GAZA CITY — Pada akhir 2025, Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) mencatat bahwa perang Israel-Gaza yang dimulai 7 Oktober 2023 telah menjadi periode paling mematikan bagi jurnalis dalam sejarah pencatatan organisasi itu sejak 1992 — melampaui jumlah korban jurnalis di Perang Irak, Perang Rusia-Ukraina, dan konflik Sudan sekaligus. Namun jauh sebelum drone dan smartphone, jurnalisme di Gaza sudah lahir dalam bayang-bayang sensor, perang, dan kekuasaan asing — sebuah pola yang, dengan berbagai bentuk, terus berulang selama lebih dari satu abad.
Artikel ini menelusuri bagaimana profesi wartawan di Gaza tumbuh dari pers cetak era Ottoman akhir, melewati pendudukan Mesir dan Israel, hingga menjadi salah satu profesi paling berbahaya di dunia pada dekade 2020-an.
Kelahiran Pers di Bawah Sensor Ottoman
Sejarah jurnalisme Palestina modern, termasuk Gaza, tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pers Kesultanan Ottoman. Sepanjang abad ke-19, sejumlah percetakan mulai beroperasi di Palestina, dan pada 1876 wakil Ottoman di Jerusalem mulai menerbitkan surat kabar Al-Quds Al-Sharif dalam bahasa Turki dan Arab. Namun pers yang benar-benar independen baru mungkin terbit setelah sensor pers Ottoman dicabut pada 1908, menyusul Revolusi Turki Muda.
Setelah pencabutan sensor itu, surat kabar Arab seperti Al-Karmil (1908) dan Falastin (1911) — keduanya diterbitkan oleh warga Kristen Palestina — mulai menyuarakan aspirasi Arab dan menentang gerakan Zionisme, sementara media berbahasa Ibrani seperti Haaretz (1918) mendukungnya. Iklim keterbukaan itu berumur pendek: begitu Perang Dunia I pecah pada 1914, pers yang baru tumbuh ini kembali dibungkam oleh penguasa Ottoman — pola yang kelak berulang di Gaza setiap kali perang datang.
Ledakan dan Pembungkaman di Era Mandat Inggris
Ketika Palestina menjadi Mandat Inggris pada 1920, lanskap pers berkembang pesat. Pada pertengahan 1930-an, lebih dari 250 surat kabar berbahasa Arab dan 65 dalam bahasa lain beredar di Palestina Mandat — sebuah ledakan penerbitan yang mencerminkan politisasi identitas Palestina saat itu. Setelah berdirinya Partai Komunis Palestina pada 1919, muncul pula surat kabar-surat kabar baru dengan orientasi ideologis yang lebih tajam.
Sekali lagi, perang menjadi rem bagi kebebasan pers. Ketika Perang Dunia II meletus pada 1939, otoritas Inggris menutup hampir semua surat kabar Palestina, kecuali Falastin dan Al-Difa’, yang persaingan keduanya menjadi ciri khas jurnalisme era mandat. Gaza sendiri, sebagai kota di pinggiran administrasi Mandat yang berpusat di Jerusalem, belum memiliki institusi pers besar yang berbasis lokal pada periode ini — kondisi yang berubah drastis setelah 1948, ketika Jalur Gaza terbentuk dan menyerap ratusan ribu pengungsi Palestina, termasuk banyak kalangan terdidik dan profesional dari kota-kota yang jatuh ke tangan Israel.
Dari Pendudukan Mesir ke Pendirian Serikat Wartawan
Selama periode Gaza berada di bawah administrasi Mesir (1948–1967), ruang bagi pers independen sangat terbatas — media di Gaza saat itu sebagian besar berfungsi sebagai corong resmi administrasi militer Mesir. Setelah Israel menduduki Gaza pada Perang Enam Hari 1967, jurnalis Palestina menghadapi rezim sensor militer baru, sementara secara paralel gerakan jurnalistik Palestina yang lebih luas — termasuk media resmi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) seperti mingguan Falastin Al Thawra yang terbit di Beirut sejak 1972 — berkembang di pengasingan.
Di tengah tekanan itu, Serikat Wartawan Palestina (Palestinian Journalists’ Syndicate/PJS) didirikan pada 1979 sebagai badan nasional untuk memperjuangkan hak-hak profesi media dan melawan pembatasan yang dikenakan terhadap pers Palestina. PJS kini berkantor pusat di Ramallah dengan cabang regional di Gaza, dan menjadi anggota Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) — salah satu dari sedikit institusi advokasi jurnalis yang bertahan hingga masa perang saat ini.
Press House dan Generasi Jurnalis Independen Gaza
Setelah Hamas mengambil alih kendali Gaza pada 2007 dan blokade Israel-Mesir diberlakukan, ruang bagi jurnalisme independen kembali menyempit — kali ini dari dua arah sekaligus: pembatasan eksternal akibat blokade, dan tekanan internal terhadap masyarakat sipil dan pers yang dianggap kritis terhadap otoritas Hamas.
Dalam kondisi itu, jurnalis Bilal Jadallah, bersama Rami Abu Jamous dan Omar Shaaban, mendirikan Press House–Palestine pada 2013 di lingkungan al-Rimal, Gaza City. Lembaga nirlaba ini menyediakan ruang kerja gratis, pelatihan keselamatan, bantuan hukum, dan dokumentasi pelanggaran terhadap jurnalis — menjadikannya semacam markas bersama bagi wartawan independen di tengah tekanan politik dari berbagai pihak. Jadallah, yang dijuluki koleganya sebagai “bapak” jurnalis Palestina, tewas akibat serangan tank Israel pada 19 November 2023 saat berusaha mengungsi ke selatan Gaza bersama iparnya. Kantor Press House sendiri hancur dalam serangan pada awal Februari 2024.
Perang 2023–2025: Periode Paling Mematikan bagi Jurnalis
Sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 dan operasi militer besar-besaran Israel yang menyusul, jurnalis Gaza menghadapi situasi yang oleh CPJ digambarkan sebagai belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemantauan pers global. CPJ mencatat 78 jurnalis dan pekerja media tewas sepanjang 2023 — hampir seluruhnya dalam sepuluh minggu pertama perang — disusul 85 orang pada 2024, menjadikan tahun itu tahun paling mematikan bagi jurnalis sepanjang sejarah pencatatan CPJ sejak 1992, melampaui rekor 113 kematian pada 2007 di Perang Irak. Pada 2025, jumlah jurnalis tewas secara global tercatat 129, dengan Israel bertanggung jawab atas sekitar dua pertiga di antaranya.
Karena Israel tidak mengizinkan jurnalis asing masuk ke Gaza secara independen — kecuali dalam kunjungan terbatas yang diawasi militer — jurnalis lokal Gaza menjadi satu-satunya sumber liputan langsung dari dalam wilayah tersebut bagi dunia. Lebih dari sepertiga jurnalis yang tewas pada 2024 adalah pekerja lepas (freelancer), banyak di antaranya menjadi jurnalis independen setelah media tempat mereka bekerja hancur oleh serangan.
Sejumlah kasus menjadi simbol dari pola kekerasan ini. Pada 25 Oktober 2023, kepala biro Al Jazeera di Gaza, Wael al-Dahdouh — yang memulai karier jurnalistiknya sejak 1998 di surat kabar Al-Quds sebelum bergabung dengan Al Jazeera pada 2004 — kehilangan istrinya Amna, dua anaknya, dan cucunya dalam serangan udara Israel ke kamp pengungsi Nuseirat, saat ia tengah bersiaran langsung. Ia kembali bekerja keesokan harinya. Putranya, Hamza al-Dahdouh, yang juga jurnalis, tewas bersama jurnalis lepas Mustafa Thuraya dalam serangan bertarget terhadap mobil mereka pada 7 Januari 2024 — sebuah insiden yang menurut Al Jazeera dan keluarga korban dibantah tuduhan Israel bahwa keduanya anggota kelompok militan.
Pada 10 Agustus 2025, koresponden Al Jazeera Arabic Anas al-Sharif — yang sebelumnya berulang kali dituduh sebagai anggota Hamas oleh juru bicara militer Israel, tuduhan yang disangkal Al Jazeera — tewas bersama lima jurnalis dan pekerja media lain dalam serangan drone ke tenda pers di luar gerbang utama Rumah Sakit Al-Shifa, Gaza City. Ayah al-Sharif sendiri telah tewas dalam serangan udara terpisah pada Desember 2023.
Perhitungan yang Terus Berubah
Angka pasti jurnalis yang tewas dalam perang ini menjadi salah satu isu yang diperdebatkan. Pada Juni 2026, CPJ mengumumkan tengah meninjau ulang basis datanya setelah kelompok militan Hamas dan Jihad Islam Palestina menerbitkan obituari yang mengidentifikasi sejumlah nama dalam daftar “jurnalis tewas” versi CPJ sebagai kombatan bersenjata. Delapan nama dihapus dari daftar setelah investigasi tersebut. Per 25 Juni 2026, CPJ mencatat 209 jurnalis dan pekerja media tewas oleh Israel di Gaza dan pusat penahanan Israel sejak 7 Oktober 2023 — angka yang kemungkinan masih akan bergerak seiring proses peninjauan berlanjut. Terlepas dari revisi angka ini, konsensus di kalangan organisasi pemantau pers tetap sama: perang Gaza adalah konflik paling mematikan bagi jurnalis yang pernah tercatat.
Gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 tidak sepenuhnya mengakhiri ancaman terhadap jurnalis Gaza. Sejumlah kematian jurnalis dilaporkan terjadi setelah gencatan senjata, termasuk kasus yang menurut keluarga korban melibatkan milisi Palestina yang diduga berafiliasi dengan Israel — menunjukkan bahwa risiko bagi profesi ini di Gaza tidak berhenti bersama dentuman senjata utama.
Warisan yang Terus Ditulis
Dari mesin cetak Ottoman yang dibungkam Perang Dunia I, surat kabar Mandat Inggris yang ditutup paksa menjelang Perang Dunia II, hingga kamera ponsel yang menyiarkan langsung dari reruntuhan Gaza City satu abad kemudian, satu benang merah tetap bertahan: jurnalisme di Gaza selalu lahir dan bertahan di bawah tekanan kekuasaan yang lebih besar darinya. Yang berubah hanyalah bentuk ancamannya — dari sensor birokrasi menjadi serangan bersenjata langsung terhadap individu wartawan dan keluarganya.
Institusi seperti Press House–Palestine dan PJS, meski berulang kali kehilangan pemimpin dan kantornya, terus berusaha dibangun kembali oleh generasi jurnalis Gaza berikutnya — sebuah pengulangan pola pemulihan yang juga tampak dalam banyak periode sejarah kota ini sebelumnya.
