Hamas membubarkan pemerintahan yang selama hampir dua dekade mengelola Jalur Gaza dinilai sebagai pesan politik kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump kelompok tersebut bukanlah penghambat upaya perdamaian di Gaza. Hal itu disampaikan sejumlah pengamat kepada Middle East Eye (MEE).
Hamas pada Senin (6/7) mengumumkan pembubaran badan pemerintahan yang selama ini mengelola wilayah Gaza.
“Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed al-Farra, secara resmi telah mengajukan pengunduran dirinya,” kata Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail al-Thawabta, kepada AFP.
Ia menjelaskan komite tersebut juga dibubarkan untuk mempermudah proses transisi administratif dan pemerintahan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) atau Komite Nasional Administrasi Gaza.
Hamas telah memerintah Jalur Gaza sejak 2006 setelah memenangkan mayoritas kursi parlemen Palestina dan membentuk kabinet. Tidak lama kemudian, pecah konflik bersenjata dengan rival politiknya, Fatah. Sejak saat itu Hamas menguasai Gaza, sementara Fatah mengendalikan Tepi Barat melalui Otoritas Palestina.
Peneliti senior Program Timur Tengah di Quincy Institute for Responsible Statecraft, Khaled Elgindy, menilai langkah Hamas merupakan sinyal kepada Trump.
“Hamas sedang memberi isyarat kepada Trump, mereka bukan penghalang bagi rencana perdamaiannya, berbeda dengan Israel yang terus membombardir dan membunuh warga Gaza setiap hari,” ujar Elgindy kepada MEE.
Menurutnya, Hamas bahkan lebih siap menyerahkan pemerintahan sipil Gaza kepada NCAG dibandingkan Otoritas Palestina yang menjadi rival politiknya.
“Langkah ini sebenarnya tidak mengejutkan, tetapi tetap merupakan perkembangan yang penting,” tambahnya.
NCAG Disiapkan Kelola Gaza
NCAG merupakan komite yang beranggotakan para teknokrat Palestina asal Gaza. Komite ini dirancang untuk mengelola urusan sipil sehari-hari di Jalur Gaza sebagai bagian dari kesepakatan damai yang dimediasi Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir pada September 2025 guna mengakhiri genosida Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina.
Hingga kini, komite tersebut belum dapat memasuki Gaza dan masih berkantor di Kairo, Mesir.
Israel Terus Lancarkan Serangan
Meski gencatan senjata telah disepakati, Israel tetap melanjutkan operasi militernya di Gaza. Sejak perjanjian itu berlaku, lebih dari 1.000 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel.
Selain itu, Israel juga terus membatasi masuknya bantuan kemanusiaan dan memperluas penguasaan militernya hingga mengendalikan hampir 70 persen wilayah Gaza.
Sementara itu, “Board of Peace” bentukan Trump belum pernah mengecam serangan Israel maupun perluasan wilayah yang dilakukan Tel Aviv.
Menurut laporan Israel Hayom, badan tersebut justru mengawasi rencana pemindahan warga Palestina ke kawasan yang disebut sebagai “zona kemanusiaan bebas Hamas”.
Menanggapi pembubaran pemerintahan Hamas, Board of Peace menyatakan telah “mencatat” keputusan tersebut dan menyerukan agar seluruh persenjataan berada di bawah kendali NCAG.
Ketua NCAG, Ali Shaath, menyatakan komitenya siap mengambil alih pemerintahan sipil di Gaza.
“Kami menegaskan Komite Nasional Administrasi Gaza sepenuhnya siap menjalankan tanggung jawab nasionalnya segera setelah sumber daya dan kemampuan yang diperlukan tersedia,” tulis Shaath melalui platform X.
Ia menambahkan keberhasilan komite bergantung pada adanya satu otoritas, satu sistem hukum dengan mandat yang jelas, serta satu kekuatan bersenjata yang berada di bawah kendali otoritas tersebut.
Hamas Tetap Teguh Pertahankan Senjata
Sebagai respons atas keputusan Hamas, Israel kembali menuntut demiliterisasi penuh Jalur Gaza.
Dalam rencana perdamaian tahun 2025, Hamas menyatakan bersedia menonaktifkan persenjataannya seiring penarikan pasukan Israel dari Gaza. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menyatakan negaranya justru berencana memperluas penguasaan wilayah di Gaza.
Elgindy menilai pengumuman Hamas bertujuan menunjukkan itikad baik terhadap proses perdamaian, sambil menunda pembahasan mengenai isu yang jauh lebih rumit, yakni pelucutan senjata.
“Hamas ingin menghilangkan alasan yang selama ini digunakan Israel untuk terus menyerang Gaza. Namun Netanyahu menginginkan perang yang berlangsung permanen, dan persoalan senjata Hamas adalah isu yang paling sulit diselesaikan,” pungkasnya
