Membaca kalkulasi Iran di langit Teluk: mengapa rudal dan drone Teheran berulang kali diarahkan ke pangkalan-pangkalan Amerika di Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab, sementara kapal induk AS dan wilayah Israel relatif jarang jadi sasaran langsung.
Minggu, 19 Juli 2026, rudal dan drone yang diklaim berasal dari Iran menghantam sejumlah titik di Kuwait, termasuk merusak salah satu terminal Bandara Internasional Kuwait. Serangan itu terjadi sehari setelah Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, mengumumkan penangguhan komitmen Teheran atas Nota Kesepahaman Islamabad — kesepakatan 14 poin yang seharusnya mengakhiri perang antara Iran dan koalisi Amerika Serikat-Israel yang pecah lima bulan sebelumnya. Ini bukan serangan tunggal yang berdiri sendiri. Sejak pertempuran besar meletus pada 28 Februari 2026, pola yang sama terus berulang: Iran menembakkan rudal dan drone ke pangkalan militer serta infrastruktur di negara-negara Teluk, sementara kapal-kapal perang Amerika di lepas pantai dan wilayah Israel relatif jarang menjadi sasaran langsung dalam gelombang serangan tersebut.
Artikel ini adalah analisis argumentatif, bukan rekonstruksi kronologis lengkap atas perang yang kini memasuki bulan kelima. Tesis yang ingin kita telaah: pemilihan target pangkalan Amerika di Teluk oleh Iran bukan ekspresi kemarahan yang serampangan, melainkan kalkulasi strategis dengan logika yang bisa dijelaskan — meski efektivitas kalkulasi itu sendiri diperdebatkan oleh para analis kawasan, termasuk mereka yang menilai strategi ini pada akhirnya berisiko kontraproduktif bagi Iran. Data korban dan biaya perang dalam tulisan ini disajikan sebagai rentang dengan atribusi sumber, karena angka-angka tersebut masih terus bergerak dan berasal dari pihak-pihak yang berbeda kepentingan dan otoritasnya.
Bagi pembaca di Indonesia, perang ini bukan sekadar berita luar negeri yang jauh. Selat Hormuz — jalur yang berulang kali ditutup dan dibuka kembali sepanjang konflik ini — dilalui oleh porsi besar minyak mentah dunia, sehingga gejolak di sana ikut memengaruhi harga energi yang pada akhirnya dirasakan hingga ke dapur rumah tangga di Indonesia.
Dari Al-Udeid ke Operation Epic Fury: Dua Babak yang Berbeda Skala
Pola menyasar pangkalan Amerika di Teluk sebenarnya bukan hal baru pada 2026. Cikal bakalnya terlihat pada Perang Dua Belas Hari, Juni 2025, ketika Israel menyerang sejumlah fasilitas militer Iran pada 13 Juni, lalu Amerika Serikat mengebom tiga situs nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan pada 22 Juni. Sehari kemudian, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menembakkan sekitar selusin rudal balistik jarak pendek dan menengah ke Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar, pangkalan militer AS terbesar di Timur Tengah. Iran mengklaim jumlah rudal yang ditembakkan sama dengan jumlah bom yang dijatuhkan AS ke situs nuklirnya, dan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu — bahkan Presiden Donald Trump saat itu berterima kasih kepada Iran karena memberi peringatan dini.
Sejumlah analis kawasan menilai serangan Al Udeid 2025 itu sebagai gestur yang terukur: Iran ingin menunjukkan kapasitas menyerang tanpa benar-benar memicu perang terbuka, dan Washington tampak menerima gestur itu sebagai jalan keluar yang nyaman untuk mengakhiri eskalasi. Namun kalkulasi serupa terbukti tidak berlaku lagi delapan bulan kemudian, ketika logika yang sama — menyasar pangkalan Amerika di Teluk sebagai balasan — dipakai pada skala yang jauh lebih besar dan jauh lebih mematikan.
28 Februari 2026: Kematian Pemimpin Tertinggi dan Pembalasan yang Meluas
Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan hampir 900 serangan dalam 12 jam ke berbagai sasaran militer, pertahanan udara, dan kepemimpinan Iran — kampanye yang oleh Washington diberi nama sandi Operation Epic Fury. Gelombang serangan awal itu menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, beserta beberapa pejabat lain. Dalam rangkaian serangan hari itu juga, sebuah rudal menghantam area dekat pangkalan angkatan laut di Minab, dekat Bandar Abbas, yang bersebelahan dengan sebuah sekolah putri — insiden yang dilaporkan menewaskan sekitar 170 orang dan langsung memicu kecaman atas proporsionalitas serangan tersebut.
Trump menyerukan perubahan rezim di Iran dan pada awal Maret menegaskan tidak akan ada kesepakatan kecuali “penyerahan tanpa syarat”. Kepemimpinan Iran kemudian diteruskan kepada Mojtaba Khamenei, putra mendiang pemimpin tertinggi, setelah sempat dibentuk dewan kepemimpinan sementara. Dalam hitungan jam, Iran membalas dengan rudal dan drone ke berbagai sasaran — termasuk pangkalan Armada Kelima AS di Bahrain — serta menutup Selat Hormuz. Reaksi internasional pun terbelah: sementara Uni Eropa menyebut kematian Khamenei sebagai momen penentu sembari mendorong de-eskalasi, Korea Utara mengecam serangan AS-Israel sebagai agresi ilegal yang melanggar kedaulatan — memperlihatkan bahwa baik langkah Washington maupun Teheran sama-sama menuai kritik dari sudut pandang berbeda.
Kampanye yang dimaksudkan sebagai serangan kilat pemenggal kepemimpinan itu justru membuka babak perang regional yang jauh lebih luas dan lebih lama dari yang direncanakan kedua belah pihak.
Mengapa Pangkalan, Bukan Kapal Induk atau Israel? Logika di Balik Pilihan Target
Pola yang konsisten sepanjang perang ini — dan yang paling menonjol dalam laporan Al Jazeera pada 20 Juli 2026 — adalah Iran cenderung menghindari serangan langsung ke aset angkatan laut AS di lepas pantai maupun ke wilayah Israel, sembari terus menyasar infrastruktur militer dan sipil di negara-negara Teluk. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, berulang kali beralasan bahwa Teheran tidak mampu menjangkau daratan Amerika Serikat, sehingga pangkalan-pangkalan regional menjadi satu-satunya sasaran yang bisa dijangkau untuk menekan Washington tanpa memperluas skala perang secara drastis.
Center for Strategic and International Studies (CSIS) menggambarkan pendekatan ini sebagai perang ketahanan, bukan perang daya ledak: Iran memanfaatkan ancaman terhadap Selat Hormuz untuk menaikkan ongkos global, sambil berjudi bahwa kemauan politik Amerika akan lebih dulu habis dibanding daya tahan Iran sendiri. Middle East Institute menyebutnya sebagai strategi eskalasi horizontal, yang bertujuan membebankan kerugian ekonomi sebesar mungkin baik kepada ekonomi dunia maupun kepada negara-negara Teluk itu sendiri.
Namun logika ini tidak lepas dari kritik. Middle East Council on Global Affairs menyebut langkah Iran mencerminkan “kenekatan strategis” yang justru berisiko menghasilkan hasil sebaliknya dari yang diinginkan Teheran — memperdalam keretakan hubungan dengan tetangga-tetangga Teluk alih-alih memaksa Washington mundur. Middle East Institute turut mencatat bahwa serangan Iran tidak terbatas pada pangkalan militer semata: infrastruktur energi, hotel, bandara sipil, hingga instalasi pengolahan air ikut menjadi sasaran, sehingga argumen bahwa yang diserang “hanya kehadiran Amerika” sulit dipertahankan secara penuh.
Teluk yang Terjepit: Netral di Atas Kertas, Sasaran dalam Kenyataan
Hampir seluruh negara Teluk berulang kali menegaskan netralitas dan menolak mengizinkan wilayah maupun ruang udaranya digunakan untuk melancarkan serangan ke Iran. Namun penegasan itu tidak mencegah mereka menjadi sasaran. Menurut analisis Arab Center Washington DC, Uni Emirat Arab menerima porsi serangan Iran terbesar, diikuti Kuwait, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, dan Oman — mencakup instalasi militer sekaligus fasilitas sipil dan energi.
Ada pula inkonsistensi dalam sikap resmi Iran: pejabat Teheran secara terbuka mengklaim tanggung jawab atas serangan ke instalasi militer AS, tetapi membantah tanggung jawab atas sejumlah serangan ke wilayah Oman dan Provinsi Timur Arab Saudi — sebuah pola yang oleh para analis dinilai memperlihatkan betapa kaburnya batas antara “menyerang kehadiran Amerika” dan “menyerang negara tuan rumah” itu sendiri. Serangan ke Bandara Internasional Kuwait pada pertengahan Juli 2026 adalah contoh terbaru: fasilitas sipil yang melayani warga negara ketiga, bukan aset tempur, ikut terdampak dalam konflik yang sejak awal bukan pilihan mereka.
Ongkos yang Terus Membengkak: Korban dan Biaya yang Masih Bergerak
Angka korban perang ini masih bergerak dan berbeda-beda menurut sumbernya, sehingga perlu dibaca sebagai rentang, bukan angka tunggal yang pasti. Berdasarkan kompilasi lintas sumber per pertengahan Juli 2026, total korban tewas di seluruh pihak diperkirakan berkisar 7.144 hingga lebih dari 9.676 jiwa, dengan hampir 47.000 orang luka-luka. Iran mencatat 3.468 korban tewas menurut lembaga resminya, 3.636 menurut organisasi hak asasi HRANA, sementara perkiraan AS dan Israel menyebut angka di atas 6.000; jumlah personel keamanan Iran yang tewas diperkirakan terpisah setidaknya 4.700 orang per akhir Maret menurut Iran International, jauh di atas angka yang diakui resmi oleh Teheran. Lebanon mencatat sekitar 3.433 hingga lebih dari 4.000 korban tewas menurut Kementerian Kesehatan setempat, yang tidak memisahkan korban sipil dari kombatan. Irak mencatat lebih dari 119 korban tewas, Israel 57, sementara Amerika Serikat mencatat 13 hingga 15 tentara tewas dan 365 hingga lebih dari 500 personel luka menurut perhitungan resmi dan independen yang berbeda. Di kalangan negara Teluk, Uni Emirat Arab mencatat 13 korban tewas, Kuwait 10, Bahrain dan Arab Saudi masing-masing 3, dan Oman 3.
Dari sisi biaya, Kementerian Pertahanan AS dilaporkan mencatat ongkos operasi militer sekitar 29 miliar dolar AS per pertengahan Mei 2026, di luar kerugian ekonomi yang lebih luas seperti lonjakan harga minyak dunia yang sempat melonjak tajam setiap kali gencatan senjata dinyatakan runtuh. Angka-angka ini penting dibaca dengan kehati-hatian: baik Iran, Amerika Serikat, maupun sekutu masing-masing memiliki kepentingan untuk membesarkan atau mengecilkan angka korban dan kerusakan pihak lawan maupun pihak sendiri.
Ketika korban dan biaya perang dilaporkan berbeda oleh setiap pihak yang berkonflik, rentang angka yang jujur jauh lebih bisa dipercaya daripada kepastian yang dipaksakan.
Diplomasi yang Berulang Kali Retak: Dari Islamabad hingga Ketidakpastian Juli
Perjalanan diplomasi perang ini menunjukkan pola berulang: kesepakatan tercapai, lalu retak dalam hitungan minggu. Gencatan senjata pertama disepakati pada 8 April 2026 untuk masa dua pekan, difasilitasi Pakistan. Perundingan Islamabad pada 11-12 April gagal mencapai kesepakatan akhir karena perbedaan tajam soal status Selat Hormuz dan program nuklir Iran, dan sehari setelah kegagalan itu, Amerika Serikat memberlakukan blokade laut terhadap Iran. Pertempuran terus berlanjut dengan intensitas naik-turun hingga sekitar awal Mei.
Pada 12 Juni 2026, Amerika Serikat dan Iran akhirnya menyepakati teks akhir perjanjian damai, yang ditandatangani Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada 17 Juni sebagai Nota Kesepahaman Islamabad berisi 14 poin, membuka kembali Selat Hormuz untuk kapal komersial dan memulai gencatan senjata 60 hari. Pertemuan lanjutan di Doha pada awal Juli sempat dilaporkan menunjukkan “kemajuan positif”. Namun pada 8-9 Juli, setelah AS melancarkan serangan balasan ke area dekat instalasi nuklir Bushehr sebagai respons atas serangan Iran terhadap kapal-kapal niaga di Selat Hormuz, Trump menyatakan kesepakatan itu “sudah berakhir” dan melontarkan kecaman keras kepada Teheran. Iran kembali menyerang sasaran di Bahrain dan Kuwait segera setelahnya. Pada 18 Juli, Iran secara resmi mengumumkan penangguhan komitmennya atas nota kesepahaman tersebut, dengan alasan Amerika Serikat lebih dulu melanggar kesepakatan.
Sejumlah analis, termasuk yang dikutip The Business Standard, menilai kerapuhan nota kesepahaman ini berakar dari rumusannya sendiri yang sengaja dibuat kabur pada isu-isu paling sulit — status akhir Selat Hormuz dan nasib program pengayaan uranium Iran — dan menunda keduanya ke tahap perundingan berikutnya yang, hingga pertengahan Juli 2026, belum juga menemukan titik temu meski Qatar dan Pakistan terus berupaya menjembatani kedua pihak.
Pertanyaan yang Belum Terjawab: Pangkalan sebagai Jaminan Keamanan atau Beban?
Middle East Institute mengajukan eksperimen pemikiran yang relevan: seandainya tidak ada pangkalan Amerika di negara-negara Teluk, apakah Iran akan tetap menyerang negara-negara itu? Jawaban yang mereka tawarkan: kemungkinan besar tetap ya, karena Iran juga menyasar infrastruktur energi, hotel, dan fasilitas sipil yang tidak berkaitan langsung dengan kehadiran militer AS. Argumen ini penting sebagai penyeimbang narasi bahwa pangkalan AS-lah satu-satunya penyebab negara Teluk terseret dalam konflik — sekaligus tidak menghapus kenyataan bahwa kehadiran pangkalan itu tetap menjadikan wilayah mereka bagian dari medan pertempuran yang keputusannya tidak pernah mereka ambil sendiri.
Pertanyaan ini akan menentukan arsitektur keamanan Teluk pascaperang: apakah negara-negara GCC akan mempertahankan, mengurangi, atau menegosiasikan ulang syarat kehadiran militer Amerika di wilayah mereka, mengingat pengalaman lima bulan terakhir menunjukkan bahwa jaminan keamanan yang ditawarkan pangkalan-pangkalan itu berbanding lurus dengan risiko menjadi sasaran balasan pihak ketiga.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Periksa silang angka korban sebelum menyebarkannya. Dengan rentang korban 7.144 hingga lebih dari 9.676 jiwa yang dilaporkan berbeda antar sumber resmi Iran, HRANA, dan perkiraan AS-Israel, hindari mengutip angka tunggal dari satu pihak yang berkonflik sebagai fakta final saat berdiskusi di media sosial atau ruang publik.
- Ikuti perkembangan Nota Kesepahaman Islamabad, khususnya soal Selat Hormuz. Bagi yang memiliki latar belakang hukum internasional, hubungan luar negeri, atau energi, isu kebebasan navigasi di Hormuz berdampak langsung pada harga energi Indonesia sebagai negara pengimpor minyak, sehingga layak dipantau lebih dari sekadar berita sepintas.
- Salurkan dukungan kemanusiaan lintas front, bukan hanya satu sisi. Korban sipil tersebar di Iran, Lebanon, Irak, Israel, dan negara-negara Teluk seperti Kuwait dan Bahrain; pilih lembaga kemanusiaan dengan mekanisme penyaluran yang transparan dan dapat diverifikasi, alih-alih hanya mendukung satu front konflik yang paling banyak diberitakan.
Pangkalan-pangkalan yang dulu dibangun sejak awal 1990-an untuk memproyeksikan kekuatan Amerika di Teluk kini menjadi bukti betapa rapuhnya jaminan keamanan itu ketika perang benar-benar pecah. Bagi Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab, kehadiran ribuan tentara Amerika di tanah mereka tidak pernah benar-benar menjadi pilihan yang mereka ambil sendiri — namun konsekuensinya, dalam bentuk rudal dan drone yang jatuh di bandara dan instalasi energi mereka, harus mereka tanggung sepenuhnya.
Sementara itu, siklus yang sama terus berulang: kesepakatan ditandatangani dengan optimisme, retak dalam hitungan minggu karena isu paling mendasar sengaja ditunda, lalu perang kembali ke titik yang hampir sama seperti sebelumnya — hanya dengan korban dan kerugian yang terus bertambah. Pola ini sudah terjadi setidaknya dua kali dalam kurun tiga belas bulan terakhir: dari serangan simbolis ke Al Udeid pada Juni 2025, ke perang besar yang menewaskan seorang pemimpin tertinggi pada Februari 2026, hingga nota kesepahaman yang kembali retak pada Juli 2026.
Apakah kawasan ini sedang menuju penyelesaian yang sesungguhnya, atau justru terjebak dalam putaran eskalasi-negosiasi-retak yang akan terus berulang selama isu paling mendasar — Selat Hormuz dan program nuklir Iran — tetap ditunda ke “tahap berikutnya” yang tak kunjung tiba? Sejauh ini, baik Washington, Teheran, maupun para mediator di Doha dan Islamabad belum bisa menjawabnya dengan pasti. (IW)
