Bukan analis luar atau musuh yang paling keras mempertanyakan apakah strategi Israel sejauh ini berhasil — melainkan mantan kepala Mossad, mantan penasihat keamanan nasional, dan koresponden militer senior Israel sendiri. Ini analisis tentang jarak antara tujuan yang dinyatakan resmi dan apa yang benar-benar tercapai di lapangan.
Haaretz, salah satu surat kabar tertua dan paling dihormati di Israel, menerbitkan analisis pada April 2026 dengan judul yang tak berbasa-basi: “Netanyahu Menetapkan Tiga Tujuan untuk Perang di Iran. Ia Tidak Mencapai Satu Pun.” Ketiga tujuan yang dimaksud — menciptakan kondisi bagi runtuhnya rezim klerikal Iran, melumpuhkan program nuklirnya, dan membatasi kemampuan Hizbullah di Lebanon — adalah tujuan yang secara terbuka dinyatakan pemerintah Israel sendiri selama perang. Analisis ini bukan berasal dari Teheran atau kritikus luar, melainkan dari media arus utama Israel yang menelusuri jarak antara retorika kemenangan pemerintah dan apa yang benar-benar berubah di lapangan.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar: jika tujuan resmi yang dinyatakan berulang kali gagal tercapai — bukan menurut penulis artikel ini, melainkan menurut pers dan pakar keamanan Israel sendiri — pertanyaan yang lebih relevan bukan “apa yang berhasil dicapai Israel”, melainkan “apa yang sebenarnya sedang dikejar oleh strategi yang tampak terus berulang meski tujuan resminya tak kunjung tercapai”. Artikel ini mencoba menjawabnya dengan menelusuri tiga lapis: doktrin keamanan resmi Israel, kesenjangan antara tujuan perang yang dinyatakan dan hasil nyata, dan kritik dari kalangan keamanan Israel sendiri soal apa yang mereka sebut sebagai strategi “menjaga semua front tetap membara”.
Doktrin Resmi: Deterensi, Bukan Penaklukan
Secara formal, doktrin keamanan Israel — sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Strategi IDF 2015 di bawah Kepala Staf Gadi Eisenkot dan diperbarui lewat berbagai kajian Institute for National Security Studies (INSS) — dibangun di atas lima prinsip: deterensi, peringatan dini, pertahanan, mengalahkan musuh, dan kemenangan. Israel, secara resmi, tidak pernah mendeklarasikan tujuan aneksasi teritorial sebagai doktrin negara; fokusnya dinyatakan sebagai pencegahan ancaman eksistensial dari aktor non-negara seperti Hamas dan Hizbullah, serta ancaman program nuklir Iran. Sebuah undang-undang baru bahkan mewajibkan setiap pemerintah Israel merumuskan strategi keamanan nasional resmi dalam 150 hari sejak pembentukannya — dokumen yang menurut BESA Center belum pernah benar-benar disusun secara koheren sepanjang sejarah Israel, mencerminkan apa yang disebut sejumlah pakar sebagai “pergeseran strategis tanpa keputusan formal yang jelas”.
Trauma 7 Oktober 2023 secara eksplisit disebut dalam dokumen kebijakan INSS 2025-2026 sebagai “bencana paling menghancurkan sejak Holocaust” yang mengguncang fondasi keamanan nasional Israel — bahasa yang menunjukkan bagaimana peristiwa itu membentuk ulang keseluruhan wacana kebijakan resmi, bukan sekadar satu insiden dalam rangkaian panjang konflik. Ini konteks penting: apa pun penilaian kritis yang muncul soal implementasi strategi Israel selanjutnya, ia tidak bisa dipahami tanpa mengakui bahwa titik tolaknya adalah persepsi ancaman eksistensial yang nyata bagi banyak warga dan pembuat kebijakan Israel, bukan semata kalkulasi ofensif.
Tiga Tujuan Perang Iran yang Tak Tercapai
Menurut analisis Haaretz, tiga tujuan spesifik yang dinyatakan Netanyahu untuk perang melawan Iran masing-masing berakhir dengan hasil yang jauh dari klaim kemenangan resmi. Pertama, soal menciptakan kondisi keruntuhan rezim Iran: bukan hanya rezim itu bertahan, tapi suksesi kepemimpinan berjalan mulus dari Ali Khamenei ke putranya Mojtaba Khamenei — yang menurut analisis J Street justru dinilai berpotensi “lebih ekstrem” dari ayahnya. Kedua, soal program nuklir: nasib 460 kilogram uranium yang telah diperkaya Iran tetap belum terselesaikan menurut analisis Chatham House, dengan kemungkinan kesepakatan mendatang justru menyerupai kerangka JCPOA 2015 — kesepakatan yang selama satu dekade berusaha dibongkar pemerintahan Netanyahu sendiri. Ketiga, soal pembatasan Hizbullah: alih-alih melemah, kerangka gencatan senjata yang muncul dari perang ini, menurut Haaretz, justru berpotensi memperkuat posisi tawar Hizbullah dalam jangka menengah.
Amos Harel, koresponden militer senior Haaretz, menempatkan ini dalam konteks yang lebih luas: “Ini kali keempat berturut-turut — sekali di Gaza, sekali di Lebanon, dan dua kali di Iran — klaim kemenangan total dan penghapusan ancaman eksistensial [Netanyahu] terbukti sebagai janji kosong,” tulisnya, sebagaimana dikutip J Street. Berdasarkan tabulasi yang sama, perang ini menewaskan sedikitnya 15 anggota militer AS, 20 warga Israel, dan lebih dari 3.000 warga Iran — angka yang, terlepas dari klaim kemenangan resmi, digunakan mantan Wakil Kepala Staf IDF Yair Golan untuk menyebut hasil perang ini sebagai “salah satu kegagalan strategis paling parah yang pernah dialami Israel”.
“Tidak ada yang namanya perang untuk mengakhiri segala perang,” kata Brigadir Jenderal (Purn.) IDF Eran Ortal, menanggapi klaim bahwa serangan militer bisa menghapus ancaman Iran secara permanen.
Doktrin “Super-Sparta”: Ketika Perang Abadi Menjadi Strategi Itu Sendiri
Di sinilah muncul kerangka yang menurut analisis Chatham House lebih menjelaskan pola perilaku Israel dibanding sekadar daftar tujuan resmi yang gagal tercapai satu per satu. Netanyahu sendiri menyebut visinya sebagai model “Super-Sparta” — negara yang secara sadar melembagakan kondisi perang intensitas rendah-menengah yang permanen, alih-alih mengejar titik akhir yang jelas dan terdefinisi. Menurut jajak pendapat INSS yang dikutip Chatham House, meski 61 persen publik Israel menolak gencatan senjata dengan Iran (dibanding 29 persen yang mendukung), dukungan itu tidak diterjemahkan menjadi kepercayaan pada kemampuan koalisi pemerintah mengelola perang — mencerminkan apa yang disebut laporan itu sebagai “paradoks mendalam”: masyarakat mendukung tujuan perang, tapi makin skeptis terhadap kemampuan pemerintah mewujudkannya secara meyakinkan.
Yang menarik dari kerangka ini: ketidakjelasan tujuan bukanlah kegagalan strategi, melainkan mungkin justru fitur dari strategi itu sendiri. Sebuah negara yang mempertahankan kondisi mobilisasi permanen — tanpa titik akhir yang jelas — punya insentif politik domestik tersendiri: ancaman eksternal yang berkelanjutan bisa menjadi alasan mempertahankan koalisi pemerintahan yang sebaliknya rapuh, menunda pertanyaan sulit soal akuntabilitas 7 Oktober, dan mengalihkan perhatian dari perpecahan domestik lain. Ini bukan tuduhan atas motif tersembunyi, melainkan pembacaan struktural yang ditawarkan sendiri oleh analis kebijakan luar negeri Barat yang mengamati pola insentif politik yang berulang.
Kritik dari Dalam: “Menjaga Semua Front Tetap Membara”
Kritik paling tajam justru datang dari lingkaran keamanan Israel sendiri. Tamir Pardo, mantan Direktur Mossad, dan Nimrod Novik, mantan penasihat senior mendiang Perdana Menteri Shimon Peres, menyimpulkan doktrin pemerintahan saat ini secara blak-blakan: “[Doktrin] pemerintahan mereka sederhana dan sinis: menjaga semua front tetap membara.” Menurut keduanya, kekerasan pemukim yang meningkat tajam di Tepi Barat — dengan lebih dari 1.500 warga Palestina terusir dan 11 tewas oleh pemukim Israel sejak awal 2026 — bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan komponen inti dari strategi yang lebih luas untuk membuka jalan aneksasi bertahap.
Commanders for Israel’s Security (CIS), gerakan yang beranggotakan lebih dari 550 mantan pejabat keamanan senior Israel, bahkan mengidentifikasi front Tepi Barat sebagai ancaman paling eksistensial bagi masa depan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis — penilaian yang secara langsung bertentangan dengan prioritas resmi pemerintah yang menempatkan Iran dan Hizbullah sebagai ancaman utama. Kritik semacam ini penting karena datang bukan dari pihak yang menolak keabsahan kekhawatiran keamanan Israel secara keseluruhan, melainkan dari figur-figur yang justru menghabiskan karier mereka mengelola keamanan negara itu sendiri — sehingga kritiknya sulit dipatahkan dengan tuduhan “tidak memahami ancaman nyata yang dihadapi Israel”.
Ancaman yang Diakui Luas, Terlepas dari Perdebatan Implementasi
Penting ditegaskan: kritik tajam dari kalangan keamanan Israel sendiri terhadap implementasi kebijakan pemerintah bukan berarti mereka menyangkal adanya ancaman nyata yang dihadapi Israel. Menurut J Street sendiri, “sebagian besar komunitas keamanan nasional, kelas politik, dan masyarakat Israel sepakat bahwa Iran menimbulkan ancaman” — perbedaan pendapat yang muncul bukan soal apakah ancaman itu nyata, melainkan soal apakah pendekatan militer berkelanjutan tanpa strategi keluar yang jelas benar-benar efektif menanganinya. Program pengayaan uranium Iran, serangan roket Hizbullah yang terus mengancam Israel utara, dan trauma 7 Oktober adalah realitas yang diakui lintas spektrum politik Israel, termasuk oleh para kritikus yang dikutip di atas.
Perdebatan yang sesungguhnya terjadi di ruang publik Israel lebih menyerupai pertentangan antara dua kubu dalam kalangan keamanan sendiri: satu kubu, termasuk figur seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, secara terbuka mendukung ekspansi kendali teritorial sebagai respons keamanan yang sah dan perlu; kubu lain, termasuk para purnawirawan yang dikutip di atas, menilai pendekatan itu justru menciptakan front konflik baru yang lebih berbahaya dalam jangka panjang dibanding ancaman yang coba diatasi. Ini bukan pertentangan antara “pendukung keamanan Israel” versus “penentangnya”, melainkan perdebatan strategis genuine antar-elite keamanan Israel sendiri soal pendekatan mana yang paling efektif mencapai tujuan yang secara luas disepakati bersama.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
Bedakan doktrin resmi dari implementasi di lapangan — Doktrin keamanan resmi Israel berpusat pada deterensi dan pertahanan terhadap ancaman non-negara, bukan aneksasi. Namun implementasi kebijakan — kekerasan pemukim, registrasi tanah, ekspansi kendali Gaza — kerap melampaui kerangka resmi itu sendiri. Menilai keduanya secara terpisah memberi gambaran yang lebih presisi dibanding menyamakan keduanya begitu saja.
Perhatikan kritik dari dalam sebagai indikator paling kredibel — Ketika mantan kepala Mossad atau 550 mantan pejabat keamanan senior mengkritik arah kebijakan pemerintah mereka sendiri, itu adalah sinyal yang secara epistemik lebih sulit dibantah dibanding kritik dari pihak luar yang bisa dituduh bias atau tidak memahami konteks keamanan Israel.
Ikuti pemilu Israel Oktober 2026 sebagai titik ukur — Dengan koalisi pemerintah yang menurut Chatham House gagal menerjemahkan dukungan publik atas tujuan perang menjadi kepercayaan elektoral, hasil pemilu mendatang akan menjadi indikator konkret apakah strategi “Super-Sparta” ini punya legitimasi jangka panjang di mata pemilih Israel sendiri.
Bagaimana Merespons: Peta Jalan yang Ditawarkan Berbagai Pihak, Khusus Gaza
Pertanyaan “bagaimana menghadapi” pola ini tidak punya satu jawaban tunggal. Setidaknya ada empat jalur yang sedang aktif didiskusikan para analis kebijakan, dan yang paling jujur adalah membaca keempatnya secara berdampingan — termasuk perlawanan yang mereka hadapi — alih-alih memilih satu narasi yang paling sesuai dengan simpati kita masing-masing.
Jalur pertama adalah leverage lewat mediator regional. Foreign Affairs menilai keberhasilan fase kedua kesepakatan Gaza — perlucutan senjata Hamas, rekonstruksi, dan penarikan pasukan Israel — pada akhirnya bergantung pada tekanan nyata dari Mesir, Qatar, dan Turki, karena ketiga negara inilah yang memegang instrumen paling konkret terhadap Hamas: Mesir mengendalikan akses perlintasan Rafah, Qatar menaungi pejabat dan rekening bank kelompok itu, sementara Turki memiliki bobot diplomatik yang selama ini dibutuhkan Hamas. Logikanya sederhana namun elegan: alih-alih AS atau Israel menekan Hamas secara langsung — sesuatu yang legitimasinya mudah dipertanyakan di mata kelompok itu — tekanan disalurkan lewat tiga negara yang justru dipercaya Hamas sebagai mitra.
Jalur kedua bergerak di ranah hukum dan ekonomi internasional, dan di sinilah perkembangan paling konkret terjadi belakangan ini. Kelompok Den Haag (The Hague Group) — koalisi negara Global South yang dibentuk Januari 2025 untuk menegakkan putusan ICJ dan ICC — mengadakan pertemuan darurat pada 4 Maret 2026 yang dihadiri 40 negara, pertemuan terbesar sejak kelompok ini berdiri. Enam langkah konkret disepakati sejumlah anggotanya: menghentikan transfer senjata dan peralatan militer ke Israel, melarang kapal pembawa pasokan militer singgah di pelabuhan nasional mereka, mendukung penegakan surat perintah penangkapan ICC terhadap Perdana Menteri Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, meninjau ulang kontrak publik agar tidak menopang pendudukan, mendukung proses hukum atas kejahatan internasional, serta mendukung prinsip yurisdiksi universal. Sejumlah negara bahkan sudah melangkah lebih jauh secara sepihak: Slovenia memberlakukan embargo senjata penuh pertama di Eropa pada Juli 2025, disusul Spanyol yang mengesahkan undang-undang serupa Oktober 2025.
“Israel memegang kunci rekonstruksi Gaza. Leverage ini bisa dipakai untuk mengamankan capaian strategis: pembebasan seluruh sandera, pembentukan otoritas pasca-Hamas, gencatan senjata, dan demiliterisasi jalur itu,” tulis INSS dalam kajian kebijakan resminya sendiri — mengonfirmasi dari sisi Israel bahwa rekonstruksi memang secara sadar diperlakukan sebagai alat tawar, bukan sekadar bantuan kemanusiaan semata.
Namun penting digarisbawahi: jalur hukum dan ekonomi ini bukan proses yang berjalan tanpa perlawanan. Forum kebijakan pro-Israel seperti JNS Policy Summit secara terbuka merumuskan strategi tandingan — membangun koalisi NGO-negara untuk mengajukan pembelaan hukum bersama guna menghambat proses akuntabilitas semacam Kelompok Den Haag, mendorong negara seperti Jerman memimpin tantangan yurisdiksi di ICC, serta membingkai kelanjutan operasi militer sebagai “penegakan” mandat Dewan Keamanan PBB alih-alih kebijakan sepihak Israel. Dengan kata lain, jalur akuntabilitas hukum internasional ini adalah arena kontestasi aktif dengan dua kubu yang sama-sama terorganisir — bukan proses linear yang hasil akhirnya sudah bisa dipastikan sejak awal.
Jalur ketiga dan keempat saling terkait erat: normalisasi regional sebagai pengungkit tekanan. J Street Policy Center mencatat Arab Saudi secara konsisten menyatakan tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel selama Gaza tetap dalam krisis kemanusiaan dan pendudukan militer — sebuah posisi yang memberi Riyadh dan Washington leverage nyata untuk mendesak implementasi penuh fase kedua kesepakatan. Menariknya, INSS sendiri dari sisi Israel mengonfirmasi logika yang sama secara terbalik: mendesak pemerintahnya memanfaatkan urgensi AS mengamankan kesepakatan pertahanan dengan Arab Saudi sebagai “tekanan balik”, ketimbang bersikap defensif terhadap tuntutan internasional soal masa depan Palestina. Ketika kedua sisi yang berseberangan sama-sama memahami dan memperhitungkan leverage normalisasi ini secara sadar, itu pertanda bahwa jalur ini kemungkinan besar akan tetap relevan sebagai titik tawar utama dalam beberapa tahun ke depan.
Bagi pembaca Indonesia, posisi paling realistis untuk berkontribusi berada di jalur kedua dan keempat: mendukung implementasi penuh opini ICJ 2024 lewat forum multilateral yang diikuti Indonesia, mendorong transparansi rantai pasok atas produk dari wilayah pendudukan lewat kebijakan perdagangan nasional, dan memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia untuk memperkuat suara kolektif blok OKI di forum-forum semacam Kelompok Den Haag. Langkah-langkah ini punya keunggulan dibanding sekadar pernyataan solidaritas: hasilnya bisa diukur secara konkret — apakah suatu kebijakan benar-benar diadopsi atau tidak — alih-alih berhenti pada retorika yang sulit dipertanggungjawabkan hasilnya.
Penutup: Pertanyaan yang Lebih Jujur
Jawaban paling jujur atas pertanyaan “apa yang sebenarnya dikejar Israel” mungkin bukan satu tujuan tunggal yang koheren, melainkan ketegangan yang belum terselesaikan antara tiga hal: ancaman keamanan yang nyata dan diakui luas (termasuk oleh kritikus paling keras kebijakan pemerintah Israel sekalipun), doktrin resmi yang menekankan deterensi dan bukan penaklukan teritorial, dan pola implementasi di lapangan — mulai dari Gaza, Tepi Barat, hingga Lebanon dan Iran — yang menurut kritikus dari dalam sendiri kerap melampaui kerangka resmi itu tanpa pernah secara terbuka mengakuinya sebagai perubahan tujuan.
Pertanyaan yang tersisa, dan yang bahkan pers serta pakar keamanan Israel sendiri belum sepakat menjawabnya: apakah pola “menjaga semua front tetap membara” ini adalah strategi yang disengaja dan terukur — sebagaimana dituduhkan Pardo dan Novik — ataukah ia sekadar akumulasi keputusan taktis jangka pendek yang, tanpa strategi keamanan nasional resmi yang pernah benar-benar rampung disusun sepanjang sejarah Israel, secara kebetulan membentuk pola yang tampak seperti strategi dari luar. Kedua kemungkinan itu, menariknya, sama-sama mengkhawatirkan bagi masa depan kawasan — hanya dengan cara yang berbeda.
