AMSTERDAM — Puluhan ribu orang, banyak di antaranya berpakaian merah, berpawai di Amsterdam pada Minggu (8/11) untuk mendesak pemerintah Belanda mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel terkait Gaza. Aksi ini merupakan demonstrasi “Garis Merah” (Red Line) keempat dan berpusat di Museumplein.
Amnesty International cabang Belanda, salah satu penyelenggara, menyatakan lebih dari 200.000 orang mengikuti pawai tersebut. Kantor berita Associated Press (AP) sendiri melaporkan jumlah peserta sebagai puluhan ribu orang.
Aksi ini digelar oleh sejumlah organisasi kemanusiaan dan hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, Oxfam Novib, dan Save the Children.
Tiga Tuntutan Utama
Penyelenggara menuntut sanksi dagang yang lebih ketat terhadap Israel, pernyataan resmi bahwa tindakan Israel di Gaza merupakan genosida, serta penghentian seluruh penjualan senjata ke Israel.
Massa berjalan di salah satu ruas jalan yang biasanya ramai dan ditutup untuk lalu lintas pada hari itu. Poster yang dibawa peserta antara lain bertuliskan “Stop the Killing in Gaza” dan “Free Palestine”.
“Apa yang terjadi di sana tidak manusiawi,” kata Mike van Dongen, salah seorang peserta, kepada AP di tengah pawai. Ia menilai pemerintah Belanda tidak berbuat apa-apa dan tidak berani mengambil langkah serius.
Peserta lain, Steven Eisinger, insinyur robotika berusia 33 tahun asal Amerika Serikat, menyampaikan tuntutan serupa kepada kantor berita AFP. “Hentikan pengiriman senjata ke Israel,” ujarnya. Eisinger, seorang Yahudi yang memiliki keluarga di Israel, mengatakan ia hadir untuk menyatakan dukungan bagi warga Palestina.
Respons Pemerintah Belanda
Perdana Menteri Rob Jetten, yang ikut dalam pawai serupa tahun lalu, tidak hadir pada Minggu. Pada Jumat (6/11), ia mengatakan kepada wartawan bahwa keikutsertaannya kini tidak lagi pantas.
Dalam konferensi pers mingguannya pada hari yang sama, Jetten membela kebijakan pemerintahannya dan menyatakan Belanda meningkatkan tekanan politik dan diplomatik agar Israel mematuhi kesepakatan mengenai Gaza. Ia menambahkan bahwa pemerintahannya juga menambah tekanan terhadap Hamas dan organisasi lain yang menurutnya membahayakan keselamatan warga Israel.
Pada akhir September, pemerintah Belanda memberlakukan larangan atas produk dari permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar membalas dengan mencabut akreditasi diplomat Belanda.
Berbeda dengan Prancis dan Belgia, Belanda hingga kini belum mengakui negara Palestina.
Situasi Gaza Setahun Setelah Gencatan Senjata
Aksi di Amsterdam berlangsung sekitar 13 bulan setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku pada 10 Oktober 2025. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 1.550 warga Palestina tewas akibat serangan militer Israel sejak gencatan senjata dimulai.
Krisis kemanusiaan akut masih berlangsung di Jalur Gaza, sementara kekerasan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki meningkat.
Israel menolak keras tuduhan bahwa operasi militernya di Gaza merupakan genosida. Operasi itu dilancarkan setelah serangan pimpinan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.
