DAMASKUS – Otoritas Suriah menggagalkan upaya penyelundupan kiriman besar persenjataan canggih melintasi perbatasan negara itu dengan Irak yang ditujukan kepada kelompok Hizbullah di Lebanon, demikian disampaikan Kementerian Dalam Negeri Suriah pada Kamis (16/7), lapor Anadolu Agency dilansir dari Middle East Monitor.
Kementerian menyatakan bahwa unit-unit khusus mencegat kiriman tersebut sebelum memasuki wilayah Suriah setelah mendeteksi sebuah kendaraan mencurigakan yang diparkir di dekat perbatasan.
Hasil penggeledahan kendaraan itu menemukan sejumlah persenjataan, termasuk rudal jarak jauh, rudal antitank berpemandu, serta pesawat nirawak (drone).
Berdasarkan penyelidikan awal yang mengacu pada bukti-bukti yang dikumpulkan selama operasi, kiriman senjata tersebut diduga akan melintasi wilayah Suriah dalam perjalanan menuju Lebanon untuk diserahkan kepada Hizbullah, menurut keterangan kementerian.
Kementerian menyatakan penyelidikan masih terus berlangsung guna mengungkap seluruh kronologi kasus, mengidentifikasi semua pihak yang terlibat, serta membongkar jaringan di balik operasi penyelundupan tersebut.
Kementerian menegaskan bahwa menjaga perbatasan Suriah dan melindungi kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama. Otoritas Suriah juga menegaskan tidak akan membiarkan wilayah negaranya digunakan sebagai jalur transit maupun titik awal penyelundupan senjata atau aktivitas apa pun yang mengancam keamanan Suriah maupun negara-negara tetangganya.
Hingga berita ini diturunkan, Hizbullah belum memberikan tanggapan atas pernyataan pemerintah Suriah tersebut.
Pada 6 Juli lalu, Irak dan Suriah menggelar pertemuan pertama mengenai keamanan perbatasan untuk membahas mekanisme peningkatan koordinasi lapangan, pertukaran informasi intelijen, serta penguatan pengawasan di sepanjang perbatasan bersama.
Kedua negara terhubung melalui tiga pintu perbatasan utama, yakni Rabiah–al-Yaarubiyah, al-Qaim–Albu Kamal, dan al-Waleed–al-Tanf. Ketiga perlintasan tersebut dibuka kembali secara bertahap sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad, sehingga membuka jalan bagi kerja sama ekonomi yang lebih erat antara Baghdad dan Damaskus.
Pemerintah baru Suriah terus melanjutkan upaya memperketat keamanan dan memperluas kendali negara sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk menstabilkan negara dan memulai proses rekonstruksi setelah tergulingnya Bashar al-Assad pada akhir 2024, setelah berkuasa selama 24 tahun.
