NICOSIA — Komite teknoktrat Palestina yang ditunjuk untuk mengelola Gaza pasca-perang mengumumkan telah menyelesaikan dua hari pertemuan “sangat produktif” di Siprus bersama perwakilan Board of Peace pimpinan Amerika Serikat. Namun di balik optimisme pernyataan resmi, sejumlah fakta menggerus kepercayaan: dana rekonstruksi Board of Peace masih kosong, pasukan stabilisasi internasional belum terbentuk, dan sebuah dokumen yang bocor memunculkan tuduhan bahwa badan itu berpotensi menjadi “otoritas pendudukan kolonial.”
Apa yang Dibahas di Siprus
Pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni hingga 1 Juli di kota resor pantai Ayia Napa itu dihadiri oleh anggota Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG), penasihat Board of Peace, Perwakilan Tinggi untuk Gaza Nickolay Mladenov, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang duduk di Dewan Eksekutif Board of Peace.
Komite menyatakan pembahasan berfokus pada proyek-proyek yang dapat segera dilaksanakan, rencana rekonstruksi, isu keamanan, serta mekanisme transparansi dan akuntabilitas bagi donor internasional. Komite juga menegaskan kembali dukungannya terhadap rencana 20 poin Trump dan menyatakan siap mengambil alih tanggung jawab pemerintahan, tanpa menyebutkan kerangka waktu yang konkret.
Menurut sumber yang hadir dalam pertemuan tersebut, untuk pertama kalinya diskusi bergerak melampaui prinsip-prinsip umum dan menyentuh hal-hal praktis seperti jadwal pelaksanaan, pengaturan keamanan, jumlah warga yang perlu direlokasi, dan model tata kelola Jalur Gaza.
Dana Kosong, Pasukan Belum Ada
Di balik nada optimis pernyataan resmi, kondisi lapangan jauh dari siap. Pada Mei lalu, sumber yang mengetahui situasi internal Board of Peace mengungkapkan kepada AFP bahwa dana rekonstruksi Gaza resmi milik badan itu masih kosong meski negara-negara anggota telah menjanjikan miliaran dolar. Sejak badan itu dibentuk, dana yang dikelola Bank Dunia dan didukung PBB tersebut belum menerima satu pun setoran dari donor.
Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang diumumkan saat pertemuan perdana Board of Peace juga belum terbentuk. Kosovo, Kazakhstan, Maroko, Indonesia, dan Albania disebut sebagai negara yang berkomitmen mengirim pasukan, namun hingga kini belum ada satu pun yang memberikan kontribusi signifikan. Empat perwira Maroko dilaporkan tiba di Israel pada 18 Juni lalu sebagai kontingen pertama, namun sifatnya masih sebatas penjajakan.
Dokumen Bocor: Imunitas Hukum dan Penyitaan Aset
Pertemuan di Siprus berlangsung dalam kerahasiaan ketat — wartawan Al Jazeera yang meliput bahkan tidak mengetahui lokasi pasti pertemuan tersebut. Di tengah suasana tertutup itu, sebuah dokumen yang bocor memperkeruh situasi.
Dokumen tersebut dilaporkan memuat upaya untuk menyita fasilitas dan properti publik di Gaza tanpa kompensasi. Meski seorang pejabat Board of Peace segera membantah dokumen itu sebagai menyesatkan, bocoran tersebut memicu kekhawatiran luas.
Pakar urusan Israel Mohanad Mustafa memperingatkan bahwa jika dokumen itu otentik, Board of Peace secara efektif berubah menjadi “otoritas pendudukan kolonial” alih-alih lembaga penyelamat dan rekonstruksi. “Ini berarti setiap pelanggaran hukum, tindak pidana, atau korupsi finansial yang dilakukan anggota Board of Peace akan terlindungi sepenuhnya oleh imunitas hukum,” kata Mustafa kepada Al Jazeera.
Sementara itu, hambatan di lapangan tetap nyata. Israel menolak mengizinkan komite teknoktrat masuk ke Gaza, membuka perlintasan perbatasan, atau memulai rekonstruksi sebelum Hamas sepenuhnya melucuti senjata. Hamas, di sisi lain, menolak bernegosiasi soal perlucutan senjata selama Israel melanjutkan serangannya dan mempertahankan kendali atas lebih dari 70 persen wilayah Gaza.(IW)
