GAZAMEDIA.NET – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan adanya pengibaran bendera LGBT yang disandingkan dengan bendera Palestina dalam aksi Women’s March.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis saat memberikan keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (9/11).
MUI menilai pengibaran kedua bendera tersebut mencampuradukkan perjuangan kemerdekaan Palestina dengan kampanye LGBT.
Wakil Ketua Umum MUI M Cholil Nafis menilai pengibaran bendera LGBT bersanding dengan bendera Palestina telah menodai perjuangan kemerdekaan negara tersebut.
“Itu menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan Palestina, karena yang kami perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina, para LGBT jangan numpang di kemurnian itu,” kata Cholil.
Cholil menegaskan, perjuangan menyerukan kemerdekaan Palestina tidak boleh dicampuradukkan dengan aksi dukungan terhadap keberadaan LGBT di Indonesia.
“Meskipun mereka mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak dalam rangka kita mengesahkan atau mentolerir LGBT,” lanjut dia.
Lebih lanjut, pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini menyinggung prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan konstitusi Indonesia.
Kiai Cholil menegaskan bahwa hukum di Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, serta mendefinisikan pernikahan secara sah hanya antara pria dan wanita.
“Kalau mereka mengaku bayar pajak, iya, bayar pajak, tetapi kita harus taat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin dalam undang-undang pernikahan. Pasangannya laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan,” tegasnya.
Kiai Cholil menekankan pentingnya sikap tegas dari masyarakat dan lembaga keagamaan untuk menolak gerakan kampanye LGBT agar tidak mengundang kemurkaan Tuhan.
“Bahkan kami takut dikutuk oleh Allah kalau kami tidak menolak terhadap aksi-aksi LGBT ini. Harusnya mereka malu, malah kita yang jadi malu,” ujarnya.
Kiai Cholil menambahkan, pemerintah memang memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara yang membayar pajak. Namun, bentuk perlindungan tersebut bukan berarti memberikan toleransi atau mengesahkan perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan hukum negara.
“Oleh karena itu, kami berseru, lindungi mereka oleh pemerintah karena bayar pajak, tetapi cara melindungi bukan dengan mentolerir,” ujarnya.
