Pagi ini, di lapangan upacara dari Sabang sampai Merauke, kita mengheningkan cipta untuk para pahlawan. Tema resmi tahun ini mengajak kita “melangkah bersama, melanjutkan perjuangan”. Pada jam yang hampir sama, di Gaza, keluarga-keluarga pengungsi menguras air dari tenda mereka. Hujan lebat sejak 6 November merendam kamp pengungsian dan merobohkan bangunan yang sudah retak oleh bom. Kantor kemanusiaan PBB (OCHA) mencatat lebih dari 26.000 keluarga melaporkan tempat berlindungnya rusak, sementara stok tenda di dalam Gaza nyaris habis. Padahal, lebih dari 150.000 tenda sudah dibeli dan menunggu di luar perbatasan, tertahan izin masuk dari Israel. Sedikitnya lima orang dilaporkan tewas, empat di antaranya anak-anak.
Dua pemandangan itu tidak terpisah. Kalau Hari Pahlawan diperingati dengan jujur, kita harus mengakui satu hal: hak yang dulu kita pertahankan di Surabaya, yaitu merdeka dan berdaulat penuh di tanah sendiri, adalah hak yang sama yang hari ini dituntut rakyat Palestina. Dan hak itu tidak bisa ditawar menjadi konsesi separuh-separuh.
Yang sebenarnya kita peringati
Pada 9 November 1945, komando Inggris mengultimatum rakyat Surabaya: serahkan senjata dan menyerah, atau kota digempur. Ultimatum itu ditolak. Pertempuran berlangsung sekitar tiga pekan dan menelan ribuan nyawa. Secara militer Surabaya jatuh, tetapi secara politik republik yang baru lahir itu menang: dunia melihat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kehendak rakyat, bukan proklamasi di atas kertas.
Jadi yang kita peringati bukan kemenangan. Yang kita peringati adalah penolakan untuk tunduk pada syarat yang ditentukan pihak yang menduduki.
Label datang dari yang berkuasa
Dalam laporan-laporan Sekutu saat itu, para pejuang Surabaya disebut “ekstremis”. Sejarah kemudian memberi mereka nama lain: pahlawan. Pelajarannya sederhana. Keabsahan sebuah perjuangan ditentukan oleh sah atau tidaknya tuntutannya, bukan oleh label yang ditempelkan kekuatan pendudukan.
Untuk Palestina, soal keabsahan itu sudah dijawab lembaga hukum tertinggi dunia. Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan keberadaan Israel di wilayah pendudukan Palestina melanggar hukum dan harus diakhiri secepatnya, sekaligus menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Yang belum ada bukan dasar hukumnya, melainkan kemauan politik untuk menjalankannya.
Gencatan senjata bukan kemerdekaan
Lebih dari setahun setelah gencatan senjata Oktober 2025, kekerasan tidak berhenti. Mengutip Kementerian Kesehatan Gaza, OCHA mencatat 1.593 orang tewas dan 5.748 luka-luka sejak kesepakatan itu berlaku. Pasukan Israel masih bercokol di lebih dari separuh wilayah Gaza. Pada 1 November, Israel menangguhkan sebagian besar kiriman dari Mesir, tepat ketika klaster hunian PBB memperkirakan Gaza masih kekurangan sekitar 121.000 tenda menjelang musim dingin.
Bangsa ini punya ingatan tentang “damai” semacam itu. Linggarjati disusul Agresi Militer I. Renville disusul Agresi Militer II. Kita belajar dengan harga mahal bahwa perjanjian yang membiarkan tentara pendudukan tetap di tempat hanyalah jeda. Kemerdekaan yang napasnya bergantung pada izin pihak lain, sampai urusan tenda dan suku cadang pompa air, bukanlah kemerdekaan.
Amanat yang harus diukur dari hasilnya
Pembukaan UUD 1945 menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan. Atas dasar itu Indonesia berkomitmen mengirim hingga 8.000 prajurit TNI untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di bawah Board of Peace, dan diminta menjadi wakil komandan. Presiden Prabowo menegaskan pasukan itu bukan untuk melucuti kelompok perlawanan, dan pengirimannya mensyaratkan persetujuan pihak Palestina. Rencana tersebut sempat ditangguhkan di tengah eskalasi kawasan.
Niat itu patut dihargai, tetapi ukurannya bukan jumlah pasukan. Ukurannya satu: apakah kehadiran Indonesia mempercepat berakhirnya pendudukan, atau justru ikut mengelola status quo? Kelompok masyarakat sipil seperti YLBHI sudah mengingatkan risiko yang kedua. Presiden sendiri pernah menyatakan masa depan Palestina harus dibangun dari suara rakyat Palestina. Kalimat itu harus menjadi garis merah, bukan hiasan pidato.
Analogi yang tidak sempurna
Sejarah tidak pernah berulang persis, dan kejujuran menuntut kita mengakuinya. Serangan 7 Oktober 2023 menewaskan warga sipil Israel dan disertai penyanderaan. Itu pelanggaran hukum humaniter yang tidak bisa dibenarkan oleh perjuangan apa pun, dan duka keluarga korban di Israel sama nyatanya. Kekhawatiran keamanan warga Israel juga bukan rekaan. Para pendukung Board of Peace berpendapat stabilisasi harus didahulukan sebelum bicara kedaulatan.
Namun hukum internasional tidak mensyaratkan bangsa yang diduduki “lulus ujian” lebih dulu untuk memperoleh haknya. Dan pengalaman panjang kawasan itu menunjukkan keamanan yang bertahan lama bagi kedua bangsa tidak lahir dari pendudukan yang dikelola rapi, melainkan dari berakhirnya pendudukan.
Lebih dari sekadar Gaza
Yang dipertaruhkan juga tatanan dunia. Jika putusan ICJ dan resolusi PBB boleh diabaikan tanpa konsekuensi, hukum internasional hanya berlaku bagi negara lemah. Negara-negara yang lahir dari perjuangan antikolonial, termasuk Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Asia-Afrika 1955, paling berkepentingan agar itu tidak terjadi. Media pun punya peran: memilih kata “pendudukan” dan “blokade”, bukan sekadar “konflik”, adalah soal ketepatan, bukan keberpihakan buta.
Melanjutkan perjuangan, sungguh-sungguh
Tema tahun ini meminta kita melanjutkan perjuangan. Perjuangan para pahlawan Surabaya bukan hanya untuk Indonesia, melainkan untuk sebuah prinsip: tidak ada bangsa yang pantas hidup di bawah ultimatum bangsa lain. Menabur bunga di makam pahlawan sambil menerima Palestina diberi kemerdekaan setengah hati berarti mengkhianati prinsip itu.
Maka tuntutannya jelas: buka perlintasan untuk bantuan tanpa syarat, akhiri pendudukan sesuai putusan ICJ, dan pastikan setiap peran Indonesia, diplomatik maupun militer, bermuara pada kedaulatan penuh Palestina. Surabaya menolak ultimatum pada 1945. Kita tidak berhak meminta Palestina menerimanya pada 2026.
