Gaza, — Pakar urusan organisasi masyarakat sipil Palestina, Dr. Mohsen Abu Ramadan menyebutkan serangan Israel yang terus menyasar aparat dan pos-pos kepolisian di Jalur Gaza telah menciptakan ruang bagi meningkatnya kekacauan sipil, aktivitas pasar gelap, hingga penyalahgunaan jalur bantuan kemanusiaan.
Dalam keterangannya kepada Al-Resalah, Rabu (15/7), Abu Ramadan mengatakan penghancuran sistem kepolisian berlangsung seiring dengan upaya melemahkan mekanisme penegakan hukum di Gaza.
“Pendudukan Israel, bersamaan dengan penargetan terhadap sistem kepolisian, sedang menciptakan lingkungan yang memungkinkan pihak-pihak yang bekerja sama dengannya atau mereka yang memanfaatkan situasi tanpa hukum mengambil keuntungan. Kondisi ini memicu maraknya pedagang perang, lonjakan harga kebutuhan pokok, serta penyelundupan bahan-bahan berbahaya dengan kedok bantuan kemanusiaan, yang semakin memperparah penderitaan warga.”
Ia juga menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk penyelundupan barang berbahaya melalui jalur bantuan kemanusiaan.
“Kami menolak penyelundupan bahan-bahan berbahaya dengan kedok bantuan kemanusiaan karena hal itu hanya akan memperburuk penderitaan masyarakat.”
Pernyataan tersebut muncul di tengah berlanjutnya serangan Israel terhadap aparat keamanan di Gaza. Pada 14 Juli 2026, serangan udara Israel di Jabalia menewaskan Kolonel Mohammad Marwan Salem, seorang pejabat senior kepolisian Gaza, bersama sejumlah warga lainnya.
Serangan itu bukanlah insiden terpisah. Dalam beberapa bulan terakhir, Israel berulang kali menyerang kendaraan, pos, dan personel kepolisian di berbagai wilayah Gaza.
Sebaliknya, otoritas di Gaza dan sejumlah pengamat menilai penargetan terhadap kepolisian justru melemahkan kemampuan aparat sipil dalam menjaga keamanan publik, mengamankan distribusi bantuan, serta menindak aksi penjarahan dan spekulasi harga.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB sebelumnya juga mengecam berulangnya serangan terhadap personel kepolisian yang menjalankan fungsi penegakan hukum sipil, seraya mengingatkan tindakan tersebut berpotensi memperburuk situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.
Di tengah blokade dan krisis berkepanjangan, berbagai pihak memperingatkan runtuhnya sistem keamanan sipil akan semakin memperbesar risiko penjarahan bantuan, berkembangnya pasar gelap, serta meningkatnya penderitaan lebih dari dua juta penduduk Gaza yang bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup.
