Minggu (8/11/2026), Presiden Israel Isaac Herzog resmi menugaskan Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf Militer Israel sekaligus pemimpin partai Yashar, untuk membentuk pemerintahan baru. Ia mengantongi rekomendasi 67 anggota Knesset, jauh di atas 46 suara untuk Benjamin Netanyahu, dan segera dijuluki sebagian media internasional sebagai sosok “anti-Netanyahu”. Bagi banyak orang Israel, ini adalah harapan akan pemerintahan yang lebih jujur dan taat aturan. Namun bagi rakyat Palestina, pergantian ini lebih mirip ganti sopir ketimbang ganti arah. Selama pendudukan, blokade, dan penolakan terhadap negara Palestina tetap menjadi konsensus lintas kubu politik Israel, siapa pun yang duduk di kursi perdana menteri tidak akan menghadirkan keadilan. Jalan keluarnya tetap satu: kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina.
Siapa Eisenkot
Lahir di Tiberias dari orang tua asal Maroko, Eisenkot meniti karier militer hingga menjadi kepala staf pada 2015–2019. Setelah 7 Oktober 2023 ia bergabung dalam kabinet persatuan Netanyahu, dan putranya tewas dalam operasi militer di Jabalia, Gaza utara, beberapa bulan kemudian. Pemilu 27 Oktober lalu tidak menghasilkan blok mayoritas, sehingga ia kini punya 28 hari, dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari, untuk merakit koalisi yang rapuh: dari kubu kanan-tengah, partai ultra-Ortodoks, hingga dukungan dari luar pemerintahan oleh partai-partai warga Palestina di Israel.
Penolakan terhadap Negara Palestina, Sama Kerasnya
Ukuran pertama yang paling jujur adalah sikap terhadap kemerdekaan Palestina, dan di sini Eisenkot tidak berbeda jauh dari pendahulunya. Selama kampanye ia menegaskan secara terbuka bahwa tidak akan ada negara Palestina di bawah pemerintahan yang ia pimpin. Dalam wawancara dengan harian Israel Hayom, ia menyebut solusi dua negara sebagai kekeliruan besar.
Tawaran paling jauhnya adalah semacam “negara minus”: otonomi Palestina tanpa tentara dan tanpa evakuasi permukiman dalam skala besar. Ini bukan kemerdekaan, melainkan pendudukan yang diberi nama lebih halus. Benar bahwa ia menentang proyek permukiman E1 yang akan memutus kesinambungan wilayah Palestina. Tetapi menolak satu proyek sambil membiarkan ratusan ribu pemukim tetap tinggal di tanah yang menurut hukum internasional diduduki secara ilegal bukanlah perubahan arah, hanya penyesuaian taktik.
Arsitek Doktrin Dahiyeh
Ukuran kedua adalah rekam jejak. Nama Eisenkot melekat pada Doktrin Dahiyeh, strategi yang ia uraikan secara terbuka pada 2008: setiap desa yang menjadi sumber tembakan ke arah Israel akan diperlakukan seperti kawasan Dahiyeh di Beirut yang diratakan pada 2006, dengan kekuatan yang sengaja dibuat tidak proporsional. Dalam perang Lebanon 2006 itu, lebih dari seribu orang tewas, sebagian besar warga sipil.
Saat ia memimpin militer, data PBB mencatat sekitar 650 warga Palestina tewas pada 2015–2018. Pada aksi Great March of Return di perbatasan Gaza tahun 2018 saja, 189 orang tewas, termasuk 35 anak-anak. Komisi penyelidikan PBB kemudian menyimpulkan ada dasar kuat untuk meyakini bahwa pasukan Israel melakukan pelanggaran serius hukum internasional, sebagian berpotensi tergolong kejahatan perang. Dan doktrin itu tidak ia tinggalkan: saat perang Lebanon kembali pecah pada Maret 2026, ia justru menyebutnya makin relevan.
Gaza dan Tepi Barat Tetap dalam Genggaman
Ukuran ketiga adalah rencana ke depan. Eisenkot berjanji mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza dalam 18 bulan, sambil mempertahankan keterlibatan aparat keamanan Israel di wilayah itu. Artinya, Gaza tetap diperlakukan sebagai persoalan keamanan Israel, bukan sebagai tanah bagi rakyat yang berhak menentukan nasibnya sendiri.
Padahal kondisi lapangan menuntut perubahan mendasar. Menurut data PBB, sekitar 1,4 juta warga Gaza, dua pertiga populasi, diperkirakan menghadapi kerawanan pangan tingkat krisis hingga akhir 2026, sementara lebih dari tiga perempat unit hunian rusak atau hancur. Di Tepi Barat, OCHA mencatat 1.835 serangan pemukim sepanjang 2025, dan laju tahun ini mengarah ke lebih dari 2.000 serangan. Pendekatan yang berpusat pada keamanan tidak menyentuh akar masalahnya: pendudukan itu sendiri.
Mengakui Kerumitannya
Perlu diakui, dukungan partai-partai Arab, Joint List dan Ra’am, terhadap Eisenkot adalah pilihan pragmatis yang masuk akal. Bagi warga Palestina berkewarganegaraan Israel, menyingkirkan koalisi yang memberi kursi kepada Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich adalah kepentingan nyata. Pemerintahan tanpa keduanya bisa saja meredam sebagian kekerasan pemukim dan kejahatan yang menghantui komunitas Arab, dan itu bukan hal sepele bagi keluarga di desa-desa yang diteror setiap malam. Duka pribadi Eisenkot pun nyata. Namun anggota Knesset dari Hadash, Aida Touma-Sliman, mencatat bahwa Eisenkot tampak lebih rela berkompromi dengan partai ultra-Ortodoks ketimbang terlihat bergantung pada suara Arab. Bahkan ketika suara Palestina menjadi penentu, ia tetap diperlakukan sebagai beban politik.
Implikasi: Jangan Biarkan Wajah Baru Membekukan Tekanan
Hukum internasional tidak berubah mengikuti pergantian perdana menteri. Mahkamah Internasional (ICJ) dalam pendapat nasihatnya pada Juli 2024 menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina melanggar hukum dan harus diakhiri secepatnya. Kewajiban itu berlaku bagi Netanyahu, Eisenkot, atau siapa pun.
Bahaya terbesarnya adalah ketika ibu kota-ibu kota Barat menjadikan “Israel yang lebih moderat” sebagai alasan untuk mengendurkan tekanan, menunda pengakuan, atau melanjutkan pasokan senjata. Citra Israel di mata publik Amerika sedang berada di titik terendah, dan Washington bahkan telah mengumumkan penghentian paket bantuan militer tahunan senilai 3,8 miliar dolar AS. Momentum ini tidak boleh hilang hanya karena berganti wajah.
Di sinilah peran media, termasuk media Indonesia. Pembingkaian “anti-Netanyahu” mudah tergelincir menjadi “pro-perdamaian”, padahal keduanya tidak sama. Ukuran yang adil adalah kebijakan: apakah pendudukan diakhiri, permukiman dibongkar, blokade dicabut, dan hak rakyat Palestina menentukan nasib sendiri diakui.
Penutup
Eisenkot mungkin lebih santun, lebih tertib, dan lebih bersih dari Netanyahu. Tetapi rakyat Palestina tidak sedang menunggu penjaga penjara yang lebih sopan. Mereka menuntut pintu penjara itu dibuka. Selama tak ada pemimpin Israel yang berani menyebut kata “kemerdekaan Palestina” sebagai tujuan, dunia, termasuk Indonesia, wajib terus mendesak lewat jalur diplomasi, hukum internasional, dan solidaritas publik. Pergantian wajah di Yerusalem bukan alasan untuk diam; justru inilah saatnya bersuara lebih lantang.
