LONDON — Lebih dari 80 anggota parlemen (MP) dan anggota House of Lords Inggris mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi menyeluruh terhadap Israel. Desakan itu muncul di tengah kritik dari sejumlah organisasi kemanusiaan terhadap warisan Perdana Menteri Inggris yang akan lengser, Keir Starmer, terkait kebijakannya atas Palestina.
Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, para politisi tersebut meminta pemerintah bertindak sesuai dengan opini penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai pendudukan Israel di wilayah Palestina.
Pada 19 Juli, tepat dua tahun sejak ICJ memutuskan pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah “melanggar hukum”, serta menyatakan kebijakan pemisahan hampir total terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki melanggar hukum internasional terkait segregasi rasial dan apartheid.
“Kami mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi dan langkah-langkah konkret lainnya guna memenuhi kewajiban hukumnya berdasarkan putusan tersebut dan hukum internasional secara lebih luas,” tulis para penandatangan surat yang dipimpin anggota Partai Buruh Imran Hussain dan Richard Burgon.
Organisasi Kemanusiaan Desak PM Baru Bertindak
Pada Rabu (17/7), sebanyak 17 organisasi amal Inggris menyerukan kepada Andy Burnham, yang dijadwalkan menggantikan Starmer sebagai perdana menteri, agar mengambil langkah tegas untuk mengakhiri kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina.
Organisasi-organisasi tersebut, termasuk Save the Children UK, Medical Aid for Palestinians, Islamic Relief, dan Amnesty International UK, menyatakan Burnham harus mengambil tindakan tegas terkait Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, seraya memperingatkan rakyat Palestina tidak mampu lagi menanggung kelambanan politik.
Menilai warisan Starmer terhadap Palestina, Save the Children UK menyatakan:
“Sejarah akan mengingat keterlibatan Anda.”
Organisasi tersebut menambahkan , meskipun pemerintah Starmer sempat menangguhkan sebagian ekspor senjata pada 2024, Inggris tetap memungkinkan berlanjutnya serangan Israel melalui pasokan komponen pesawat tempur F-35.
Israel Terus Memperluas Wilayah Jajahan
Para anggota parlemen yang menandatangani surat itu, termasuk mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, anggota Partai Hijau Sian Berry dan Hannah Spencer, mantan menteri Lord Peter Hain, serta penyintas Kindertransport Lord Alf Dubs, menilai sejak putusan ICJ pada Juli 2024, Israel justru semakin memperdalam pendudukannya yang ilegal.
Mantan Menteri Keuangan Bayangan Partai Buruh, John McDonnell, mengatakan kepada Middle East Eye pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertindak seolah kebal hukum.
“Pemerintah Netanyahu jelas percaya dapat bertindak tanpa konsekuensi ketika menghancurkan setiap harapan bagi solusi dua negara melalui aneksasi total Tepi Barat,” ujarnya.
Ia berharap perdana menteri baru Inggris menyadari pemerintah Inggris memiliki kewajiban untuk bertindak.
Pendudukan Meluas di Gaza dan Tepi Barat
Israel kini menguasai lebih dari 60 persen wilayah Jalur Gaza, yang sebagian besar telah hancur akibat perang yang oleh banyak pihak disebut sebagai genosida. Selain itu, Israel juga memperluas operasi militernya ke Suriah dan Lebanon selatan dengan dalih memerangi Hizbullah.
Di Tepi Barat, Israel semakin meningkatkan langkah-langkah aneksasi, termasuk menyetujui rencana pendaftaran tanah sebagai properti negara Israel.
Pada September tahun lalu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang juga berperan sebagai administrator de facto Tepi Barat, meluncurkan rencana kontroversial untuk menganeksasi sekitar 82 persen wilayah Tepi Barat.
Smotrich, seorang tokoh pemukim sayap kanan, mengatakan prinsip rencana tersebut adalah mengambil “sebanyak mungkin tanah dengan sesedikit mungkin penduduk Palestina.”
Desakan Sanksi terhadap Israel
Dalam surat kepada Yvette Cooper, para anggota parlemen menilai tindakan Israel selama dua tahun terakhir menunjukkan tanpa langkah yang jauh lebih tegas, pemerintah Israel akan terus mengabaikan kecaman internasional dan memperluas pendudukan ilegalnya.
Mereka mengingatkan ICJ telah menegaskan seluruh negara berkewajiban tidak mengakui legalitas pendudukan Israel dan tidak melakukan hubungan ekonomi maupun perdagangan yang mendukung pendudukan tersebut.
Surat itu juga menyebut meskipun pemerintah Inggris mengakui temuan ICJ, London belum mengambil langkah hukum maupun politik yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban moral dan hukumnya.
Para politisi mendesak pemerintah Inggris untuk:
- Melarang seluruh perdagangan dengan permukiman ilegal Israel.
- Menindak perusahaan yang memperoleh keuntungan dari pendudukan.
- Menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
- Menangguhkan perjanjian perdagangan Inggris-Israel.
- Menghentikan seluruh ekspor senjata ke Israel, termasuk komponen pesawat tempur F-35.
Andy Burnham Janjikan Pendekatan Lebih Tegas
Surat tersebut muncul ketika Andy Burnham, yang akan menggantikan Starmer pekan depan, menghadapi sorotan terkait sikapnya terhadap konflik Israel-Palestina.
Burnham sebelumnya meminta maaf atas respons Partai Buruh pada awal perang di Gaza.
“Saya tahu banyak orang merasa pada awal aksi militer Israel di Gaza, partai saya tidak mengambil langkah yang tepat, dan saya meminta maaf atas hal itu. Respons kami terlalu sering tidak memadai. Kami harus berbuat lebih baik,” katanya.
Ia menggambarkan penderitaan di Gaza sebagai “luka pada hati nurani bersama” dan menegaskan Inggris perlu meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel.
Burnham juga mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintahan Starmer, seperti pengakuan terhadap Palestina, pemberian sanksi kepada menteri-menteri Israel dari kelompok sayap kanan, serta penghentian pengiriman bom dan amunisi buatan Inggris ke Israel.
“Langkah-langkah penting memang sudah diambil. Namun harus diakui, Inggris terlambat menyerukan gencatan senjata. Kini kita harus memperkuat pendekatan kita,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yvette Cooper juga mengakui respons awal Partai Buruh terhadap krisis Gaza merupakan sebuah kesalahan. Namun, sejumlah organisasi kemanusiaan menilai perubahan retorika belum tentu diikuti perubahan kebijakan.
Manajer Advokasi dan Riset Medical Aid for Palestinians, Halla Keir, mengatakan hampir tiga tahun sejak perang di Gaza dimulai, kebutuhan untuk bertindak semakin mendesak.
“Hukum internasional telah memberikan kewajiban yang jelas kepada Inggris. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian politik untuk bertindak,” katanya.
Senada, Save the Children UK menyatakan meskipun penderitaan rakyat Palestina tidak dapat dihapus, perdana menteri berikutnya memiliki kesempatan untuk mengakhiri peran pemerintah Inggris sebagai sekutu dari tindakan-tindakan yang disebut sebagai kekejaman terhadap Palestina.
