LJUBLJANA — Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar menegaskan negaranya tidak memiliki rencana untuk mengusir atau mendeportasi warga Palestina dari Jalur Gaza, di tengah meningkatnya tekanan dari sejumlah menteri sayap kanan agar pemerintah mendorong warga Gaza meninggalkan wilayah itu. Pernyataan tersebut disampaikan Sa’ar dalam konferensi pers di Ljubljana, Slovenia, Rabu (9/9/2026), bertepatan dengan pembukaan kedutaan besar Israel di kota tersebut.
“Kami tidak berencana mengusir atau mendeportasi siapa pun dari Jalur Gaza,” kata Sa’ar. Ia menambahkan bahwa Israel tidak akan menghalangi warga yang secara sukarela ingin berimigrasi apabila ada negara yang bersedia menerima mereka, namun menegaskan pihaknya “tidak akan memaksa siapa pun bertentangan dengan kehendaknya.”
Perbedaan Sikap di Internal Pemerintah Israel
Pernyataan Sa’ar muncul sepekan setelah Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyatakan rencana untuk memfasilitasi migrasi massal warga Palestina dari Gaza masih dalam pembahasan dan hanya “dibekukan” oleh Presiden AS Donald Trump, bukan dibatalkan sepenuhnya. “Pada akhirnya, tidak ada solusi nyata bagi Gaza tanpa migrasi ini,” kata Katz pekan lalu.
Sehari setelah pernyataan Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir memaparkan rencana yang disebutnya bertujuan memindahkan sebagian besar populasi Palestina di Gaza melalui skema “emigrasi sukarela”, termasuk dengan membentuk kementerian khusus. Rencana tersebut menargetkan pemindahan 250 ribu warga Gaza pada tahun pertama, 1,11 juta orang dalam tiga tahun, dan 1,86 juta orang dalam tujuh tahun. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich turut mendukung dorongan tersebut.
Gagasan mendorong “emigrasi sukarela” dari Gaza pertama kali dilontarkan Trump pada Februari 2025, yang saat itu mengusulkan relokasi penduduk Gaza dan sempat berbicara soal pengembangan wilayah pesisir itu menjadi kawasan resor mewah. Usulan tersebut memicu penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk Mesir, dan dikecam oleh warga Palestina sendiri. Dalam rencana perdamaian Gaza yang diumumkan Trump pada Oktober 2025, ia dilaporkan meninggalkan gagasan relokasi tersebut dan sebaliknya menjanjikan akan “mendorong warga untuk tetap tinggal.”
Situasi di Lapangan Tetap Tegang
Perdebatan soal masa depan penduduk Gaza ini berlangsung di tengah situasi keamanan yang masih rawan meski gencatan senjata telah berlaku sejak 10 Oktober 2025. Pada Selasa (8/9/2026), sebuah rumah di kawasan Al-Rimal, Gaza City, dilaporkan rusak akibat serangan Israel yang didahului peringatan evakuasi.
Kementerian Kesehatan Gaza mencatat total korban tewas sejak 7 Oktober 2023 mencapai 73.662 jiwa dengan 174.627 orang luka-luka per Selasa (8/9/2026), termasuk 1.355 warga Palestina yang tewas sejak gencatan senjata berlaku. Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, sebelumnya menyatakan Israel tidak berencana memaksa warga Palestina meninggalkan Gaza.
