GAZA CITY — Pada 9 November 1917, dua peristiwa terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Pasukan Inggris di bawah Jenderal Edmund Allenby memasuki Gaza yang hancur setelah tiga kali pertempuran berdarah. Pada hari yang sama, Kantor Luar Negeri Inggris mengumumkan Deklarasi Balfour — sebuah surat dua paragraf yang menyatakan dukungan pemerintah Inggris terhadap pembentukan “tanah air nasional bagi rakyat Yahudi” di Palestina.
Dua peristiwa itu — satu di medan perang yang berdebu, satu di meja diplomatik London — menjadi awal dari tiga puluh tahun paling menentukan dalam sejarah modern Gaza. Dan keduanya menyimpan sebuah kontradiksi yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh Inggris hingga hari terakhir mereka meninggalkan Palestina.
Kota yang Ditemukan dalam Reruntuhan
Gaza yang dimasuki Allenby pada November 1917 bukan kota yang sedang berdiri. Tiga pertempuran selama delapan bulan, ditambah pengusiran paksa 40.000 penduduknya oleh Ottoman, telah mengubah kota itu menjadi lapangan puing. Setengah dari bangunan hancur. Infrastruktur air dan sanitasi tidak berfungsi. Penduduk yang bertahan hidup di pengungsian mulai kembali menemukan kota yang tidak lagi mereka kenali.
Administrasi militer Inggris yang mengambil alih kendali langsung berhadapan dengan tugas rekonstruksi yang besar. Jalan-jalan dibangun kembali. Sistem drainase dipugar. Rumah sakit didirikan. Sekolah-sekolah dibuka kembali. Selama beberapa tahun pertama, Gaza mengalami apa yang bisa disebut sebagai rekonstruksi paling cepat dalam sejarahnya.
Mandat Liga Bangsa-Bangsa secara resmi diserahkan kepada Inggris melalui Konferensi San Remo pada April 1920. Administrasi sipil mulai berjalan di Palestina pada Juli 1920. Mandat ini berlaku penuh sejak 29 September 1923 hingga 15 Mei 1948.
Di atas kertas, mandat itu memikul dua kewajiban sekaligus: memenuhi ketentuan Deklarasi Balfour untuk membantu terbentuknya tanah air Yahudi, sambil memastikan bahwa “tidak ada yang dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan keagamaan komunitas non-Yahudi yang ada.” Dua kewajiban yang bertentangan satu sama lain dari awal.
Dua Dekade yang Relatif Tenang — dan Apa yang Tumbuh di Bawahnya
Bagi warga Gaza pada dekade 1920-an, kehidupan sehari-hari berlangsung dalam ritme yang relatif normal meski di bawah administrasi asing. Pasar-pasar kembali ramai. Kebun-kebun jeruk di sekitar kota menghasilkan buah yang dijual ke pelabuhan Jaffa. Keluarga-keluarga terkemuka Gaza — di antaranya klan Shawwa yang sudah memegang posisi walikota sejak era Ottoman — bernegosiasi dengan otoritas Inggris untuk mempertahankan pengaruh mereka.
Namun di bawah permukaan kehidupan sehari-hari yang tampak normal itu, tegangan sedang tumbuh. Gelombang demi gelombang imigran Yahudi dari Eropa Timur masuk ke Palestina sepanjang dekade 1920-an. Antara 1922 dan 1940, populasi Yahudi di Palestina tumbuh dari 83.790 jiwa menjadi sekitar 467.000 jiwa — hampir sepertiga dari total populasi yang mencapai 1,5 juta jiwa. Kepemilikan tanah Yahudi dalam periode yang sama naik dari sekitar 148.500 acre menjadi 383.500 acre.
Bagi warga Arab Palestina termasuk penduduk Gaza, perubahan demografis dan pertanahan ini bukan sekadar angka statistik. Ia adalah pergeseran nyata yang dapat mereka rasakan di kota-kota, di pasar-pasar, dan di desa-desa sekitar mereka.
1936: Gaza dan Pemogokan Terpanjang
Titik didih itu akhirnya pecah pada musim semi 1936. Pemicunya adalah kematian Syekh Izz ad-Din al-Qassam — pemimpin keagamaan yang telah membangun jaringan paramiliter berbasis sel di kalangan kaum miskin kota — yang tewas dalam baku tembak dengan pasukan Inggris pada November 1935. Pemakamannya di Haifa memicu gelombang kemarahan publik yang tidak mereda.
Pada 20 April 1936, seruan pemogokan umum diumumkan. Gaza, bersama kota-kota besar Palestina lainnya, menutup toko-toko, pasar-pasar, dan kantor-kantor. Pemogokan itu berlangsung selama 176 hari — hampir enam bulan — menjadikannya salah satu aksi mogok sipil terpanjang dalam sejarah gerakan nasional abad ke-20.
Fase kedua perlawanan berlangsung dari 1937 hingga 1939, kini berupa perlawanan bersenjata yang menargetkan baik pasukan Inggris maupun komunitas Yahudi. Inggris yang terkejut oleh skala dan intensitas perlawanan itu mengirim lebih dari 20.000 tentara ke Palestina. Pada puncak perlawanan, menurut sejarawan Palestina Rashid Khalidi, Inggris menempatkan lebih banyak tentara di Palestina yang kecil ini daripada di seluruh India.
Korban di pihak Arab mencapai sekitar 5.000 tewas, 15.000 luka-luka, 108 orang dieksekusi, dan lebih dari 12.000 orang ditahan selama tiga tahun perlawanan berlangsung.
Gaza merasakan dampak langsung perlawanan ini. Kawasan-kawasan di sekitar kota menjadi basis kelompok-kelompok bersenjata. Pasukan Inggris melakukan operasi penyisiran di desa-desa. Ekonomi lokal yang bergantung pada perdagangan dan pertanian kembali terganggu setelah baru saja pulih dari kehancuran Perang Dunia I.
Kertas Putih 1939: Janji yang Datang Terlambat
Perlawanan 1936–1939 akhirnya mendorong Inggris mengeluarkan Kertas Putih Mei 1939 — kebijakan yang membatasi imigrasi Yahudi ke Palestina menjadi 75.000 orang dalam lima tahun, dan membatasi pembelian tanah oleh Yahudi. Bagi warga Arab Palestina, Kertas Putih adalah pengakuan bahwa tekanan mereka berhasil. Bagi komunitas Yahudi, ia adalah pengkhianatan di saat paling kritis: ketika penganiayaan Nazi di Eropa sedang mencapai puncaknya.
Perang Dunia II yang segera menyusul menunda semua persoalan tanpa menyelesaikannya. Ketika perang berakhir pada 1945 dan skala Holocaust menjadi pengetahuan publik dunia, tekanan internasional untuk membuka Palestina bagi pengungsi Yahudi dari Eropa meningkat tajam. Inggris, yang kelelahan dan bangkrut setelah enam tahun perang, tidak punya kapasitas untuk mengelola konflik yang semakin tak terkendali.
1947–1948: Keputusan PBB dan Akhir yang Kacau
Pada 29 November 1947, Majelis Umum PBB mengesahkan Rencana Pembagian Palestina. Rencana itu mengalokasikan mayoritas wilayah kepada negara Yahudi yang diusulkan, meski penduduk Yahudi masih merupakan minoritas dari populasi keseluruhan. Kota Gaza dan kawasan sekitarnya masuk dalam bagian yang dialokasikan untuk negara Arab.
Warga Arab Palestina menolak rencana itu. Komunitas Yahudi menerimanya. Kekerasan antar komunitas yang sudah berlangsung sejak akhir 1947 meningkat drastis.
Inggris mengumumkan akan mengakhiri mandatnya pada 15 Mei 1948 dan menarik seluruh pasukan mereka. Pada hari yang sama, negara Israel diproklamasikan. Tujuh negara Arab menyatakan perang.
Di Gaza, awal 1948 sudah ditandai oleh kepanikan dan pengungsian. Operasi militer Zionis menyapu wilayah-wilayah di sekitar Gaza — desa-desa di selatan Palestina dikosongkan satu per satu.
Nakba dan Wajah Gaza yang Berubah Selamanya
Apa yang terjadi antara Desember 1947 dan Juli 1948 mengubah demografi Gaza secara permanen dan dramatik.
Sebelum perang, populasi kawasan Gaza adalah sekitar 60.000 hingga 80.000 jiwa. Ketika gencatan senjata berlaku dan garis batas terbentuk, lebih dari 200.000 pengungsi Palestina telah memadati apa yang kemudian menjadi Jalur Gaza.
Pada pertengahan Oktober 1948, Angkatan Darat Israel melancarkan Operasi Yoav — serangan balik terhadap pasukan Mesir di Negev. Sebagai dampaknya, populasi pengungsi di Gaza melompat dari 100.000 menjadi 230.000 orang hanya dalam hitungan minggu.
Para pengungsi ini mayoritas berasal dari kota-kota dan desa-desa di selatan Palestina: dari Jaffa, Beersheba, dan ratusan desa di antara keduanya yang dikosongkan selama perang. Mereka tidak menyeberangi perbatasan internasional mana pun. Mereka hanya berjalan ke bawah, menyusuri jalan yang sama, ke kota yang paling dekat yang masih berada di luar kendali Israel.
“Mereka tidak menyeberangi perbatasan internasional mana pun, tapi hanya berjalan menyusuri jalan,” tulis seorang sejarawan yang mengkaji periode ini. “Hampir tidak ada yang membayangkan mereka akan pergi lebih dari beberapa hari atau minggu.”
Mereka bertahan hingga hari ini — atau anak-cucu mereka.
Pemerintah Palestina Pertama — dan Terakhir yang Terlupakan
Pada 22 September 1948, ketika pertempuran masih berlangsung, Pemerintah Seluruh Palestina (All-Palestine Government) diproklamasikan di Kota Gaza. Enam dari tujuh anggota Liga Arab — Mesir, Suriah, Lebanon, Irak, Arab Saudi, dan Yaman — segera mengakuinya. Hanya Transjordan yang menolak.
Pemerintah itu hampir tidak punya kekuasaan nyata. Ia tidak mengendalikan militer, tidak memiliki anggaran sendiri, dan tidak bisa bergerak bebas di wilayah yang secara nominal berada di bawah pemerintahannya. Mesir memegang kendali militer atas Gaza. Transjordan akan mencaplok Tepi Barat. Pemerintah Palestina pertama dalam sejarah modern itu lahir dalam kondisi yang memastikan ia tidak bisa berfungsi.
Namun proklamasinya di Gaza pada September 1948 meninggalkan satu fakta yang sering dilupakan: Gaza pernah menjadi ibu kota — meski singkat dan meski dalam kondisi yang paling tidak menguntungkan — dari upaya pertama rakyat Palestina untuk mendirikan negara mereka sendiri.
Satu Persen Wilayah, Seperempat Populasi
Ketika garis batas ditarik dan Jalur Gaza terbentuk — bentuknya ditentukan oleh posisi pasukan Mesir dan Israel ketika gencatan senjata diumumkan — ia hanya mencakup sekitar satu persen dari total wilayah Palestina bersejarah.
Di atas satu persen wilayah itu, kini tinggal lebih dari seperempat populasi Palestina yang tersisa. Pengungsi-pengungsi itu tidak mendapat status kewarganegaraan dari Mesir yang mengendalikan Gaza, tidak diizinkan pulang ke rumah mereka oleh Israel. Mereka ditampung di kamp-kamp yang didirikan di bekas pangkalan militer Inggris — ironi yang mungkin tidak disadari oleh siapapun yang mendirikannya.
Tiga puluh tahun Mandat Inggris berakhir bukan dengan solusi, melainkan dengan kekacauan yang diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Dua janji yang saling bertentangan yang dikeluarkan London pada 1917 itu terbukti tidak bisa dipenuhi sekaligus. Yang tersisa bagi Gaza adalah sebuah kenyataan baru: kota yang pernah menjadi ibu kota wilayahnya sendiri, kini menjadi tempat penampungan bagi mereka yang tidak punya tempat lain untuk pergi. (IW)
