Rabu pagi, 4 November 2026, peta politik Washington berubah. Demokrat merebut mayoritas di DPR dan Senat AS dalam pemilu sela, menurut proyeksi Associated Press yang dikutip Al Jazeera. Di Michigan, Abdul El-Sayed menjadi Muslim pertama yang terpilih ke Senat AS, setelah berkampanye dengan kritik tajam terhadap perang Israel dan bantuan militer Amerika, sebagaimana dilaporkan AFP. Ro Khanna, yang menyerukan penghentian bantuan militer ke Israel, kembali terpilih ke DPR. Ini adalah peluang nyata bagi Palestina. Namun peluang hanya berarti jika diarahkan pada tujuan yang benar: berakhirnya pendudukan dan berdirinya negara Palestina yang berdaulat penuh, bukan sekadar bantuan yang lebih “bersyarat” atau gencatan senjata yang terus bocor.
Gencatan senjata yang belum menjadi perdamaian
Gencatan senjata di Gaza berlaku sejak 10 Oktober 2025 dengan mediasi AS. Hampir setahun kemudian, tahap yang paling sulit, yaitu penarikan pasukan Israel dan pelucutan senjata Hamas, belum dijalankan, menurut laporan Al Jazeera pada Juni lalu. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat korban tewas sejak perang dimulai telah melampaui 73.000 jiwa. Hampir seluruh dua juta penduduk Gaza berulang kali mengungsi dan kini bertahan di jalur sempit pesisir, sebagian besar di tenda darurat atau bangunan rusak.
Pertama: pergeseran di Amerika itu struktural, bukan musiman
Pada Februari 2026, survei Gallup menunjukkan untuk pertama kalinya sejak pelacakan dimulai pada 2001, lebih banyak warga AS yang bersimpati kepada Palestina (41 persen) daripada kepada Israel (36 persen). Pada Juli, 103 dari 212 anggota DPR dari Demokrat memilih mencabut bantuan militer Israel senilai 3,3 miliar dolar AS. Amandemen itu memang kalah, 314 banding 104, tetapi dulu hampir mustahil sebuah usulan semacam itu mendapat dukungan separuh lebih satu fraksi. Jajak pendapat Washington Post-Ipsos menemukan hampir tiga perempat pemilih Demokrat ingin bantuan itu dikurangi atau dihentikan. Politisi mengikuti pemilih, dan pemilih kini bergerak.
Kedua: yang sedang berlangsung di Gaza masih jauh dari damai
UNICEF melaporkan setidaknya 300 anak tewas di Gaza sejak gencatan senjata diumumkan, sebagaimana dikutip Anadolu pada Agustus. Kementerian Luar Negeri Palestina menuduh Israel masih membatasi perlintasan dan arus bantuan, yang disebutnya pelanggaran hukum humaniter internasional. Satu laporan pada Oktober bahkan menyebut korban tewas sejak gencatan telah melewati seribu orang. Sebuah gencatan senjata yang tetap memakan korban setiap pekan lebih tepat disebut jeda, bukan solusi.
Ketiga: memotong senjata bukan tujuan, kedaulatan adalah tujuan
Di sinilah bahayanya. Jika energi politik baru di Washington berhenti pada urusan syarat bantuan, hasilnya hanya pendudukan yang dikelola lebih sopan. Perdana Menteri Netanyahu menolak pembentukan negara Palestina, sebagaimana dilaporkan CNN, dan selama penolakan itu menjadi kebijakan, setiap tambahan bantuan kemanusiaan hanya menambal luka tanpa menyembuhkannya. Hak menentukan nasib sendiri adalah hak, bukan hadiah dari hasil pemilu negara lain. Pemilu AS juga punya batas: Presiden Trump sudah menyatakan akan memveto kebijakan Demokrat yang ia anggap tak masuk akal.
Mengakui kompleksitas
Gambarnya tidak hitam putih, dan pembela Palestina yang kredibel perlu mengakuinya. Demokrat sendiri terbelah. Pemimpin DPR Hakeem Jeffries menolak amandemen tersebut meski mengakui kebijakan Timur Tengah AS perlu berubah. Steny Hoyer berargumen bahwa bantuan itu penting untuk menghadapi Hamas dan Hezbollah. J Street menyebut usulan itu terlalu luas. Israel mengklaim bantuan kemanusiaan masuk dalam volume besar sejak gencatan, dan PBB pernah melaporkan pasukan terkait Hamas mengganggu distribusi bantuan di satu lokasi, menurut New York Times pada Juli. Serangan 7 Oktober 2023 juga merenggut nyawa warga sipil Israel yang layak dikenang. Survei Gallup bahkan menemukan hanya sekitar tiga dari sepuluh warga Israel dan warga Palestina di Tepi Barat serta Yerusalem Timur yang mendukung solusi dua negara. Semua ini menunjukkan jalan menuju kedaulatan itu berliku. Tetapi kerumitan bukan alasan menunda hak. Kerumitan adalah alasan untuk bekerja lebih serius.
Implikasi lebih luas
Jika Kongres baru benar-benar mengaitkan bantuan dengan kepatuhan pada hukum, ini bisa menjadi preseden: sekutu terdekat pun tunduk pada aturan yang sama. Bagi dunia, termasuk Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, pesannya jelas: diplomasi tidak lagi berhadapan dengan tembok konsensus Washington yang kokoh. Peran media juga penting. Pergeseran opini publik Amerika tidak lepas dari liputan perang yang terus bergulir, dan itu menunjukkan bahwa cerita yang terus diceritakan akhirnya mengubah kebijakan.
Penutup
Kemenangan Demokrat bukan kemerdekaan Palestina. Ia hanya membuka pintu yang selama puluhan tahun tertutup rapat. Yang menentukan adalah siapa yang berjalan melaluinya, dan ke arah mana. Tugas kita, para penulis, diplomat, dan warga yang peduli, adalah memastikan arahnya tidak berhenti pada manajemen krisis, tetapi menuju satu hal: Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh. Teruslah menulis, bersuara, dan menekan, karena perubahan ini terjadi justru karena banyak orang menolak diam.
