GAZA — Krisis energi di Palestina bukan sekadar persoalan ketersediaan listrik. Di tengah kehancuran infrastruktur dan pembatasan pasokan, kemampuan Palestina untuk mengoperasikan, memperbaiki, mengembangkan, hingga menentukan masa depan sistem energinya sendiri menjadi persoalan yang jauh lebih mendasar.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: siapa yang sebenarnya mengendalikan keberlangsungan infrastruktur energi Palestina?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting di Jalur Gaza, ketika rumah sakit dan fasilitas publik bergantung pada generator untuk mempertahankan layanan dasar. Kekurangan bahan bakar, oli mesin, suku cadang, serta berbagai kebutuhan pemeliharaan membuat generator yang semestinya menjadi solusi darurat justru harus menopang kebutuhan listrik sehari-hari.
Dalam analisis yang diterbitkan Middle East Monitor pada 14 September 2026, Dr Kamran Yeganegi menilai persoalan energi Palestina tidak cukup diselesaikan hanya dengan membangun pembangkit listrik atau mengirim generator baru.
Menurutnya, keamanan energi juga menyangkut siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan pasokan, melakukan perbaikan, memperluas jaringan, serta memastikan sistem energi dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Gaza Marine: Kekayaan Energi yang Belum Bisa Dimanfaatkan
Salah satu contoh paling jelas adalah Gaza Marine, ladang gas alam lepas pantai yang diperkirakan memiliki cadangan lebih dari 1 triliun kaki kubik.
Potensi tersebut secara teoritis dapat menjadi sumber energi sekaligus pendapatan bagi Palestina. Namun, pengembangan Gaza Marine selama bertahun-tahun menghadapi berbagai hambatan politik, konflik dengan Israel dan persoalan ekonomi.
Israel bahkan memberikan persetujuan awal untuk pengembangan ladang tersebut pada Juni 2023, tetapi persetujuan itu disertai persyaratan keamanan dan diplomatik.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya alam tidak otomatis memberikan kemandirian energi.
Gas yang berada di bawah laut tidak serta-merta berubah menjadi listrik yang dapat menghidupkan rumah sakit. Dibutuhkan modal, infrastruktur, jaringan distribusi dan kesepakatan yang memungkinkan sumber daya tersebut dikembangkan.
Karena itu, potensi pendapatan dari Gaza Marine tidak dapat menggantikan kebutuhan mendesak untuk memasukkan peralatan, bahan bakar dan kebutuhan pemulihan layanan dasar ke Gaza saat ini.
Gaza dan Tepi Barat Menghadapi Persoalan Berbeda
Krisis energi Palestina juga tidak hanya terjadi di Gaza. Di Tepi Barat, persoalannya berkaitan dengan ketergantungan terhadap impor energi, akses terhadap lahan dan keterbatasan untuk memperluas jaringan listrik.
Sebuah penilaian Bank Dunia pada 2017 telah mengidentifikasi ketergantungan tinggi terhadap listrik yang diimpor dari Israel serta keterbatasan akses ke Area C sebagai hambatan bagi pengembangan energi domestik Palestina.
Dengan demikian, persoalan kekurangan listrik Palestina bukan semata-mata muncul akibat kehancuran terbaru di Gaza. Keterbatasan pembangunan kapasitas energi lokal telah menjadi persoalan yang berlangsung jauh sebelumnya.
Dampaknya kini merambah sektor lain. Laporan OCHA pada 4 September menyebutkan seluruh enam instalasi pengolahan air limbah di Gaza tidak beroperasi, sementara sekitar 70 persen stasiun pompa air limbah juga tidak berfungsi.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa krisis energi pada akhirnya berubah menjadi krisis air, sanitasi dan kesehatan masyarakat.
Tanpa pasokan listrik yang stabil, perbaikan infrastruktur dan akses yang aman bagi pekerja, pemulihan layanan dasar akan terus menghadapi hambatan.
Masalah energi juga berkaitan erat dengan kondisi keuangan Palestina. Israel mengumpulkan penerimaan tertentu atas nama Otoritas Palestina dan mengendalikan transfer dana tersebut. Pada saat yang sama, distributor listrik Palestina memiliki utang kepada Israel Electric Corporation.
Reuters pada Januari 2025 melaporkan adanya rencana penggunaan penerimaan pajak Palestina yang ditahan untuk menyelesaikan utang listrik. Kementerian Keuangan Palestina ketika itu juga menjelaskan adanya kesepakatan penggunaan sebagian dana untuk pembelian bahan bakar dan pembayaran listrik.
Situasi tersebut membuat persoalan energi tidak dapat dipisahkan dari persoalan fiskal.
Ketika akses terhadap pendapatan dan pembayaran energi berada dalam sistem yang tidak sepenuhnya dikendalikan Palestina, ruang pemerintah Palestina untuk menentukan kebijakan anggaran juga menjadi terbatas.
Energi surya dengan dukungan baterai sebenarnya dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan fasilitas penting terhadap bahan bakar.
Rumah sakit, instalasi air dan fasilitas publik dapat menjadi prioritas utama dalam pengembangan energi surya.
Namun, sistem tersebut juga membutuhkan panel surya, baterai, perangkat kelistrikan dan berbagai komponen lainnya. Di Gaza, sebagian sistem tenaga surya masuk dalam kategori barang yang diklasifikasikan sebagai “dual-use”, sehingga pengirimannya dapat menghadapi pembatasan.
Persoalan tersebut, menurut analisis Yeganegi, tidak seharusnya dipandang sebagai sekadar masalah pengadaan barang.
Pembatasan yang menghambat pasokan listrik sekaligus pembangunan alternatif energi pada akhirnya mempersempit pilihan ekonomi Palestina dan memperpanjang ketergantungan.
Program energi surya, karena itu, dinilai perlu diarahkan terlebih dahulu untuk mendukung rumah sakit, fasilitas air dan layanan publik.
Pendanaan juga tidak cukup hanya untuk membeli perangkat. Biaya pemeliharaan, pelatihan tenaga teknis dan penggantian baterai harus diperhitungkan agar sistem dapat beroperasi dalam jangka panjang.
Mesir dan Yordania Bisa Menjadi Alternatif
Diversifikasi pasokan energi juga dapat dilakukan melalui kerja sama regional, khususnya dengan Mesir dan Yordania.
Roadmap Bank Dunia sebelumnya telah mengidentifikasi peningkatan impor listrik dari kedua negara sebagai salah satu opsi yang dapat dikembangkan melalui langkah politik dan teknis.
Namun, koneksi regional tidak otomatis menyelesaikan masalah.
Jaringan transmisi harus dapat digunakan, tanggung jawab perbaikan harus jelas dan tidak boleh ada satu titik hambatan yang dapat memutus seluruh alternatif pasokan.
Kesepakatan energi juga perlu mengatur mekanisme pembayaran, akses teknis, penanganan gangguan serta penyelesaian sengketa.
Dalam jangka pendek, diplomasi harus diarahkan untuk memastikan pasokan kebutuhan dasar dapat masuk secara rutin dan tim perbaikan memperoleh akses yang aman.
Sementara pembangunan kembali jaringan listrik, pembangkit domestik dan interkoneksi baru merupakan bagian dari tahap berikutnya.
Rekonstruksi Harus Memperbesar Kendali Palestina
Bantuan darurat tetap sangat penting dan tidak dapat menunggu penyelesaian politik akhir.
Namun, menurut analisis tersebut, donor juga perlu keluar dari siklus lama ketika infrastruktur dibangun kembali, kemudian rusak, lalu kembali menunggu pendanaan untuk pembangunan berikutnya.
Rekonstruksi harus disertai perlindungan terhadap fasilitas, penghapusan hambatan akses serta peningkatan kapasitas pengelolaan oleh institusi Palestina.
Keberhasilan rekonstruksi tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak pembangkit atau panel surya yang berhasil dipasang.
Indikator yang lebih penting adalah berapa lama rumah sakit dapat beroperasi secara stabil, seberapa cepat kerusakan diperbaiki, apakah suku cadang tersedia, dan apakah masyarakat mampu membayar kebutuhan listrik.
Kontrak yang transparan, berkurangnya kehilangan energi di jaringan serta lembaga Palestina yang akuntabel juga menjadi bagian penting untuk memastikan sistem dapat bertahan.
Kedaulatan Energi Bukan Berarti Harus Menghasilkan Semua Listrik Sendiri
Pada akhirnya, kedaulatan energi tidak harus berarti Palestina memproduksi seluruh kebutuhan listriknya sendiri.
Yang lebih penting adalah adanya pilihan dan kemampuan untuk mempertahankan layanan dasar.
Palestina dapat tetap bekerja sama dengan negara lain untuk memperoleh energi. Namun, kerja sama tersebut harus memberikan ruang bagi Palestina untuk mengelola, memperbaiki dan menentukan arah sistem energinya sendiri.
Karena itu, setiap proyek rekonstruksi seharusnya menjawab satu pertanyaan mendasar:
Apakah proyek tersebut meningkatkan kendali Palestina atas sistem energinya?
Jika jawabannya tidak jelas, pembangunan infrastruktur baru berisiko hanya menciptakan bentuk ketergantungan yang baru.
Bagi Palestina, masa depan energi bukan hanya tentang memiliki pembangkit, kabel, panel surya atau cadangan gas. Persoalan utamanya adalah siapa yang memiliki kendali ketika “sakelar” harus dinyalakan.
Dan selama kendali tersebut masih berada jauh dari tangan masyarakat serta institusi Palestina, kedaulatan energi akan tetap menjadi persoalan yang belum terselesaikan. (cky)
