GAZA CITY — Badan militer Israel yang mengawasi urusan sipil di Gaza, COGAT, mengumumkan pada Rabu (14/10) bahwa truk pengangkut barang komersial tidak lagi memasuki Jalur Gaza, setelah para pedagang setempat disebut menghentikan koordinasi pengiriman. Pemerintah Gaza yang dikelola Hamas membantah tuduhan di balik keputusan itu. Pada Kamis (15/10), ketua serikat pengangkutan swasta Gaza mengatakan tidak ada satu pun truk barang komersial dari Israel yang masuk.
Tuduhan Pungutan 10.000 Syikal per Truk
COGAT menyatakan para pedagang mengambil keputusan itu sebagai tanggapan atas pungutan sebesar 10.000 syikal (sekitar US$3.220) yang disebut dikenakan Hamas pada setiap truk yang masuk. COGAT juga menyebut ada tuntutan agar 30 persen penjualan dilakukan secara tunai. COGAT menegaskan bahwa penghentian koordinasi datang dari para pedagang, bukan dari Israel.
Kantor media pemerintah Gaza membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataannya, kantor itu menyebut uang 10.000 syikal sebagai sumbangan untuk “inisiatif komunitas sukarela” yang membantu kelompok rentan seperti janda dan yatim. Kantor itu menyebut permintaan transaksi tunai sebagai kebutuhan untuk mengatasi kelangkaan uang tunai di Gaza, dan menyatakan cara itu tidak pernah diwajibkan, menurut laporan Al Jazeera.
Dampak pada Pasokan
COGAT memperkirakan keputusan itu akan memangkas jumlah total truk yang masuk, baik bantuan kemanusiaan maupun barang komersial, menjadi sekitar 300 per hari atau separuhnya.
Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat, Israel wajib mengizinkan minimal 600 truk bantuan kemanusiaan masuk setiap hari. Para diplomat mengatakan jumlah truk yang masuk selama ini jauh di bawah angka tersebut.
Nahed Shhaibar, ketua serikat pengangkutan swasta Gaza, mengatakan kepada Reuters bahwa truk bantuan kemanusiaan tetap masuk pada Kamis. Truk barang komersial dari Mesir melalui perlintasan yang dikuasai Israel juga masih masuk, katanya.
Dalam pernyataan terpisah yang dikutip Al Jazeera, Shhaibar menolak klaim COGAT. Menurut dia, Israel-lah yang memberlakukan pembatasan, dan pungutan yang disebut Israel hanya dijadikan dalih. Serikatnya telah bertemu Kementerian Ekonomi Gaza untuk menyampaikan kekhawatiran itu.
Sebagian besar dari sekitar dua juta penduduk Gaza bergantung pada bantuan setelah tiga tahun perang, pengungsian berulang, dan pembatasan Israel. Pemantau kelaparan global pada Juli memperingatkan bahwa lebih dari dua pertiga warga Gaza berisiko mengalami kelaparan akut hingga akhir tahun, sebagaimana dilaporkan The National.
Board of Peace Minta Proses Dilanjutkan
Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi Board of Peace yang mengawasi pemulihan Gaza di bawah rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump, mengaku menerima surat COGAT soal penghentian koordinasi tersebut. Lewat unggahan di platform X pada Kamis, ia menyatakan pasokan sipil, bantuan kemanusiaan, dan aktivitas komersial “harus dilindungi dari pemaksaan, eksploitasi, dan campur tangan”.
Mladenov menyebut perselisihan ini menunjukkan mendesaknya penempatan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) yang didukung Pasukan Stabilisasi Internasional. Komite berisi teknokrat Palestina itu dibentuk pada Januari, tetapi belum diizinkan masuk ke Gaza.
Proses gencatan senjata, yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, tersendat karena Israel berkeras bahwa Hamas harus melucuti senjata lebih dulu.
