Pada 27 Oktober lalu, seorang perempuan berusia 80 tahun di Tira, kota berpenduduk Arab di Israel tengah, memasukkan surat suara untuk pertama kali dalam hidupnya. Ia lahir sebelum 1948, sebelum negara yang kini menggelar pemilu itu berdiri. Keponakannya, Mohammed Abdelhai, yang membujuknya datang. Kepada CNN ia bercerita bahwa pemerintahan terakhir terlalu keras kepada mereka, jadi kali ini setiap suara berarti.
Di kota yang sama, Munther Mansour (60) mengaku dulu tak pernah ambil pusing soal pemilu. Rasisme yang makin terasa dalam urusan sehari-hari, katanya, yang akhirnya membuat orang keluar rumah. “Kami bagian dari negeri ini,” ujarnya.
Mereka tidak sendirian. Menurut Mossawa Center yang dikutip CNN (29 Oktober 2026), partisipasi pemilih Arab melonjak hingga hampir 80 persen, dari 53 persen pada 2022. Dua daftar Arab, Joint List dan Ra’am, meraih 19 kursi. Jumlah itu belum pernah terjadi sebelumnya.
Suara yang mengantar, pintu yang setengah tertutup
Sembilan belas kursi itulah yang kini menempatkan Gadi Eisenkot, mantan kepala staf militer Israel, di depan pintu kantor perdana menteri. Pada 8 November, Presiden Isaac Herzog resmi memberinya mandat membentuk pemerintahan dalam 28 hari, dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari. Eisenkot direkomendasikan 67 dari 120 anggota Knesset, sedangkan Benjamin Netanyahu hanya 46. Tanpa kursi Arab, bloknya cuma 48 kursi, 13 kursi di bawah mayoritas.
Di sinilah paradoksnya. Warga Palestina berkewarganegaraan Israel ikut mengantarkan Eisenkot, tetapi menurut laporan AFP, Eisenkot, seperti Netanyahu, menutup kemungkinan membentuk pemerintahan bersama partai-partai Arab. Saat menerima mandat, ia menjanjikan jalan “kreatif dan tidak konvensional” serta mengakui tak semua janji kampanye bisa ditepati. Kalimat itu dibaca berbeda oleh tiap kubu.
Tawaran Joint List sendiri sederhana. Mereka siap menopang dari luar kabinet tanpa meminta kursi menteri, asalkan ada komitmen memberantas kejahatan di komunitas Arab dan menghentikan pembongkaran rumah warga Badui. Kekhawatiran itu berangka. Menurut Abraham Initiatives, 252 warga Arab tewas akibat kekerasan kriminal sepanjang 2025, rekor tertinggi, dan sedikitnya 175 orang lagi hingga 18 Oktober 2026. (Perlu diperbarui: angka terbaru yang kami temukan berusia lebih dari tiga pekan.)
Namun Aida Touma-Sliman, anggota Knesset dari Hadash, menilai Eisenkot lebih rela berkompromi dengan partai ultra-Ortodoks soal wajib militer ketimbang terlihat bergantung pada dukungan Arab (Al Jazeera, 8 November 2026).
Anti-Netanyahu, tapi bagi siapa?
Di dalam negeri, Eisenkot tampil sebagai kebalikan Netanyahu. Ia anak keluarga Mizrahi asal Maroko yang lahir di Tiberias dan besar di Eilat, bersahaja, dan berduka: putranya, Gal, gugur di Jabalia, Gaza utara, pada Desember 2023. Menurut Jfeed, ia orang Mizrahi pertama yang menerima mandat membentuk pemerintahan. Bagi banyak warga Israel yang lelah oleh perang dan skandal, ia menawarkan rasa normal.
Dari Ramallah dan Gaza, yang ditimbang bukan kepribadian, melainkan program. Soal kenegaraan Palestina, jarak Eisenkot dan Netanyahu nyaris nol. Eisenkot menulis di X bahwa di bawah pemerintahan yang ia bentuk, negara Palestina tidak akan didirikan. Rangkuman IMEU dan TRT World atas wawancaranya pada Juni 2026 menyebut ia juga mendukung permukiman di Tepi Barat. Catatan: keduanya sumber sekunder dengan sikap redaksional yang jelas, dan transkrip wawancara aslinya belum kami periksa.
Otoritas Palestina memilih diam dan menyebut pemilu ini urusan dalam negeri Israel. Namun menurut Asharq Al-Awsat, Ramallah diam-diam berharap Netanyahu kalah. Sumber di sana berharap pemerintahan tanpa Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich bisa membawa sedikit kelegaan. Yang diharapkan adalah berkurangnya kekerasan, bukan berdirinya negara.
Akar Sejarah
Kisah perempuan Tira itu berawal di 1948. Warga Palestina di Israel, sekitar seperlima populasi, adalah keturunan mereka yang tidak terusir saat Nakba. Mereka mendapat kewarganegaraan, tetapi hidup di bawah pemerintahan militer hingga 1966. Sejak itu partai-partai Arab hampir selalu berada di luar kabinet. Pola “dukungan dari luar” pernah terjadi pada 1992, ketika pemerintahan Yitzhak Rabin bertahan dengan topangan partai Arab di masa Perjanjian Oslo. Baru pada 2021 sebuah partai Arab, Ra’am, masuk koalisi.
Nama Eisenkot sendiri melekat pada satu konsep. Pada Oktober 2008, sebagai Panglima Komando Utara, ia mengatakan kepada harian Yedioth Ahronoth bahwa yang terjadi di Dahiya, Beirut, pada 2006 akan terjadi di setiap desa yang menembakkan roket ke Israel. Kekuatan yang dipakai akan sengaja tidak proporsional, dan desa-desa itu, katanya, bukan desa sipil melainkan pangkalan militer. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai Doktrin Dahiya. Dalam perang 2006, Human Rights Watch mencatat sedikitnya 1.109 warga Lebanon tewas, sekitar 860 di antaranya warga sipil.
Kalangan keamanan Israel memaknainya sebagai doktrin penangkalan: Hizbullah menembak dari permukiman, jadi desa itu dianggap sasaran militer, dan Israel menyatakan akan memberi peringatan agar warga mengungsi. HRW membantah bahwa perisai manusia menjadi penyebab utama korban sipil dan menegaskan peringatan tidak membuat serangan tanpa pembedaan menjadi sah. Dalam hukum humaniter internasional, ukurannya dua prinsip: pembedaan antara sasaran militer dan sipil, serta proporsionalitas.
Saat Eisenkot menjabat kepala staf (2015–2019), warga Gaza menggelar Great March of Return untuk menuntut hak kembali dan pencabutan blokade. Komisi Penyelidikan PBB mencatat 189 warga Palestina tewas antara 30 Maret dan 31 Desember 2018, 183 oleh peluru tajam, termasuk 35 anak. Komisi menilai ada dasar wajar untuk menduga kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel menolak laporan itu sebagai bias dan menyatakan pasukannya melindungi warga dari serangan. Temuan komisi bukan putusan pengadilan, tetapi juga bukan sekadar opini: ia hasil penyelidikan resmi yang sampai kini belum diuji di mahkamah.
Memilah istilah
Banyak media, termasuk Al Jazeera, menyebut perang Gaza setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023 sebagai perang genosida. Serangan itu menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel, dan perang sesudahnya menewaskan puluhan ribu warga Gaza. Kedua duka itu sama-sama nyata.
Secara hukum, perkara Afrika Selatan melawan Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) masih berjalan. ICJ memerintahkan langkah sementara pada Januari 2024 karena menilai klaim Afrika Selatan masuk akal. Pada 21 Mei 2026, ICJ menetapkan jadwal tertulis yang berlanjut hingga 2029, dan pokok perkaranya belum diperiksa. Israel menolak tuduhan itu. Jadi, “genosida” di sini adalah tuduhan serius yang sedang diadili, bukan putusan final.
