RAMALLAH — Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas melakukan panggilan telepon publik pertamanya dengan Ali Shaath, Komisioner Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG), pada Rabu (8/7/2026). Panggilan ini terjadi dua hari setelah Hamas mengumumkan pembubaran badan pemerintahannya di Gaza.
Menurut sumber yang mengetahui isi pembicaraan, Abbas awalnya menghubungi Shaath untuk menyampaikan belasungkawa atas wafatnya paman Shaath. Namun keduanya juga membahas perkembangan politik terkini terkait transisi pemerintahan di Gaza, menurut laporan The Times of Israel.
Sikap PA yang Berubah terhadap NCAG
Otoritas Palestina sebelumnya menentang pembentukan NCAG, badan teknokratis yang dibentuk atas dukungan Amerika Serikat berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. PA saat itu berharap kendali penuh atas Gaza langsung diserahkan kepadanya setelah perang berakhir.
Namun secara bertahap, Ramallah disebut telah menyetujui untuk bekerja sama dengan NCAG, sambil tetap berupaya menggantikan posisi badan tersebut setelah masa transisi Gaza selesai. Kontak publik pertama antara Abbas dan Shaath ini menjadi indikasi terbaru dari pergeseran sikap tersebut.
Menyusul Pembubaran Badan Pemerintahan Hamas
Perkembangan ini terjadi setelah Hamas mengumumkan pembubaran Komite Darurat, badan yang selama ini menjalankan pemerintahan Gaza, pada Senin (6/7/2026). Kepala kantor media pemerintah Hamas, Ismail al-Thawabta, menyatakan seluruh kewenangan pemerintahan telah dialihkan kepada NCAG, meski staf teknis dan layanan publik akan tetap bekerja seperti biasa.
NCAG sendiri, yang dipimpin Ali Shaath dan dibentuk sejak Januari 2026, hingga kini masih berkantor pusat di Kairo dan belum diizinkan Israel untuk masuk ke wilayah Gaza. Board of Peace pimpinan Presiden AS Donald Trump, yang mengawasi implementasi rencana perdamaian, menyatakan penilaiannya terhadap langkah Hamas akan didasarkan pada tindakan nyata, bukan sekadar janji.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menanggapi skeptis langkah Hamas tersebut, menyebutnya sebagai upaya untuk menghindari kewajiban pelucutan senjata. “Selama Hamas mempertahankan senjatanya, pemerintahan sipil mana pun tentu akan beroperasi di bawah kendali Hamas,” kata Saar melalui pernyataan di media sosial X pada Senin.
Kekerasan Berlanjut di Tengah Transisi Politik
Di tengah dinamika politik ini, serangan Israel di Gaza tetap berlangsung. Menurut laporan Al Jazeera, serangan udara Israel terus terjadi pada Senin, tak lama setelah pengumuman Hamas soal pembubaran pemerintahannya.
Analis menilai langkah Hamas sebagian besar merupakan strategi untuk mendorong kembali proses negosiasi fase kedua gencatan senjata yang telah menemui jalan buntu, sekaligus menekan Israel agar memenuhi kewajibannya dalam rencana perdamaian, termasuk penarikan pasukan dari Gaza dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan yang lebih luas.
