 juta dolar AS, ditambah kerugian di sektor kesehatan dan lingkungan sekitar 160 ribu dolar AS.
Dampak operasi militer juga dirasakan dunia pendidikan. Sekitar 80.000 pelajar di Hebron tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar selama berlangsungnya operasi tersebut.
Operasi militer Israel di Hebron menuai kritik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada 26 Oktober memperingatkan bahwa pengungsian massal, penghancuran bangunan, dan pembatasan pergerakan warga menimbulkan persoalan serius terkait penggunaan kekuatan oleh Israel.
Turk menegaskan bahwa hukuman kolektif merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Ia juga mendesak agar warga yang terusir diizinkan kembali ke rumah mereka serta memperoleh ganti rugi atas pengusiran dan penghancuran properti yang dinilai melanggar hukum.
Pemerintah Kota Hebron bersama sejumlah warga terdampak juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Israel. Gugatan yang didaftarkan melalui organisasi hak asasi manusia Adalah pada 29 Oktober itu menuntut penghentian pengusiran paksa, penghancuran rumah, serta pembatasan akses dan pergerakan warga.
Di tengah kepulangan warga, Badan Pertahanan Sipil Palestina mengingatkan masyarakat agar tidak memasuki bangunan yang mengalami kerusakan sebelum dilakukan pemeriksaan keselamatan. Warga juga diminta tidak menyentuh benda-benda mencurigakan yang berpotensi membahayakan keselamatan.
Bagi warga Hebron, kepulangan ke rumah masing-masing menjadi awal untuk kembali membangun kehidupan yang sempat terhenti. Namun, di balik aktivitas yang mulai bergerak normal, masih tersisa kerusakan bangunan, kehilangan tempat tinggal, dan beban ekonomi yang harus ditanggung ribuan keluarga Palestina. (cky)
