GAZA CITY — Pada sore hari 8 Desember 1987, sebuah truk militer Israel menabrak dua kendaraan sipil berisi pekerja Palestina di titik pemeriksaan Erez, perbatasan utara Jalur Gaza. Empat pekerja tewas — tiga di antaranya warga kamp pengungsi Jabalia, satu dari Maghazi — dan sekitar tujuh hingga sepuluh orang lainnya luka-luka.
Versi soal insiden ini berbeda-beda. Sejumlah laporan menyebutnya kecelakaan murni di tengah arus lalu lintas padat menjelang malam. Media dan sumber Palestina, termasuk laporan IMEMC yang mengutip badan berita WAFA, menuding pengemudi adalah warga pemukim Israel bernama Herzel Boukiza dan menyebut tabrakan itu sebagai balasan atas penikaman seorang warga Israel di Gaza dua hari sebelumnya. Israel membantah ada unsur kesengajaan. Investigasi independen yang bisa memastikan kebenaran salah satu versi ini tidak ditemukan dalam penelusuran untuk artikel ini, sehingga klaim soal motif tetap berstatus tidak terverifikasi.
Yang tidak diperdebatkan adalah dampaknya. Keesokan harinya, 9 Desember 1987, pemakaman keempat korban di Jabalia berubah menjadi demonstrasi. Massa melempar batu ke arah pos tentara Israel. Tentara membalas dengan tembakan, menewaskan seorang pemuda 17 tahun, Hatem Abu Sisi, akibat peluru yang menembus dadanya. Kerusuhan menjalar dalam hitungan hari ke seluruh Jalur Gaza, lalu ke Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Intifada — dari akar kata Arab yang berarti “mengibaskan diri” atau “bangkit”.
Dari Kerusuhan Spontan ke Gerakan Terorganisasi
Intifada Pertama tidak lahir dari rencana matang satu organisasi. Ia dimulai sebagai ledakan kemarahan yang telah lama terpendam atas dua dekade pendudukan militer Israel yang dimulai sejak Perang Enam Hari 1967, ditambah kondisi ekonomi yang memburuk dan kepadatan penduduk yang parah di kamp-kamp pengungsian Gaza.
Dalam hitungan minggu, kepemimpinan lokal mulai terbentuk. Sebuah badan bernama Unified National Leadership of the Uprising (UNLU), yang beranggotakan faksi-faksi di bawah payung Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) — Fatah, Front Populer, Front Demokratik, dan Partai Komunis Palestina — mulai menerbitkan selebaran malam hari yang menentukan hari mogok, target boikot, dan bentuk protes. Selebaran-selebaran ini menjadi alat koordinasi utama pemberontakan selama bertahun-tahun.
Di luar payung UNLU, muncul kekuatan baru yang berakar dari jaringan sosial-keagamaan yang sudah ada di Gaza sejak 1970-an.
Lahirnya Hamas
Sheikh Ahmed Yassin, seorang ulama Gaza yang lumpuh sejak kecelakaan masa muda, telah mendirikan lembaga sosial-keagamaan Mujama al-Islamiya di Gaza pada 1973 sebagai cabang lokal Ikhwanul Muslimin. Organisasi ini bergerak di bidang amal, klinik, dan pendidikan, dan pada akhir 1980-an dilaporkan menguasai sekitar 40 persen masjid di Jalur Gaza.
Beberapa hari setelah kerusuhan Desember 1987 pecah — sumber berbeda mencatat tanggal antara 10 dan 14 Desember 1987 — Yassin bersama enam rekannya, termasuk Abdel Aziz al-Rantisi, mendeklarasikan pembentukan Harakat al-Muqawama al-Islamiya atau Hamas, yang disebut sebagai “sayap paramiliter” Ikhwanul Muslimin di Palestina. Piagam Hamas resmi diterbitkan dan ditandatangani pada 18 Agustus 1988, memuat seruan pembentukan negara Islam di seluruh wilayah Mandat Palestina dan penolakan atas eksistensi Israel — posisi yang membuatnya berseberangan dengan PLO, yang pada akhir 1988 mulai membuka jalan pengakuan terhadap Israel.
Kemunculan Hamas mengubah lanskap perlawanan Palestina dari gerakan yang didominasi faksi-faksi nasionalis sekuler menjadi arena persaingan dua ideologi: nasionalisme sekuler PLO dan Islamisme Hamas — persaingan yang bentuknya masih terasa hingga hari ini.
Kebijakan “Patahkan Tulang”
Menghadapi eskalasi yang tak kunjung reda, Menteri Pertahanan Israel saat itu, Yitzhak Rabin, mengumumkan kebijakan yang secara resmi disebut “force, might, and beatings” (kekuatan, kekuasaan, dan pemukulan) pada Januari 1988. Kebijakan ini secara informal dikenal sebagai kebijakan “patahkan tulang” setelah muncul kesaksian tentara dan korban bahwa perintah Rabin mencakup pemukulan sistematis terhadap pengunjuk rasa yang sudah ditangkap, dengan tujuan mengurangi penggunaan peluru tajam yang menuai kecaman internasional.
Kebijakan ini memicu gelombang kritik domestik dan internasional setelah rekaman video tentara memukuli remaja tak bersenjata tersebar luas, dan secara resmi ditarik pada akhir Februari 1988 — meski praktik kekerasan di lapangan berlanjut dalam bentuk lain, termasuk penutupan sekolah dan universitas, jam malam, penahanan administratif, dan deportasi.
Menurut catatan lembaga hak asasi manusia Israel B’Tselem dan Institute for Palestine Studies, pada tahun pertama saja setidaknya 300 warga Palestina tewas tertembak dan puluhan ribu lainnya luka-luka, dengan sekitar 18.000 penangkapan. Sepanjang enam tahun Intifada Pertama (1987–1993), militer Israel membunuh sedikitnya 1.087 warga Palestina, termasuk 240 anak-anak. Di sisi lain, sekitar 100 warga sipil Israel dan 60 tentara Israel tewas akibat serangan warga Palestina, dengan lebih dari 1.400 warga sipil dan 1.700 tentara Israel terluka. Kekerasan internal di kalangan Palestina sendiri — terutama eksekusi terhadap tersangka kolaborator — turut menewaskan ratusan orang, dengan angka yang dilaporkan bervariasi antara 350 hingga lebih dari 800 tergantung sumber dan periode penghitungan.
Deportasi Marj al-Zuhur dan Akhir Sebuah Era
Pada pertengahan Desember 1992, setelah serangkaian pembunuhan terhadap aparat keamanan Israel termasuk penculikan dan pembunuhan polisi perbatasan Nissim Toledano oleh Brigade Izz ad-Din al-Qassam — sayap militer Hamas yang baru terbentuk — pemerintah Israel memutuskan mendeportasi 415 anggota dan pemimpin Hamas serta Jihad Islam Palestina ke wilayah tak bertuan di selatan Lebanon, dekat desa Marj al-Zuhur.
Lebanon sempat menolak menerima para deportan, memicu krisis diplomatik dan protes luas. Para deportan — sebagian besar bukan pelaku kekerasan langsung, melainkan kader politik dan struktur sosial Hamas — mendirikan perkemahan dan bertahan selama sekitar satu tahun sebelum diizinkan kembali pada akhir 1993. Alih-alih melumpuhkan Hamas, episode ini justru mempertemukan para pemimpinnya dengan Hizbullah dan pemerintah Iran, memperluas jaringan dan legitimasi Hamas di panggung regional — sebuah hasil yang berkebalikan dari tujuan awal deportasi.
Intifada Pertama berakhir secara bertahap melalui jalur diplomasi, dimulai dari Konferensi Madrid 1991 — untuk pertama kalinya pemerintah Israel berunding langsung dengan delegasi Palestina — hingga penandatanganan Deklarasi Prinsip di Washington pada 13 September 1993, yang membuka jalan bagi Kesepakatan Oslo dan pembentukan Otoritas Nasional Palestina.
Warisan yang Belum Selesai
Intifada Pertama meninggalkan dua warisan yang bertahan hingga kini. Pertama, ia membuktikan bahwa perlawanan sipil massal — mogok, boikot, lemparan batu — bisa memaksa kekuatan pendudukan bernegosiasi, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Kedua, ia melahirkan Hamas sebagai kekuatan politik permanen di Gaza, yang kelak memenangkan pemilu legislatif Palestina 2006 dan mengambil alih kendali penuh atas Jalur Gaza pada 2007 — jalur peristiwa yang pada akhirnya membentuk struktur kekuasaan yang masih berlaku ketika perang besar pecah pada Oktober 2023.
