Pemilu Israel 2026, pengepungan Hebron, rekor serangan pemukim, dan gencatan senjata Gaza yang tak menghentikan korban: satu pekan, satu logika
Senin pagi, 2 November 2026, sekitar pukul enam, pasukan pendudukan menarik diri dari Hebron setelah sepuluh hari pengepungan. Keluarga-keluarga dari lingkungan Ein Deir Baha dan Al-Jalda, yang dikosongkan sehari setelah dua tentara tewas ditembak di sebuah pos pemeriksaan pada 23 Oktober, pulang dengan barang-barang di atap mobil menuju rumah yang sebagian sudah rusak atau dibongkar. Menurut wali kota, sekolah dan lima universitas yang sempat tutup mulai dibuka kembali. Pada hari yang sama, para politisi rezim Zionis masih sibuk menghitung kursi hasil pemilu 27 Oktober: blok Benjamin Netanyahu meraih 53 kursi, blok Gadi Eisenkot 48, dan partai-partai yang dipimpin warga Palestina di dalam Israel mencetak rekor 19 kursi. Dua dunia ini bertemu di satu pekan yang sama, dan pertemuan itulah yang layak ditelaah.
Pekan ini memberi kita dua gambar yang tampak bertolak belakang. Di Knesset, kebuntuan: tak ada blok yang sanggup membentuk pemerintahan sendirian di parlemen 120 kursi, dan suara warga Palestina Israel mendadak menjadi penentu. Di lapangan, kemapanan: pengepungan, penutupan jalan, serangan pemukim, dan tembakan harian di Gaza yang berjalan terus, siapa pun yang kelak duduk di kursi perdana menteri. Pertanyaan inti tulisan ini sederhana: apakah kebuntuan di atas mengubah apa pun di bawah?
Tesis saya, yang bersifat argumentatif dan bukan fakta tunggal: pendudukan bekerja sebagai struktur, bukan sebagai kepribadian. Pergantian figur penting, tetapi tidak otomatis menyentuh mesin penutupan jalan, penghancuran rumah, dan zona tembak yang dijalankan aparat. Batasannya perlu dinyatakan sejak awal. Angka-angka di bawah saya sandarkan pada sumber yang disebut satu per satu, dan angka yang masih bergerak saya sajikan sebagai rentang. Ini analisis, bukan pembelaan moral atas pihak mana pun yang disebut di dalamnya, termasuk partai-partai Palestina yang saya bahas secara simpatik.
Sembilan Belas Kursi, dan Tuduhan “Pemilu Dicuri”
Hasil final menunjukkan Likud 27 kursi, partai Yashar pimpinan Eisenkot 21, Joint List 11, dan Ra’am 8, sehingga dua kekuatan Palestina Israel itu mengumpulkan 19 kursi, tertinggi dalam sejarah dan hampir dua kali lipat dari 10 kursi sebelumnya, menurut penghitungan Times of Israel. Komisi pemilu mencatat hampir 840.000 suara untuk Ra’am dan Joint List, naik 64 persen dari pemilu 2022. Blok koalisi Netanyahu, yang memegang 68 kursi di Knesset lama, turun menjadi 53.
Respons terhadap rekor ini patut dicatat. Likud menuduh pemilu “dicuri” oleh partai-partai Palestina dengan klaim pendanaan Qatar yang belum terbukti; Qatar membantah, sumber kepolisian kepada Times of Israel menyatakan tidak ada bukti kecurangan luas, dan ketua komisi pemilu Noam Sohlberg menyatakan pemilu berlangsung semestinya. Ada pelajaran di sini yang tidak memerlukan hiperbola: suara warga Palestina dihargai sebagai angka ketika ia berguna, dan dicurigai sebagai ancaman ketika ia menentukan.
Catatan nuansa perlu hadir di sini. Kenaikan 64 persen itu belum tentu mencerminkan satu sikap politik yang seragam. Ra’am dan Joint List berlari terpisah, dengan kalkulus yang berbeda, dan hasil pemilu lebih menunjukkan mobilisasi pemilih ketimbang konsensus strategi. Rekor kursi juga tidak otomatis berarti pengaruh.
Rekor elektoral tidak sama dengan perubahan struktural: kursi bisa bertambah sementara penutupan jalan tetap di tempatnya.
Matematika Koalisi Tidak Menjawab Soal Pendudukan
Bila blok Eisenkot (48) ditambah partai-partai Palestina (19), jumlahnya 67, melampaui ambang 61. Tanpa mereka, yang tersisa hanya kesepakatan persatuan antara dua blok Zionis utama atau pemilu ulang, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera. Namun angka itu segera berhadapan dengan syarat. Avigdor Lieberman, pemimpin Yisrael Beytenu dengan 7 kursi, menolak bergantung pada partai Arab. Eisenkot sendiri, menurut Al Jazeera, mengajukan empat syarat bagi calon mitra koalisi, termasuk pengakuan atas Israel sebagai negara “Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter” serta wajib dinas nasional bagi seluruh warga, termasuk warga Palestina. Bagi partai-partai itu, dua syarat ini bukan detail teknis; keduanya menyentuh identitas.
Pelajaran analitisnya jelas: pihak yang disebut “oposisi” pun menempatkan warga Palestina sebagai pelengkap hitungan, bukan mitra setara. Kritik ini tidak berhenti pada Zionis tengah. Partai-partai Palestina juga menghadapi dilema yang nyata dan belum terpecahkan. Pemimpin Ra’am, Mansour Abbas, menyatakan yakin partainya akan bergabung dalam pemerintahan, sedangkan Joint List, menurut Times of Israel, menyatakan tidak akan masuk koalisi namun siap membantu menjatuhkan Netanyahu. Menopang pemerintahan dari luar memang bisa menjatuhkan figur, tetapi tidak menjamin kebijakan atas Hebron, Masafer Yatta, atau Gaza berubah. Pertanyaan yang jujur adalah apakah 19 kursi itu akan berubah menjadi daya tawar nyata, atau sekadar menjadi tangga bagi pemerintahan yang syarat-syaratnya tetap menuntut kesetiaan pada kerangka yang sama.
Hebron: Sepuluh Hari Hukuman Kolektif
Pada 23 Oktober, dua penyerang Palestina menembak sebuah pos pemeriksaan dekat Hebron dan menewaskan dua tentara, menurut laporan AFP. Dua nyawa tentara itu nyata, dan analisis ini tidak berusaha menghapusnya dari catatan. Yang dipersoalkan adalah apa yang menyusul: pada pagi berikutnya, militer mengosongkan lingkungan tempat dua penyerang tinggal. Jumlah warga terdampak bervariasi menurut sumber. Data Kota Hebron yang dikutip Arab News menyebut 491 keluarga atau 3.189 jiwa; AFP menyebut lebih dari 3.000; Gubernuran Hebron sekitar 3.300; data kota lain yang dikutip Siasat 4.969 jiwa; sementara unit data Al Jazeera per 29 Oktober mencatat sekitar 5.000. Karena angka ini belum diverifikasi independen, saya menyajikannya sebagai rentang, kira-kira 3.000 sampai 5.000 orang.
Rinciannya serupa: Al Jazeera menghitung sedikitnya 120 penangkapan dan sepuluh pintu masuk kota ditutup; Kota Hebron menyebut 15 rumah dan bangunan dihancurkan serta 327 toko dipaksa tutup. Gubernur Khaled Dudin menaksir kerugian ekonomi harian 10 sampai 12 juta shekel, di kota yang menurut Al Jazeera menyumbang sekitar 40 persen produksi industri Palestina; angka ini berasal dari pejabat Palestina dan belum saya temukan konfirmasi independen. Pihak militer Israel menyatakan pasukan melakukan penggeledahan, menahan dan menginterogasi tersangka, serta menyita empat senjata, beberapa rompi, dan perlengkapan militer.
Di titik ini, argumen hukum menjadi penting. Mengusir ribuan orang dari rumah dan meruntuhkan rumah keluarga penyerang adalah bentuk hukuman yang menimpa orang yang tidak melakukan serangan. Itulah yang dalam hukum humaniter dikenal sebagai hukuman kolektif, yang dilarang oleh Konvensi Jenewa Keempat. Pejabat Palestina menuduh operasi itu dimanfaatkan untuk menggalang suara pemukim; tidak ada pejabat Israel yang menyatakannya secara terang-terangan, sehingga tuduhan itu patut diperlakukan sebagai dugaan, bukan fakta. Yang dilaporkan Jerusalem Post lewat Al Jazeera, dan belum saya cek ke sumber kedua, adalah bahwa kepala staf militer menyarankan keluar dari Hebron sebelum pemilu tetapi Netanyahu menolak. Seandainya benar, ia tetap menunjukkan bahwa keputusan operasional dan kalkulasi elektoral sulit dipisahkan, bahkan tanpa niat yang diakui.
Hukuman kolektif tidak menjadi sah hanya karena ia datang dengan nama operasi.
Musim Zaitun, Rekor Serangan
OCHA mendokumentasikan 397 serangan pemukim yang menimbulkan korban atau kerusakan sepanjang 1 sampai 26 Oktober, angka bulanan tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2006, dan hitungan itu belum mencakup lima hari terakhir bulan itu. Dalam laporan situasi 22 Oktober, OCHA juga mencatat 272 serangan terkait panen zaitun sejak 1 September, melampaui total seluruh musim panen 2024 dan 2025. Kantor berita PBB melaporkan sekitar 286.000 pohon zaitun rusak antara 2023 dan akhir September 2026, termasuk 100.000 pohon pada tahun ini sebelum musim panen dimulai.
Pola yang berulang, menurut Al Jazeera, terdengar akrab: pemukim menyerang pemetik, tentara menetapkan zona militer tertutup dan memerintahkan petani pergi, dan panen hilang. Di Wadi Rakhim, Yousef Shanaran, yang menurut Al Jazeera terkepung di rumahnya bersama keluarga selama empat pekan, mengatakan sumur di depan rumahnya diracuni pemukim; keterangan ini bersumber pada satu saksi dan belum diverifikasi independen. Di Masafer Yatta, sedikitnya 12 desa terputus, dan agensi Wafa melaporkan 10 guru sekolah Jinba ditahan pada Minggu.
Nuansa metodologis perlu dicatat: OCHA hanya menghitung serangan yang menimbulkan korban atau kerusakan, sehingga angkanya lebih mendekati batas bawah ketimbang total. Lembaga lain menghitung dengan cara berbeda; Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman Palestina, misalnya, menyebut 409 serangan oleh pemukim dan pasukan Israel pada 1 sampai 22 Oktober. Perbedaan definisi tidak membatalkan tren, tetapi mengingatkan kita untuk menyebut siapa yang menghitung.
Gencatan Senjata Gaza: Jeda yang Berdarah
Gencatan senjata diumumkan 10 Oktober 2025. Sejak itu, Kementerian Kesehatan Gaza menyebut 1.593 orang tewas per 2 November (Al Jazeera), dan 1.599 per 3 November menurut laporan Anadolu yang dikutip Middle East Monitor; angka ini bergerak hampir setiap hari, sehingga saya menyebutnya sekitar 1.600 dengan atribusi kementerian. Dua catatan penting. Pertama, kementerian ini dikelola Hamas dan angkanya tidak membedakan kombatan dari sipil. Kedua, Kantor HAM PBB (OHCHR) secara independen memverifikasi 1.076 kematian akibat konflik antara pengumuman gencatan senjata dan akhir Juli 2026, termasuk 268 anak dan 126 perempuan; angka ini berhenti di Juli, sehingga tidak bisa dibandingkan langsung dengan hitungan kementerian.
OHCHR juga menyatakan keprihatinan serius bahwa perlakuan pasukan Israel di sekitar “garis kuning” menjadikannya zona tembak tempat kekuatan mematikan digunakan sewenang-wenang. Saya memakai kata “keprihatinan” karena itulah kata yang dipilih lembaga itu, bukan vonis hukum. Pekan lalu, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, korban termasuk anak berusia enam dan delapan tahun yang meninggal akibat tembakan di al-Mawasi dan Khan Younis, serta seorang balita yang tewas bersama ayahnya dalam serangan di dekat Taj Mall, Kota Gaza. Mereka syuhada yang tak pernah memilih untuk berada di sana. Lima pria yang disebut Kementerian Dalam Negeri Gaza sebagai polisi tewas dalam serangan drone di al-Mawasi pada 1 November; status mereka diperdebatkan dan saya menyebutnya apa adanya.
Otoritas Israel menyebut banyak korban pekan ini adalah anggota Hamas, tanpa bukti yang disampaikan; laporan Palestina menggambarkan setidaknya satu korban yang dituduh itu sebagai guru. Dua klaim itu belum terverifikasi, dan sulit diverifikasi ketika akses wartawan independen dibatasi. Fakta yang tidak bergantung pada klaim itu: kehidupan sipil di Gaza belum pulih, dan jeda itu tidak menghentikan pemakaman.
Gencatan senjata yang ditandai korban harian adalah jeda, bukan perdamaian.
Musim Dingin Datang Lebih Dulu daripada Bantuan
Menurut Kementerian Pembangunan Sosial Gaza sebagaimana dikutip Al Jazeera, sekitar 200.000 tenda dibutuhkan, sementara hanya puluhan yang tiba karena pembatasan masuk dari Israel. Dua bayi perempuan meninggal akibat luka bakar dalam kebakaran tenda di al-Mawasi pada Jumat 30 Oktober. Bulan Sabit Merah memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam runtuh setelah 26 rumah sakit tidak beroperasi, dengan kekurangan bahan bakar mengancam fasilitas yang tersisa. Angka-angka ini berasal dari pihak Palestina; saya tidak menemukan tanggapan resmi Israel yang dikutip sumber yang saya periksa, sehingga angka tenda dan rumah sakit sebaiknya dibaca sebagai klaim pihak yang paling dekat dengan lapangan, bukan hasil audit independen.
Benang merah ketiga lokasi ini, Knesset, Hebron, dan Gaza, bukan konspirasi satu orang. Ia adalah rutinitas: akses diatur, gerak dibatasi, dan hukuman ditimpakan lintas individu, sementara politik elektoral menentukan siapa yang memegang saklarnya. Itu sebabnya menjatuhkan Netanyahu bisa menjadi tujuan sah bagi banyak orang, sekaligus bukan jawaban memadai bagi pengepungan Hebron.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Utamakan kebutuhan musim dingin. Angka 200.000 tenda versus puluhan yang tiba menjadi alasan konkret untuk menyalurkan zakat dan infak sekarang. Pilih lembaga yang punya jalur penyaluran dan laporan terbuka, misalnya BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, MER-C, atau Adara Foundation, lalu tanyakan secara spesifik apakah mereka memiliki program tenda atau perlengkapan musim dingin dan bagaimana barang itu masuk.
- Sebarkan angka dengan nama penghitungnya. Gunakan 397 serangan pemukim (OCHA, 1–26 Oktober) dan 1.076 kematian terverifikasi (OHCHR, sampai Juli 2026), bukan “ribuan” tanpa sumber. Di kampus, masjid, dan komunitas, buat ringkasan satu halaman yang menyebut lembaga, tanggal, dan batas hitungannya. Cara ini lebih sulit dibantah dan lebih sulit dicap propaganda.
- Dorong sikap diplomatik yang spesifik. Kirim surat atau audiensi ke Kementerian Luar Negeri dan Komisi I DPR agar Indonesia menuntut tiga hal di forum internasional: akses masuk tenda dan bahan bakar rumah sakit, perlindungan panen dan akses petani, serta penyelidikan independen atas korban di sekitar garis kuning. Sertakan angka dari artikel ini sebagai lampiran.
Pekan ini, rekor 19 kursi, sepuluh hari Hebron, dan seribu enam ratus nyawa di bawah gencatan senjata terbaca sebagai angka. Di baliknya ada pintu yang diketuk tentara, sumur yang tak lagi bisa dipakai, dan tenda yang terbakar di malam yang mulai dingin.
Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kalimat itu ditulis oleh bangsa yang pernah menunggu pintu dibuka. Ia tidak bertanya siapa yang memegang kursi mayoritas di Knesset; ia bertanya apakah pintu itu terbuka.
Kita tidak tahu apakah koalisi yang kelak terbentuk akan menyentuh logika pendudukan. Bisa jadi pemerintahan baru lebih sopan dalam bahasa dan sama kerasnya di lapangan; bisa jadi 19 kursi itu memaksa kompromi yang selama ini ditolak. Kedua kemungkinan belum bisa dibuktikan hari ini.
Yang bisa kita pastikan adalah ini: selama keluarga Palestina masih harus menunggu keputusan koalisi orang lain untuk bisa memetik zaitun dan tidur di bawah atap, apa gunanya kursi, di Knesset atau di mana pun, bagi mereka yang menunggu?
