Kekalahan telak Partai Republik pada pemilu sela 3 November 2026 memperlihatkan bahwa harga dukungan tanpa syarat kepada rezim Zionis kini terasa di dompet pemilih Amerika. Tetapi pergeseran ini digerakkan harga bensin, bukan nurani atas Gaza.
Rabu pagi, 4 November 2026, beberapa jam setelah Partai Demokrat merebut Senat sekaligus Dewan Perwakilan Amerika Serikat, Wakil Presiden JD Vance mengunggah tulisan panjang di X. Satu kalimatnya langsung menjadi tajuk di seluruh dunia: “The reason we lost is the war.” Perang yang ia maksud adalah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang dimulai 28 Februari lalu, perang yang dijanjikan singkat tetapi justru melumpuhkan Selat Hormuz, mendongkrak harga bensin, dan kini, menurut orang nomor dua di Gedung Putih sendiri, ikut menenggelamkan partainya. Pada hari yang sama, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menjawab lewat stasiun i24NEWS. Menurutnya, terlalu mudah untuk selalu menyalahkan Israel atas segala hal. Keputusan menyerang Iran, tegasnya, adalah keputusan Washington; Israel hanya mendukung.
Pembelaan Danon terdengar tegas, tetapi kalimat lain dari wawancara yang sama lebih jujur: “Ini akan lebih sulit bagi kami.” Sehari sebelumnya, pada pagi hari pemungutan suara, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa bantuan tahunan sekitar US$4 miliar untuk Israel akan dihentikan setelah akhir 2026. Di Tel Aviv, menurut laporan Middle East Eye, politisi oposisi dan komentator kini menyebut Benjamin Netanyahu “beracun” bagi kedua partai besar Amerika. Seorang mantan diplomat Israel bahkan menyebut hasil pemilu ini sebagai akhir dari era setengah abad hubungan AS–Israel.
Pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan hanya “apakah hubungan istimewa itu sedang retak?”, tetapi juga “retak karena apa?” Jika yang menggoyahkan Washington adalah harga satu galon bensin, apakah perubahan itu akan bertahan setelah perang usai? Dan di mana Palestina, yang lebih dari 74 ribu warganya telah syahid di Gaza, dalam perhitungan politik ini?
Tulisan ini mengajukan tesis yang bersifat analitis-argumentatif, bukan pembenaran moral atas pihak mana pun: pemilu sela 2026 adalah momen pertama ketika ongkos keterikatan Amerika pada agenda militer rezim Zionis dirasakan langsung oleh pemilih biasa, tetapi pergeseran itu terutama didorong kepentingan domestik, bukan pengakuan atas penderitaan Palestina. Yang faktual adalah hasil pemilu, data jajak pendapat, dan pernyataan resmi para tokoh. Yang tidak dapat dibuktikan secara pasti adalah seberapa besar perang Iran menentukan hasil di setiap kursi. Exit poll menunjukkan korelasi, bukan sebab-akibat, dan survei yang dikutip Vance tidak pernah dipublikasikan.
Danon Benar Soal Prosedur, Keliru Soal Sejarah
Secara formal, Danon tidak salah. Perintah “Operation Epic Fury” ditandatangani Trump, dan pasukan Amerika yang menjalankannya. Namun laporan investigasi The New York Times, yang dikutip luas oleh Anadolu, The Jerusalem Post, dan Middle East Eye, menggambarkan jalan menuju perang secara berbeda. Pada 11 Februari, di Situation Room Gedung Putih, Netanyahu mempresentasikan skenario kemenangan: kepemimpinan Iran dilumpuhkan, Mossad di bawah David Barnea memicu pemberontakan rakyat, dan rezim di Teheran runtuh dalam hitungan hari. Trump disebut menjawab, “Kedengarannya bagus.” Keesokan harinya, Direktur CIA John Ratcliffe menyebut skenario pergantian rezim itu “konyol” (farcical). Intelijen Amerika menilai keruntuhan pemerintahan Iran sebagai hasil yang relatif kecil kemungkinannya.
Delapan bulan kemudian, penilaian CIA terbukti. Pemberontakan yang dijanjikan tidak terjadi. Ali Khamenei terbunuh pada hari pertama, tetapi negara Iran tetap berdiri di bawah pemimpin tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, dan justru menguasai jalur Selat Hormuz.
Secara prosedural Danon benar: tanda tangan perintah perang ada di meja Trump. Tetapi skenario kemenangannya dipresentasikan oleh Netanyahu, dan skenario itulah yang gagal.
Meski demikian, kita perlu jujur: lobi Netanyahu tidak menghapus tanggung jawab Trump. Presiden Amerika memilih mengabaikan intelijennya sendiri. Narasi “Israel hanya mendukung” dan narasi “Israel yang menyeret Amerika” sama-sama penyederhanaan. Keduanya adalah mitra dalam keputusan yang sama.
Perang yang Ditagih di Pompa Bensin
Bagi pemilih Amerika, perang ini tidak hadir lewat citra satelit Teheran, tetapi lewat papan harga di pom bensin. Data American Automobile Association (AAA) mencatat rata-rata nasional bensin reguler US$2,81 per galon pada awal Januari 2026, melonjak hingga puncak sekitar US$4,56 pada akhir Mei, dan masih US$4,10 pada 5 November, sekitar sepertiga lebih mahal dibanding tahun lalu. Penyebabnya jelas. Sejak perang pecah, Iran menegaskan kendali atas Selat Hormuz, mewajibkan kapal meminta izin dan membayar biaya transit. Gencatan senjata 7 April dan nota kesepahaman Juni sempat meredakan ketegangan, tetapi menurut laporan Congressional Research Service, konflik kembali berkobar pada Juli.
Pemilih mencatatnya. Jajak pendapat Reuters/Ipsos pada April menemukan 77 persen pemilih terdaftar menilai Trump setidaknya ikut bertanggung jawab atas kenaikan harga bensin. Pada hari pemilu, AP VoteCast menemukan sekitar enam dari sepuluh pemilih menganggap keputusan menyerang Iran keliru, dan kira-kira sepertiga menyebut perang sebagai faktor krusial dalam pilihan mereka. Exit poll NBC memberi gambaran serupa: 34 persen menyebutnya krusial, 40 persen faktor besar.
Ongkos manusianya jauh lebih mahal daripada harga bensin. Hingga Juli, setidaknya 17 tentara Amerika tewas menurut AP. Di Iran, angka korban masih diperdebatkan karena pemadaman internet: kelompok HAM HRANA yang berbasis di AS mencatat sedikitnya 3.636 orang tewas hingga awal April, termasuk 1.701 warga sipil, sementara kepala forensik Iran menyebut sedikitnya 3.375 orang. Kedua angka belum diverifikasi secara independen, dan korban setelah perang berkobar kembali belum terhitung tuntas.
Namun objektivitas menuntut kita juga melihat sisi Teheran. Klaim Iran untuk mengendalikan seluruh Selat Hormuz, menurut CRS, tidak memiliki preseden dalam hukum pelayaran internasional, dan serangannya terhadap kapal dagang serta negara-negara Teluk ikut membebani konsumen dunia, termasuk Indonesia. Di dalam negeri, HRANA mendokumentasikan lebih dari 4.000 penangkapan terkait perang antara 28 Februari dan 9 Mei. Iran adalah korban agresi, tetapi bukan aktor yang bebas kritik.
Vance Bukan Sahabat Palestina
Unggahan Vance memuat empat jawaban yang, menurutnya, diberikan pemilih Trump 2024 yang membelot ketika ditanya apa yang bisa membuat mereka kembali: hentikan perang, fokus pada biaya hidup, utamakan Amerika, dan ubah hubungan dengan Israel. Ia menantang siapa pun yang ingin berargumen bahwa kehilangan Senat untuk enam tahun ke depan sepadan dengan perang itu, agar melakukannya secara terbuka.
Kalimat itu mengejutkan karena datang dari dalam lingkaran Trump. Laporan NYT juga menyebut Vance sebagai penentang paling vokal perang ini di kabinet. Tetapi kita tidak boleh keliru membaca motifnya. Vance memposisikan diri sebagai “realis”, dan analis JNS mencatat penilaiannya akan menjadi bekal dalam perebutan nominasi Republik 2028. Selama kampanye, Al Jazeera melaporkan Vance dan Trump melontarkan retorika bernada Islamofobia terhadap kandidat Senat Muslim di Michigan. Kritik Vance terhadap Israel bersifat transaksional, bukan kemanusiaan.
Empat tuntutan pemilih yang dikutip Vance tidak memuat satu kata pun tentang Gaza. Itu bukan kebetulan; itu peta prioritas politik Amerika hari ini.
Kubu pro-Israel menolak keras. Mantan staf AIPAC Jonathan Greenberg menyebut analisis Vance omong kosong, dan mantan Dubes Israel untuk AS Danny Ayalon meminta Israel tidak diseret ke politik domestik Amerika. Keberatan mereka punya dasar metodologis: survei yang dikutip Vance tidak disebut namanya dan tidak dapat diperiksa publik.
Bantuan US$3,8 Miliar: Dipangkas di Mikrofon, Belum di Undang-Undang
Pengumuman Trump pada 3 November di Fox & Friends terdengar dramatis: bantuan akan “dipotong di akhir tahun”, Netanyahu sudah setuju, dan Israel akan beralih membeli senjata. Trump menyebutnya semacam barter. Faktanya lebih rumit. Nota kesepahaman militer yang berlaku memberi Israel sekitar US$3,8 miliar per tahun hingga 2028. Kantor Netanyahu tidak segera berkomentar, dan pejabat pertahanan Israel dilaporkan terkejut. Thomas Warrick dari Atlantic Council menilai bantuan militer kemungkinan baru dihapus bertahap sepanjang 2027, bukan per Desember 2026. Kongres, yang mulai Januari dikuasai Demokrat, memegang kata akhir anggaran.
Perlu dicatat pula bahwa gagasan menyapih Israel dari bantuan bukan hukuman dari Washington. Netanyahu sendiri berulang kali melontarkannya sepanjang 2026. Bagi rakyat Palestina, perbedaannya tipis: yang berubah adalah cara membayar, bukan jalur pasokan senjata.
Bom yang dibeli sama mematikannya dengan bom yang diberi.
Meski begitu, menutup mata terhadap perubahan juga keliru. Bahwa seorang presiden Republik mengumumkan penghentian bantuan ke Israel tepat pada pagi hari pemungutan suara, dan Al Jazeera serta Reuters membacanya sebagai upaya merayu pemilih yang kecewa, menandakan bahwa isu ini tidak lagi dianggap aman secara politik, meski di Partai Demokrat sendiri sikap terhadap Israel masih terbelah.
Michigan dan Angka 41 Banding 36
Pergeseran opini publik sebenarnya sudah tercatat sebelum bom pertama jatuh di Teheran. Survei Gallup yang dilakukan 2–16 Februari 2026 menemukan, untuk pertama kalinya sejak 2001, lebih banyak warga Amerika bersimpati kepada Palestina (41 persen) dibanding Israel (36 persen). Di kalangan Demokrat, angkanya 65 berbanding 17, dan 57 persen warga Amerika mendukung berdirinya negara Palestina.
Di Michigan, Abdul El-Sayed, kandidat yang terbuka menyebut serangan di Gaza sebagai genosida, mengalahkan Mike Rogers dan akan menjadi senator Muslim pertama dalam sejarah AS. Di pemilihan pendahuluan, kelompok yang terkait AIPAC menghabiskan lebih dari US$30 juta untuk menjegalnya. Trump bahkan menjulukinya “jihadis”. El-Sayed menjawab dengan kalimat yang merangkum seluruh pemilu ini: nama dan agamanya bukan alasan rakyat tak mampu membeli bensin. Danon, menurut laporan JFeed dari wawancara yang sama, menyebut El-Sayed antisemit.
Namun kita perlu membaca data ini dengan proporsional. Gallup juga mencatat warga Amerika berusia 55 tahun ke atas masih condong ke Israel, 49 berbanding 31 persen. Kursi Michigan pun sudah dipegang Demokrat sebelumnya, sehingga kemenangan El-Sayed tidak mengubah peta mayoritas. Perubahan sedang terjadi, tetapi belum menjadi konsensus baru.
Netanyahu Kehilangan Dua Arena Sekaligus
Kekalahan Republik datang tepat ketika Netanyahu goyah di rumahnya sendiri. Pemilu Israel 27 Oktober membuat blok Netanyahu kehilangan mayoritas di Knesset. Netanyahu dan Likud menuduh tanpa bukti bahwa partai-partai Arab “mencuri” pemilu, tetapi komisi pemilihan tidak menemukan kecurangan, dan Presiden Isaac Herzog menerima hasil resmi pada 4 November. Kini Herzog harus memilih antara Netanyahu dan rivalnya, Gadi Eisenkot, untuk membentuk pemerintahan.
Bagi pembaca yang bersimpati pada Palestina, ada godaan untuk merayakan. Tetapi Eisenkot adalah mantan Kepala Staf militer Israel, dan para pengamat mencatat bahwa isu Gaza nyaris tidak hadir dalam kampanye oposisi. Pergantian wajah di Tel Aviv tidak otomatis berarti berakhirnya pendudukan.
Sementara itu, angka di Gaza terus bertambah. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 74.609 syuhada dan 175.872 orang terluka per 2 November, termasuk sekitar 1.600 syuhada sejak gencatan senjata Oktober 2025. PBB menilai data kementerian itu kredibel. Menurut OCHA, lebih dari 43.000 warga Gaza diperkirakan mengalami luka yang dapat mengubah hidup mereka secara permanen, dan hanya 3 persen lahan pertanian Gaza yang masih utuh dan dapat diakses. Angka-angka ini hampir tak terdengar dalam debat Washington soal harga bensin.
Yang menggoyahkan Washington adalah harga satu galon bensin, bukan 74 ribu nyawa di Gaza. Di situlah ironi terbesar pemilu ini.
Bagi Indonesia: Mendayung di Antara Dua Karang, Lagi
Kita tidak menonton perang ini dari jauh. Pada 2025, sekitar 18 persen impor minyak mentah dan 14 persen impor BBM Indonesia melewati Selat Hormuz, menurut data yang dikutip Investortrust. Pemerintah menahan harga BBM subsidi selama rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) tidak melampaui US$100 per barel, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin tidak ada kenaikan hingga akhir 2026. Ketahanan itu dibayar dengan subsidi APBN, yakni uang kita bersama.
Pidato Mohammad Hatta pada 1948, “Mendayung di Antara Dua Karang”, kembali relevan. Politik bebas-aktif bukan berarti netral terhadap ketidakadilan, tetapi menolak terseret kepentingan blok mana pun sambil tetap berpihak pada kemanusiaan.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Bantu korban luka permanen, bukan hanya korban berita. Lebih dari 43.000 warga Gaza menghadapi luka yang mengubah hidup, dan baru 2.869 pasien yang berhasil dievakuasi medis lewat Rafah sejak Februari 2026 (WHO/OCHA). Salurkan donasi ke program rehabilitasi, prostetik, dan evakuasi medis melalui lembaga yang laporannya dapat diaudit, seperti INH, MER-C, BAZNAS, atau Dompet Dhuafa, dan periksa laporan penyalurannya.
- Kembalikan Gaza ke dalam percakapan. Debat di Amerika berpusat pada harga bensin, padahal 74.609 syuhada adalah konteks yang tak boleh hilang. Setiap kali membagikan berita tentang Vance, Danon, atau pemangkasan bantuan, sertakan data korban Gaza dan temuan Gallup (41 banding 36 persen) untuk menunjukkan bahwa kritik terhadap kebijakan rezim Zionis kini arus utama, bukan pinggiran.
- Kawal sikap diplomatik dan ketahanan energi Indonesia. Dengan sekitar 18 persen impor minyak mentah melewati Hormuz, kita berkepentingan langsung pada berakhirnya perang. Desak Kementerian Luar Negeri dan DPR agar mendorong gencatan senjata menyeluruh, termasuk di Gaza dan Lebanon, di forum PBB dan OKI, serta menuntut transparansi pemakaian subsidi energi yang membengkak akibat perang.
Penutup
Di Washington, seorang wakil presiden mengakui bahwa perang telah mengalahkan partainya, tetapi tidak menyebut satu pun anak Palestina. Di New York, seorang duta besar menolak disalahkan sambil mengakui bahwa jalan ke depan akan lebih sulit. Di Tel Aviv, seorang perdana menteri kehilangan mayoritas di parlemennya sendiri, tepat ketika sekutu politik terdekatnya di Washington kehilangan Kongres.
Di Teheran, pemerintahan yang hendak dijatuhkan justru bertahan dan memegang kunci jalur minyak dunia. Di Gaza, angka syuhada terus bertambah, bahkan di bawah gencatan senjata, nyaris tanpa disebut dalam pidato kemenangan siapa pun.
Mungkin inilah pelajaran paling getir dari 3 November: kepentingan sempit bisa menggerakkan politik lebih cepat daripada nurani. Perubahan arah di Washington nyata, tetapi fondasinya rapuh, karena dibangun di atas harga minyak, bukan di atas keadilan.
Jika yang akhirnya menggoyahkan “hubungan istimewa” itu adalah harga bensin dan bukan 74 ribu nyawa, apakah kita sedang menyaksikan bangkitnya kesadaran politik Amerika, atau sekadar kalkulasi yang akan berbalik arah begitu harga minyak kembali turun?
