Siapa hadir, siapa absen, apa kata para pengamat yang saling bertabrakan tafsirnya — dan kenapa level keterwakilan tiap negara bukan sekadar simpati, melainkan kalkulasi ongkos terhadap Washington dan Tehran yang sengaja dihindari.

Disusun 5 Juli 2026 · Berdasarkan pelaporan NPR, Reuters/Euronews, Al Jazeera, AP/PBS, CBS News, CNN, Antara, dan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI serta Sekretariat Presiden. Seluruh kutipan berbahasa asing diterjemahkan bebas oleh penulis.

Empat bulan setelah Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026, Iran akhirnya menggelar pemakaman kenegaraan berskala masif — enam hari, lima kota, dua negara, dengan otoritas Iran memperkirakan 15 hingga 20 juta pelayat akan turut serta, yang jika benar akan menjadikannya pemakaman terbesar dalam sejarah Iran.

Penundaan panjang itu sendiri sudah bercerita banyak: upacara sedianya digelar Maret, tapi perang yang masih berkecamuk membuat Tehran menilai terlalu berbahaya untuk mengumpulkan jutaan orang plus delegasi asing di satu titik. Baru setelah gencatan senjata sementara tercapai dan nota kesepahaman AS-Iran diteken pertengahan Juni, prosesi bisa berjalan.

Yang menarik dari sudut pandang Indonesia bukan sekadar bahwa pemakaman ini terjadi — tapi bagaimana peta kehadiran dunia terbentuk di sekelilingnya, dan di mana persisnya Indonesia menempatkan diri dalam peta itu.

Siapa yang Hadir, dan di Level Apa

Kehadiran asing terbagi jelas dalam tingkatan, dan tingkatan itu bukan soal simpati semata — melainkan cermin dari kepentingan konkret masing-masing negara terhadap Iran.

Level kepala negara/pemerintahan

Presiden Irak Nizar Amidi memimpin delegasi negaranya, wajar mengingat prosesi jenazah memang melintasi wilayah Irak — Najaf dan Karbala, dua kota suci Syiah. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif hadir bersama Panglima Angkatan Darat Asim Munir; Pakistan berperan sentral sebagai mediator perang bersama Qatar, membantu mengamankan gencatan senjata April dan nota kesepahaman Juni. Presiden Georgia dan Presiden Tajikistan turut hadir, begitu pula Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan.

Rusia mengirim mantan Presiden Dmitry Medvedev sebagai utusan khusus Putin — pilihan yang masuk akal mengingat Rusia telah menerima drone dari Iran untuk perangnya di Ukraina, sehingga hubungan strategis kedua negara sudah terjalin jauh sebelum kematian Khamenei.

Level menteri/pejabat tinggi non-kepala negara

India memilih jalur representasi yang cermat secara domestik: Gubernur Bihar Letnan Jenderal (purn.) Syed Ata Hasnain — figur Syiah dengan jabatan publik tertinggi di India — didampingi Wakil Menteri Luar Negeri Pabitra Margherita. Turki mengirim Wakil Presiden Cevdet Yılmaz. Afghanistan di bawah Taliban mengirim Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi, sementara Iran turut memberi 2.500 visa gratis bagi warga Afghanistan yang ingin hadir. China diwakili He Wei, Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional.

Level duta besar

Di tingkatan ini Indonesia berada. Duta Besar RI untuk Iran Rolliansyah Soemirat mewakili pemerintah dalam prosesi, mengunjungi Grand Mosalla di Tehran untuk memberi penghormatan pada jenazah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa Indonesia menerima undangan resmi dari Iran dan menyampaikan kepada Tehran bahwa Indonesia akan diwakili oleh utusannya di Tehran — dan Iran menyampaikan apresiasi atas keputusan tersebut.

“Mengenai hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menyampaikan kepada mitra Irannya bahwa Indonesia akan diwakili oleh utusannya di Tehran.”

— Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, dikutip Antara

Penting dicatat: Indonesia bukan satu-satunya di level ini. Bahkan sejumlah negara yang punya kedekatan historis dengan Iran memilih representasi setara atau lebih rendah dari level menteri. Level kehadiran, dengan kata lain, tidak otomatis berbanding lurus dengan simpati politik terhadap Iran — ia lebih mencerminkan kalkulasi masing-masing negara soal apa yang dipertaruhkan dalam hubungan dengan Washington maupun Tehran.

Negara yang Absen: Klaim Tekanan AS, dan Batasannya

Ini bagian yang perlu kehati-hatian ekstra, karena sumber utamanya satu arah. Kantor berita Tasnim — media yang berafiliasi dengan pemerintah Iran — melaporkan bahwa setidaknya 13 negara, termasuk beberapa di Eropa Timur, Afrika, kawasan Teluk, dan Asia Timur, memutuskan tidak hadir karena tekanan Amerika Serikat.

Yang justru lebih terverifikasi — karena datang langsung dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei — adalah penjelasan bahwa sebagian ketidakhadiran bukan soal negara menolak untuk hadir, melainkan Iran sendiri yang tidak mengundang: negara-negara yang dianggap Tehran mengambil “posisi tidak pantas” terkait serangan AS-Israel tidak diundang. Dengan kata lain, sebagian narasi “absen karena tekanan AS” perlu dibaca berdampingan dengan fakta bahwa sebagian ketidakhadiran itu adalah pilihan Iran sendiri, bukan semata tekanan dari pihak ketiga.

Yang terverifikasi jelas: negara-negara Barat secara umum tidak hadir di level tinggi. Euronews mencatat delegasi datang dari sekitar 30 negara dengan tokoh senior dari Rusia, Pakistan, dan pemerintahan Taliban Afghanistan — sementara kehadiran negara-negara Barat nyaris tidak ada. Ini konsisten dengan sikap resmi negara-negara Barat terhadap konflik sejak awal, bukan semata soal tekanan eksternal satu arah dari Washington.

Kenapa Level Kehadiran Indonesia Bukan Kebetulan

Untuk memahami kenapa Indonesia memilih level dubes, perlu ditelusuri sikap resmi Indonesia sejak hari pertama perang — karena posisi di pemakaman ini bukan keputusan yang berdiri sendiri, melainkan konsekuensi logis dari kalkulasi diplomatik yang sudah berjalan sejak akhir Februari.

Sikap resmi: non-blok, bukan condong ke satu pihak

Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa Indonesia berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas-aktif dan tidak akan bergabung dengan blok kekuatan mana pun dalam konflik ini. Dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh nasional di Istana Merdeka awal Maret, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda — yang hadir dalam pertemuan itu — menegaskan bahwa pemerintah memandang serangan AS-Israel terhadap Iran sebagai tindakan sepihak tanpa mandat internasional.

Kementerian Luar Negeri, dalam pernyataan resminya pada 28 Februari 2026 — hari serangan pertama terjadi — menyampaikan penyesalan mendalam atas gagalnya perundingan AS-Iran dan menyerukan seluruh pihak menahan diri serta mengedepankan dialog. Presiden Prabowo bahkan menyatakan kesediaan untuk terbang langsung ke Tehran guna memfasilitasi mediasi apabila disetujui kedua belah pihak — tawaran yang disambut baik oleh Kedutaan Besar Iran di Jakarta, meski kedutaan itu turut mendesak Indonesia bersikap lebih tegas mengecam AS dan Israel.

Ketegangan internal: kritik soal tidak adanya kata “mengutuk”

Di sinilah muncul dinamika yang menjelaskan kenapa sikap Indonesia terlihat berhati-hati dibanding, misalnya, kecaman tegas yang pernah dikeluarkan Kemlu terhadap serangan Israel ke Iran pada Oktober 2024. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menilai absennya kecaman tegas kali ini memperkuat persepsi keberpihakan Indonesia pada agresi tersebut dan mencederai prinsip bebas-aktif.

Kritik ini terkait erat dengan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump — inisiatif yang diikuti Indonesia sebelum serangan AS-Israel ke Iran terjadi. Sejumlah tokoh, termasuk lebih dari 64 tokoh dan 60 organisasi masyarakat menandatangani petisi mendesak Indonesia keluar dari Board of Peace, dengan argumen keberadaan Indonesia berisiko dijadikan alat legitimasi bagi perluasan perang. Presiden Prabowo sendiri dilaporkan menyatakan kesiapan mengambil opsi keluar dari BoP jika inisiatif itu melenceng dari tujuan perdamaian awalnya.

“Jangan sampai keberadaan Indonesia malah dijadikan sebagai alat stempel legitimasi untuk melebarkan perang ini.”

— HNW, dikutip Suara.com, merujuk pandangan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo

Konteks yang sering hilang: manajemen risiko domestik

Sikap non-blok Prabowo juga secara eksplisit dikaitkan dengan persiapan domestik menghadapi dampak ekonomi perang — swasembada pangan, ketahanan energi berbasis sawit dan singkong, serta penegasan bahwa postur militer Indonesia bersifat defensif dan tidak terikat aliansi militer mana pun. Ini mengindikasikan kalkulasi Jakarta lebih berorientasi pada menjaga stabilitas dalam negeri dan hubungan baik dengan semua pihak, ketimbang mengambil sikap simbolis yang berisiko merugikan salah satu hubungan bilateral.

Penting juga dicatat: klaim yang sempat viral di media sosial bahwa Indonesia “bergabung dengan kubu Iran” dan Prabowo “mendeklarasikan perang melawan Israel” telah dikonfirmasi sebagai hoaks oleh penelusuran fakta — tidak ditemukan pernyataan resmi semacam itu dari Presiden maupun pemerintah.

Yang Terjadi Setelah Pemakaman: Perundingan yang Ditunda, Bukan Dihentikan

Pemakaman ini bukan sekadar peristiwa seremonial yang berdiri sendiri — ia terjadi di tengah jeda perundingan AS-Iran yang sensitif. Di bawah nota kesepahaman yang diteken dua pekan sebelum pemakaman, kedua pihak berkomitmen mencapai kesepakatan akhir dalam maksimal 60 hari, dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama. Perundingan tidak langsung di Doha sempat menghasilkan “kemajuan positif” pekan sebelum pemakaman, sebelum dijeda formal selama masa berkabung.

Isu paling panas dalam perundingan itu bukan program nuklir Iran — melainkan Selat Hormuz. Iran mengisyaratkan niat memungut tol atas kapal yang melintas, sementara Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan hal itu tidak akan terjadi. Menariknya, di tengah masa berkabung sekalipun, Iran masih mengeluarkan peringatan keras kepada Prancis dan Inggris terkait rencana patroli bersama di selat itu — menunjukkan pemakaman tidak menghentikan manuver diplomatik-militer yang sedang berjalan, hanya menjeda sementara.

Kata Para Pengamat: Empat Bacaan yang Saling Bertabrakan

Yang membuat pemakaman ini layak dibaca lebih dalam bukan cuma soal siapa hadir — tapi bahwa para pengamat sendiri terbelah tajam soal apa arti peristiwa ini. Setidaknya ada empat mazhab bacaan, dan mereka nyaris tidak bisa didamaikan satu sama lain.

Bacaan pertama: ini panggung kerapuhan, bukan kekuatan

Ali Vaez, direktur proyek Iran di International Crisis Group, memberi salah satu tafsir paling tajam yang beredar: Khamenei memperkuat Republik Islam terhadap musuh eksternalnya, namun dalam prosesnya justru melemahkan fondasi republiken yang menjadi sandaran legitimasi jangka panjangnya. Bagi Vaez, pemakaman ini bukan penutup era — ia menandai dimulainya periode ketidakpastian mendalam bagi Iran, setelah perang, transisi kepemimpinan, dan trauma yang belum reda dari pemberontakan yang ditumpas brutal.

Analis Iran International bahkan lebih tegas: upacara ini adalah manuver pascaperang oleh negara yang telah menderita pukulan militer, kehilangan sebagian besar legitimasi sosialnya, dan berhadapan dengan masyarakat yang dalam ketidakpercayaan mendalam. Tafsirnya blak-blakan — Republik Islam tengah mencoba mengubah kematian yang memalukan di masa perang menjadi narasi kesyahidan, kesinambungan, dan kekuatan, memakai peti mati, bendera, ratapan religius, kerumunan yang diatur, dan bahasa pengorbanan untuk mengubah makna kekalahan itu.

Bacaan kedua: ini pertunjukan panggung, dan yang penting bukan isinya

Alex Vatanka, senior fellow di Middle East Institute, menyimpulkannya dengan kalimat paling ringkas dari semua analis yang dikutip media: pada dasarnya ini peristiwa politik yang dibungkus sebagai peristiwa keagamaan, dirancang untuk memproyeksikan legitimasi di dalam negeri dan efek gentar ke luar negeri.

Bacaan ini didukung laporan The Week yang menyoroti bagaimana tradisi ta’ziyeh dan majlis — institusi peringatan berabad-abad dalam Syiah yang melipat waktu historis sehingga kehilangan kontemporer selalu dikaitkan dengan kesyahidan para Imam — telah diintegrasikan ke dalam mesin politik Republik Islam, di mana ratapan religius sekaligus berfungsi sebagai panggung politik.

Bacaan ketiga: ketidakhadiran kekuatan besar justru membongkar isolasi Iran

Mohammed Omar, pakar kontraterorisme dari George Washington Program on Extremism, menyampaikan kritik paling tajam soal ketimpangan antara klaim dan kenyataan: tidak ada satu pun kekuatan besar yang mengirim pemimpin tertingginya. Bagi rezim yang mengklaim memimpin poros perlawanan terbentang dari Beirut hingga Sanaa, jumlah kehadiran level menengah di pemakaman pendiri-penerusnya justru memperlihatkan isolasi yang selama ini tersembunyi di balik kemegahan panggung.

Prism News memperkuat bacaan ini lewat detil yang lebih spesifik: ketidakhadiran Mojtaba Khamenei sendiri di publik sejak diangkat sebagai penerus — kombinasi absennya figur kunci domestik dan minimnya kehadiran tinggi asing — membuat pemakaman yang dari jauh terlihat sebagai unjuk persatuan, di dalam Iran justru menjadi ujian kohesi rezim dan legitimasi suksesi yang belum terjawab.

Bacaan keempat: ini bukan soal Iran, tapi soal Global South melawan Barat

Di ujung spektrum yang sama sekali berbeda, Middle East Monitor menyajikan bacaan yang menolak seluruh kerangka “legitimasi rezim yang goyah” di atas. Bagi mereka, ketidakhadiran pemimpin Barat yang dibaca media seperti Fox News sebagai bukti isolasi Iran adalah kesalahan pembacaan fatal — pemakaman ini justru pengakuan kolektif Global South atas sejarah panjang yang sengaja dilupakan Barat, dari kudeta CIA-MI6 tahun 1953 hingga persenjataan Saddam Hussein di era 1980-an.

Argumen paling provokatif dari bacaan ini: sistem tata dunia berbasis konsensus tidak bisa berfungsi ketika persepsi soal apa yang disebut pelanggaran sudah ditentukan lebih dulu oleh afiliasi epistemik masing-masing blok. Ketika Barat memandang ingatan historis Global South sebagai distorsi paranoid, ia kehilangan kapasitas mengoreksi diri sendiri — dan hasilnya bukan dialog, melainkan perpecahan permanen.

Tafsir Saya: Kenapa Level Kehadiran Bukan Netralitas, Melainkan Ongkos yang Dihindari

Setelah menimbang keempat bacaan di atas, saya berpendapat penjelasan yang paling kuat bukan “Indonesia menjaga prinsip bebas-aktif” — itu bahasa resmi yang nyaman diucapkan, tapi tidak menjelaskan kenapa levelnya persis dubes, bukan menteri, bukan pula tanpa kehadiran sama sekali. Yang menjelaskan level presisi itu adalah perbandingan dengan kasus yang jauh lebih terang-terangan: India.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara eksplisit mengundang Perdana Menteri Narendra Modi — bukan undangan umum, tapi undangan personal ke kepala pemerintahan. Modi menolak, dan enam alasan yang disusun analis The Week untuk keputusan itu nyaris identik dengan kalkulasi yang mendasari pilihan Indonesia, meski konteksnya berbeda skala: kehadiran tinggi akan membuat marah Arab Saudi, UEA, dan Israel — mitra strategis yang jauh lebih penting secara ekonomi dan keamanan ketimbang Iran; ada risiko politik domestik dari kelompok yang tidak ingin menyinggung Tel Aviv; dan yang paling penting, keputusan itu adalah pesan yang sengaja dikirim ke Washington, Riyadh, dan Tel Aviv soal di pihak mana India sesungguhnya berdiri, terlepas dari retorika non-blok yang mungkin diucapkan secara resmi.

“Keputusan India dibuat bukan dalam ruang hampa diplomatik masa damai — ia diambil dalam suasana tegang, di mana tindakan menghadiri pun sedang ditafsirkan sebagai pilihan memihak oleh setiap kekuatan besar yang mengamati.”

— Yashwant Singh, kolumnis The Times of Israel, soal absennya Modi dari pemakaman

Inilah kerangka yang, menurut saya, lebih tepat dipakai membaca Indonesia ketimbang kerangka bebas-aktif yang selama ini jadi jawaban resmi Jakarta. Perbedaannya dengan India cuma skala kepentingan yang dipertaruhkan: India punya mitra strategis eksplisit — AS, Israel, Arab Saudi, UEA — yang akan sungguh-sungguh dirugikan reputasinya bila Modi hadir tinggi. Indonesia tidak punya taruhan setajam itu ke arah mana pun, tidak ke Washington, tidak ke Tehran. Dan justru di situlah persoalannya: ketiadaan taruhan besar bukan berarti Indonesia bebas memilih sikap prinsipil apa pun secara gratis. Ia hanya berarti ongkos dari memilih sikap apa pun — tinggi atau rendah — tidak pernah benar-benar dihitung serius oleh Jakarta, karena tidak ada pihak yang akan benar-benar menagihnya.

Bandingkan dengan Pakistan, yang levelnya tinggi bukan karena berpihak ke dunia Islam secara abstrak, melainkan karena tengah aktif memediasi perang dan sedang membangun kembali hubungan dengan Iran setelah periode tegang — investasi konkret yang sedang berjalan dan perlu dijaga dengan kehadiran simbolis di titik krusial ini. Dubes Indonesia, sebaliknya, adalah representasi dari hubungan yang tidak sedang diinvestasikan ke arah mana pun — bukan sikap prinsipil yang dipertahankan dengan sadar, melainkan default yang muncul karena tidak ada insentif cukup besar untuk berbuat lebih.

Keanggotaan Indonesia di Board of Peace menjadi kunci di sini, bukan sekadar catatan tambahan — ia menjelaskan kenapa opsi “lebih tinggi dari dubes” bahkan tidak realistis dipertimbangkan Jakarta. Bergabungnya Indonesia dengan inisiatif perdamaian Trump sebelum perang pecah berarti kehadiran tinggi di pemakaman Khamenei berisiko dibaca sebagai pengingkaran atas komitmen yang baru saja diambil terhadap arsitektur buatan Washington. Maka non-blok yang digaungkan Prabowo, dalam pembacaan saya, bukan prinsip yang berdiri bebas — ia adalah bahasa paling nyaman untuk membungkus keterbatasan pilihan yang sebenarnya sudah dipersempit oleh keputusan sebelumnya. (IW)