GAZA CITY — Pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour menulis surat pendek berisi 67 kata kepada Lord Walter Rothschild, tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat itu kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour — pernyataan dukungan Pemerintah Inggris atas pembentukan “national home bagi bangsa Yahudi” di Palestina. Tujuh hari setelah surat itu ditandatangani, pasukan Inggris di bawah Jenderal Edmund Allenby memasuki Kota Gaza yang telah dikosongkan oleh militer Ottoman.
Dua peristiwa itu — deklarasi politik di London dan jatuhnya Gaza di medan perang — terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan, namun bukan pada hari yang sama seperti sering disebutkan. Isi surat Balfour berbunyi: pemerintah Inggris memandang secara positif pembentukan tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina, dengan syarat tidak ada tindakan yang merugikan hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang sudah ada di sana.
Koreksi Kronologi: Gaza Jatuh 7 November, Bukan 9 November
Artikel kolom sejarah GAZA MEDIA edisi sebelumnya tentang Perang Dunia I di Gaza menyebutkan Deklarasi Balfour diumumkan pada hari yang sama Allenby memasuki Gaza, yakni 9 November 1917. Klaim ini perlu dikoreksi.
Berdasarkan penelusuran ulang, dua tanggal yang relevan berbeda. Deklarasi Balfour ditandatangani Balfour pada 2 November 1917, tetapi baru dipublikasikan ke publik melalui surat kabar The Times pada 9 November 1917 — sepekan kemudian, ditunda agar bisa muncul lebih dulu di Jewish Chronicle. Sementara itu, Kota Gaza sendiri jatuh ke tangan Inggris pada pagi 7 November 1917, setelah pasukan Ottoman menemukan posisi mereka runtuh menyusul kekalahan di Beersheba dan mengevakuasi kota pada malam sebelumnya.
Kebetulan yang tercatat dalam sejarah bukanlah kombinasi tanggal, melainkan kombinasi halaman surat kabar: pada edisi The Times 9 November 1917 itulah teks Deklarasi Balfour dimuat di halaman tujuh berdampingan dengan artikel berjudul “Kemenangan Inggris di Palestina” yang melaporkan operasi militer Allenby, termasuk penaklukan Gaza dua hari sebelumnya. Publik Inggris membaca kedua kabar itu dalam satu edisi koran yang sama, meski peristiwanya sendiri terpisah beberapa hari.
Jalan Menuju Surat Rothschild
Deklarasi ini tidak lahir dari satu momen, melainkan hasil negosiasi panjang sejak awal 1917. Pertemuan pertama antara pejabat Inggris dan pemimpin gerakan Zionis berlangsung 7 Februari 1917, melibatkan diplomat Mark Sykes dan tokoh Zionis Chaim Weizmann. Weizmann, ahli kimia kelahiran Belarus yang menetap di Inggris sejak 1904, menjadi presiden Zionist Federation of Great Britain and Ireland pada 1917 dan tokoh sentral dalam lobi tersebut, didampingi Nahum Sokolow yang melobi dukungan Prancis dan Italia atas saran Sykes.
Dalam rapat Kabinet Perang pada 4 Oktober 1917, Balfour menyampaikan bahwa mayoritas komunitas Yahudi di Rusia dan Amerika Serikat cenderung mendukung Zionisme, dan pernyataan resmi dari Inggris dapat dimanfaatkan sebagai propaganda pro-Sekutu di kedua negara tersebut — konteks yang muncul di tengah Perang Dunia I yang masih berlangsung dan Revolusi Rusia yang tengah bergejolak. Sebelum deklarasi diterbitkan, Balfour juga menegaskan kepada Kabinet bahwa frasa “national home” tidak serta-merta berarti pembentukan negara Yahudi yang merdeka dalam waktu dekat.
Populasi yang Tidak Disebut Namanya
Ketika deklarasi itu diteken, populasi Palestina — termasuk Gaza — didominasi penduduk Arab. Berbagai kajian demografi menempatkan proporsi warga Yahudi saat itu di kisaran 8–10 persen dari total penduduk, dengan estimasi sekitar 60.000 jiwa Yahudi berbanding sekitar 600.000 jiwa Arab, mayoritas Muslim dengan minoritas Kristen.
Kelompok mayoritas ini disebut dalam teks deklarasi hanya secara tidak langsung, sebagai “komunitas non-Yahudi yang sudah ada di Palestina” — tanpa kata “Arab” atau “Palestina” sebagai identitas bangsa. Struktur kalimat ini kemudian menjadi salah satu titik kritik paling sering diajukan terhadap dokumen tersebut: hak politik dijanjikan secara eksplisit kepada kelompok minoritas, sementara mayoritas penduduk hanya mendapat jaminan hak sipil dan keagamaan, bukan hak politik atau nasional.
Janji yang Tumpang Tindih
Deklarasi Balfour tidak berdiri sendiri dalam rangkaian diplomasi Inggris masa perang. Sebelumnya, korespondensi McMahon–Hussein (1915–1916) memberi isyarat dukungan Inggris terhadap kemerdekaan Arab di wilayah yang mencakup Palestina, sebagai imbalan atas Pemberontakan Arab melawan Ottoman. Pada saat hampir bersamaan, Perjanjian Sykes-Picot (1916) — kesepakatan rahasia Inggris-Prancis — telah membagi wilayah Timur Tengah pascaperang ke dalam zona pengaruh masing-masing kekuatan Eropa. Deklarasi Balfour menambah lapisan ketiga atas dua komitmen yang sudah saling bersinggungan itu.
Publikasi deklarasi ini pada 1917 tercatat memicu reaksi berlapis. Sejak 1918 hingga 1936, warga Arab Palestina memperingati 2 November sebagai “Hari Balfour” — hari berkabung yang ditandai demonstrasi dan mogok umum satu hari, hingga dihentikan paksa oleh otoritas Inggris menyusul pemberontakan 1936. Sebaliknya, komunitas Yahudi di Palestina merayakan tanggal yang sama sebagai hari nasional hingga akhir Perang Dunia II.
Dari Surat ke Mandat
Status hukum deklarasi berubah signifikan setelah perang usai. Pada Konferensi San Remo April 1920, isi Deklarasi Balfour dimasukkan ke dalam kerangka mandat yang kemudian disahkan Liga Bangsa-Bangsa pada 24 Juli 1922, memberi Inggris otoritas administratif atas Palestina dengan kewajiban eksplisit memfasilitasi tanah air nasional Yahudi. Dari sinilah imigrasi Yahudi ke Palestina — termasuk lonjakan dari sekitar 83.790 jiwa pada 1922 menjadi hampir 467.000 jiwa pada 1940, sebagaimana telah dibahas dalam kolom sejarah Era Mandat Inggris — memperoleh dasar hukum internasionalnya.
Bagi Gaza, dampak deklarasi ini tidak langsung terasa pada 1917 — kota itu justru dalam kondisi hancur akibat pertempuran dan ditinggalkan sebagian besar penduduknya yang diusir paksa oleh Ottoman sebulan sebelumnya. Namun kerangka hukum yang lahir dari surat Balfour itulah yang kelak membentuk arus migrasi, sengketa tanah, dan pembagian wilayah yang berujung pada pembentukan Jalur Gaza tahun 1948–1949, ketika kota ini menyerap ratusan ribu pengungsi Palestina dari wilayah yang menjadi negara Israel.
